JAKARTA, KOMPAS.com – Kerusuhan yang pecah dalam gelombang demonstrasi di Jakarta pada Agustus 2025 dinilai tidak dapat dipandang secara hitam-putih sebagai gerakan murni masyarakat atau sepenuhnya rekayasa.
Guru Besar Psikologi Universitas Indonesia (UI), Hamdi Muluk, menyebutkan keduanya sangat mungkin terjadi secara bersamaan.
Pandangan tersebut disampaikan Hamdi saat memberikan keterangan sebagai ahli psikologi sosial, politik, dan forensik yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang lanjutan terdakwa Delpedro Marhaen di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (18/2/2026).
Baca juga: Tenggat Tesis Hingga Mei 2026, Delpedro Marhaen Jadi Tahanan Kota
Dalam persidangan, Delpedro mempertanyakan apakah rangkaian aksi yang berujung ricuh itu murni aspirasi organik masyarakat, hasil mobilisasi, atau merupakan orkestrasi rekayasa.
Menjawab pertanyaan tersebut, Hamdi menjelaskan dalam perspektif psikologi sosial dan politik, dua kemungkinan itu bisa saja berjalan beriringan.
"Secara teori, mungkin bisa dua-duanya. Tapi mana yang lebih besar (dampaknya), kita harus kumpulkan data lebih detail. Karena saya belum meneliti dengan data sejauh itu," jelas Hamdi melalui teleconference di ruang sidang, Rabu.
Hamdi mengakui, keterangannya didasarkan pada pengamatan dari pemberitaan media serta pertanyaan dan barang bukti yang ditunjukkan penyidik saat proses pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Ia menegaskan belum melakukan riset empiris mendalam terkait peristiwa tersebut.
"Tapi kan memang sebenarnya ada yang memicu ya (demonstrasi), ada kondisi strukturalnya, ketidakpuasan massa terhadap situasi gejolak politik," ujar Hamdi.
Menurut dia, demonstrasi Agustus lalu memang melibatkan kelompok yang bergerak karena solidaritas dan menyuarakan persoalan sosial. Namun, ia juga tidak menampik adanya kemungkinan pengkondisian atau provokasi yang memicu kerusuhan.
"Kalau tadi ada yang solidaritas, ada yang organik, ada juga yang engineering (rekayasa). Secara potensial itu bisa terjadi semua di lapangan," ucapnya.
Baca juga: Sidang Delpedro: Patroli Siber Polisi Cuma Modal Ponsel, Laporan Atas Perintah Atasan
Faktor ketegangan strukturalHamdi menekankan, kerusuhan demonstrasi tidak dapat dijelaskan semata-mata karena hasutan di media sosial. Ia menyebutkan, adanya ketegangan struktural berupa kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang memanas serta ketidakpuasan terhadap kebijakan publik.
"Kondisinya kan memang sosial-ekonomi-politik lagi tegang. Ketegangan struktural itu memang ada aktor-aktor yang memprovokasi. Kalau teori klasik itu juga menyebut ada kondisi ketidakpuasan sejauh ini, mendorong orang melakukan aksi protes," jelas Hamdi.
Ketegangan tersebut, menurutnya, kemudian bertemu dengan pemicu tertentu yang mempercepat eskalasi emosi massa.
Salah satu pemicu yang ramai dibicarakan adalah insiden tewasnya pengemudi ojek online (ojol), Affan Kurniawan, akibat terlindas kendaraan taktis Brimob.
Selain itu, beredar pula narasi disinformasi di media sosial, termasuk video hoaks anggota DPR yang berjoget di tengah situasi demonstrasi. Menurut Hamdi, penyebaran disinformasi dapat mempercepat eskalasi kemarahan publik.
