Komisi III DPR RI menggelar rapat dengar pendapat bersama perwakilan buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dalam rangka menerima dukungan untuk Reformasi Polri.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPR Habiburokhman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu (18/2).
Habiburokhman mengatakan, hubungan Polri dan buruh saat ini sangat berbeda dengan era-era sebelumnya. Kini, Polri dan buruh bisa berdampingan erat.
"Jadi kalau zaman dulu, zaman saya aktivis pembela buruh itu kayak Tom and Jerry, kalau sekarang dengan polisi [dan buruh] kayak Teletubbies. Kalau teletubbies itu berpelukan," kata Habiburokhman dalam rapat komisi III di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (18/2).
Habiburokhman menilai, dukungan dari perwakilan buruh itu sangat strategis mengingat jumlah dari para buruh.
“Teman-teman buruh ini dari segi quality dan quantity-nya sangat signifikan ya. Dari segi jumlahnya sangat besar, dari segi strategis, kedudukan yang sangat strategis. Tentu juga akan berperan besar dalam mengawal percepatan reformasi Polri ini ya,” ujar Habiburokhman.
Presiden KSPSI, Andi Gani Nena Wea dalam rapat tersebut menyatakan dukungan Polri tetap berada di bawah presiden. Pihaknya menolak wacana Polri berada di bawah kementerian tertentu.
“Polri harus tetap di bawah Presiden. Karena itu adalah amanah reformasi yang tidak bisa ditekan oleh sekelompok orang,” kata Andi Gani.
“Fit and proper calon Kapolri harus tetap berada di Komisi III DPR. Karena itu adalah check and balance antara legislatif dengan eksekutif,” sambungnya.
Dukungan lainnya juga disampaikan oleh Presiden KSBSI Elly Silaban. Ia menilai, wacana Polri berada di bawah kementerian akan mencederai independensi Kepolisian.
“Polri itu tidak boleh di bawah kendali kementerian supaya jangan ada intervensi politik,” ucap Elly.
Elly juga mengungkapkan pihaknya mendukung hasil Reformasi Polri yang sudah disahkan DPR bahwa Polri tetap bertanggung jawab di bawah presiden.
Kalau saya berpikiran bahwa kalau di bawah kementerian, artinya kalau ada apa-apa, harus Polri ini harus diam-diam dulu, diam-diam bae gitu, baru menunggu perintah dari kementerian,” tuturnya.
Dukungan serupa juga tidak hanya dari dua perwakilan buruh tersebut. Dukungan juga diberikan oleh KSPI dalam rapat tersebut. Sekjen KSPI Ramidi menyebut Polri harus tetap berada di bawah presiden.
Ia menilai dalam hubungannya dengan buruh, Polri banyak membantu menyelesaikan permasalahan maupun kasus hukum yang dialami buruh.
“Polri harus tetap berada di bawah Presiden RI secara langsung, karena memang kondisi hari ini banyak hal banyak kondisi ketenagakerjaan yang banyak diselesaikan, peran-peran kepolisian langsung masuk,” ujar Ramidi.
