Penulis: Nisa Alfiani
TVRINews, Jakarta
Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra, Tito Karnavian, menegaskan bahwa proses pemulihan pascabencana di beberapa wilayah Sumatra belum sepenuhnya tuntas. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat Satgas bersama pimpinan DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (18/2/2026).
Tito membuka paparannya dengan penekanan bahwa upaya pemulihan tidak boleh berhenti hanya karena sebagian wilayah sudah kembali beraktivitas.
“Kita tidak boleh lengah. Ada daerah yang sudah mendekati normal, tetapi ada juga yang masih sangat membutuhkan perhatian. Semua harus kita kawal sampai masyarakat benar-benar bisa menjalani aktivitas tanpa hambatan,” tegasnya.
Di Provinsi Sumatera Barat, Tito mencatat 16 dari 19 kabupaten/kota terdampak bencana. Dari jumlah tersebut, 13 daerah sudah kembali beroperasi mendekati normal.
“Sekitar 81 persen daerah terdampak di Sumbar sudah kembali berjalan baik. Namun, masih ada dua lokasi yang memerlukan penanganan intensif,” ujarnya.
Wilayah yang dimaksud adalah Padang Pariaman dan Agam.
Di kedua daerah tersebut, sejumlah fasilitas pendidikan, jalan kabupaten/kota, dan beberapa jembatan masih belum berfungsi optimal.
“Jalan nasional dan jalan provinsi sudah dapat dilalui. Tapi di tingkat kabupaten/kota, terutama Padang Pariaman dan Agam, masih ada titik infrastruktur yang terhambat. Itu yang sedang kami kejar penyelesaiannya,” tegas Tito.
Untuk Provinsi Sumatera Utara, Tito menyebut dua daerah masih membutuhkan penanganan lanjutan: Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah.
Keduanya, kata Tito, masih menghadapi hambatan pemulihan layanan dasar serta infrastruktur yang belum kembali optimal.
“Di Tapsel dan Tapteng, beberapa titik masih membutuhkan perbaikan cepat, terutama akses dan layanan publik untuk warga.”
Provinsi Aceh menjadi wilayah dengan daftar daerah prioritas terbanyak. Tito menjelaskan adanya tujuh daerah yang indikator pemulihannya masih rendah.
Untuk dataran rendah, wilayah yang perlu penanganan ialah Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Bireuen, dan Pidie Jaya.
Sementara di kawasan dataran tinggi, dua wilayah yang masih membutuhkan perhatian adalah Aceh Tengah dan Bener Meriah.
“Sebagian besar indikator belum stabil akses jalan, layanan pemerintahan, sampai aktivitas ekonomi. Kami fokus pada tujuh daerah ini karena masyarakatnya masih sangat bergantung pada percepatan pemulihan,” ujar Tito.
Editor: Redaktur TVRINews
