Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta percepatan pencairan dana renovasi rumah tenaga kesehatan (nakes) terdampak bencana di Sumatera agar dapat diselesaikan sebelum Lebaran.
Hal itu disampaikan Budi dalam rapat pemulihan pascabencana Sumatera bersama pimpinan DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/2).
“Yang kami butuh supportnya yang pertama adalah Alhamdulillah seluruh rumah sakit, seluruh puskesmas sudah beroperasi sekarang,” kata Budi.
Meski layanan kesehatan telah kembali berjalan, ia menyebut masih ada 8.875 rumah nakes yang terdampak dan membutuhkan perbaikan segera.
“Tenaga kesehatan itu ada 8.875 yang rumahnya terdampak. Itu sudah diverifikasi oleh saya dan Kemendagri. Tinggal dicairkan dana renovasinya,” ujarnya.
“Nah itu butuh percepatan dari 8.875 rumah nakes yang rusak. Itu agar bisa dibayar sebelum lebaran kalau bisa. Ini sekarang sudah berjalan memang progresnya, tapi butuh percepatan,” lanjutnya.
Target Perbaikan 3.000 Faskes Rampung Akhir MaretSelain rumah nakes, Kementerian Kesehatan menargetkan perbaikan lebih dari 3.000 fasilitas kesehatan terdampak dapat rampung 100 persen pada akhir Maret.
“Kemudian yang kedua, kita berencana akhir Maret kita memperbaiki 100% seluruh fasilitas kesehatan yang sekitar 3.000-an lebih itu. Itu butuh dana Rp 529,3 miliar,” jelas Budi.
Surat permohonan anggaran telah diajukan sejak 20 Januari dan kini menunggu percepatan persetujuan.
“Surat permohonannya sudah kita sampaikan tanggal 20 Januari. Dan kita mohon percepatan saja persetujuannya. Jadi intinya hanya dua itu,” katanya.
Kemenkeu: Tinggal Ikuti ProsedurMenanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pengajuan anggaran dapat dilakukan melalui mekanisme satuan tugas (Satgas) bencana.
“Sebenarnya ini bisa masuk usulan anggaran kementerian lembaga untuk tim Satgas bencana. Jadi tinggal masukin ke sana saja, prosedurnya seperti itu ke Bappenas ke tim Satgas, ya sudah keluar (dananya),” ujarnya.
Ia menegaskan secara prinsip tidak ada kendala anggaran selama prosedur diikuti.
“Jadi untuk kementerian lembaga sama prosedurnya masuk ke satgas saja. Yang tentunya nanti katanya mesti diatur oleh Bappenas. Jadi kalau bisa, Bapenasnya diketok-ketok sedikit biar kerja lebih cepat. Kalau saya sih tinggal bayar,” tuturnya.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyebut, Bappenas tidak mempersulit pengajuan, namun kerap meminta perbaikan data.
“Ini saya baru dapat WA. Bappenas tidak mempersulit, cuma masalahnya kadang-kadang menurut Bappenas itu data yang masuk menurut Bappenas itu harus diperbaiki,” ujar Dasco.
Tito: Dana Ada di BNPBMenteri Dalam Negeri Tito Karnavian menambahkan, anggaran renovasi rumah nakes sebenarnya telah tersedia di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
“Untuk yang nomor satu dari Kementerian Kesehatan, pencairan dana renovasi rumah nakes 8.875. Sebetulnya itu anggarannya bisa ada di BNPB. Jadi intinya dari Menkes minta ke BNPB supaya diprioritaskan untuk nakes kan Rp 15 juta untuk ringan, sedang Rp 30 juta, uangnya sudah di BNPB,” ujar Tito.
“Tinggal BNPB minta datanya 8.875 itu dibayarkan oleh BNPB. Kalau untuk yang nomor dua memang Kementerian Keuangan dan Bappenas,” sambungnya.
Budi menambahkan, BNPB telah menyetujui pencairan untuk 2.200 rumah dan kini tinggal menunggu realisasi.
“Memang BNPB sudah meng-approve 2.200. Tinggal tunggu waktunya saja. Memang yang dibutuhkan hanya percepatan agar 8.875 itu bisa selesai sebelum lebaran kalau bisa. Itu saja sebenarnya. Tapi anggaran enggak ada masalah,” katanya.
