Tito Karnavian Menteri Dalam Negeri memaparkan perkembangan pemulihan pascabencana di sejumlah wilayah Sumatra.
Berdasarkan indikator pemulihan yang disusun pemerintah, sebagian besar daerah terdampak kini mulai kembali beroperasi normal, meski masih ada sejumlah titik yang memerlukan perhatian khusus.
“Ini adalah data variabel pemulihan. Kami membuat indikator pemulihan, yang pertama adalah aspek pemerintahan, apakah pemerintahan provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa dan kelurahan berjalan lancar atau tidak,” ujar Tito dalam rapat koordinasi dengan DPR membahas pemulihan pascabencana Sumatra dan Aceh di ruang Pustaka Loka, gedung Nusantara IV Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rabu (18/2/2026).
Untuk wilayah Sumatera Barat, Tito menyebut roda pemerintahan sudah berjalan lancar. Pelayanan kesehatan di rumah sakit daerah maupun swasta, puskesmas, dan klinik juga telah beroperasi kembali.
“Untuk Sumatera Barat, pemerintahan semuanya lancar. Pelayanan publik kesehatan baik rumah sakit daerah maupun swasta di tiap kabupaten yang terdampak, puskesmas, klinik, alhamdulillah semuanya sudah operasional,” katanya.
Namun demikian, masih ada sejumlah catatan, terutama di Kabupaten Agam terkait sarana pendidikan mulai dari TK, SD, SMA/SMK, madrasah hingga pondok pesantren.
Selain itu, akses jalan kabupaten/kota di Padang Pariaman dan beberapa jembatan di Padang Pariaman serta Agam masih memerlukan perbaikan.
Tito juga memperhatikan soal kerusakan masjid di Padang Pariaman serta gangguan jaringan PDAM di Tanah Datar dan Padang Pariaman. Sementara itu, untuk BBM, SPBU, dan listrik disebut dalam kondisi normal.
Di Sumatera Utara, perhatian tertuju pada Tapanuli Tengah. Tito menyebut ada kantor kecamatan yang rusak, puskesmas yang belum beroperasi penuh, serta sejumlah fasilitas pendidikan terdampak. Banjir susulan juga menyebabkan kerusakan jalan provinsi, kabupaten/kota, hingga jembatan.
“Di Tapanuli Tengah listrik ada beberapa desa yang terdampak, PDAM juga ada jaringan yang rusak. Sungai kemarin jebol lagi dan masih banyak sedimen, perlu dibangun sabodam,” jelasnya.
Tapanuli Utara juga menjadi atensi karena masih terdapat fasilitas pendidikan dan infrastruktur jalan serta jembatan yang terdampak. Selain itu, terdapat tiga sungai yang perlu penanganan serius akibat sedimen dan tumpukan kayu, yakni di Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan Tapanuli Selatan.
Untuk wilayah Aceh, Tito menyebut 10 kabupaten/kota sudah dalam kondisi normal. Namun, satu daerah yakni Bener Meriah masih mendekati normal dengan persoalan pada jalan kabupaten/kota dan jalan desa.
Terdapat tujuh kabupaten/kota yang memerlukan perhatian khusus, di antaranya Bireuen, Nagan Raya, Aceh Timur, Aceh Tengah, Aceh Utara, Gayo Lues, Aceh Tamiang, dan Pidie Jaya.
Di Bireuen, permasalahan mencakup fasilitas pendidikan, jembatan, masjid, PDAM, dan sungai. Di Aceh Timur, banyak fasilitas pendidikan terdampak. Aceh Tengah menghadapi persoalan tanah amblas yang sempat memutus jalan kabupaten.
Sementara di Aceh Tamiang, Tito mengungkapkan pemerintahan sempat lumpuh akibat lumpur yang merendam 47 kantor. Kini sebagian besar sudah dibersihkan dan mulai beroperasi kembali.
“Ini satu-satunya pemerintahan kabupaten yang belum beroperasional secara penuh betul, tapi sudah mulai berjalan,” ujarnya.
Tito juga memaparkan progres pembersihan lumpur pascabencana. Di Aceh terdapat 297 titik pembersihan, dengan 198 titik selesai dan 99 masih dalam proses. Di Sumatera Utara terdapat 11 titik, delapan di antaranya telah selesai. Sementara di Sumatera Barat, 29 titik telah rampung seluruhnya.
“Total ada 337 titik pembersihan lumpur. Sudah dikerjakan 275 atau sekitar 70 persen, tapi masih ada 125 lagi yang perlu kerja keras,” ungkapnya.
Saat ini, sebanyak 56.331 personel gabungan dari TNI, Polri, pemerintah daerah, serta relawan masih dikerahkan untuk mendukung proses pemulihan.
“Kita juga menghormati kerja dari teman-teman relawan yang jumlahnya cukup banyak,” pungkas Tito. (faz/ipg)
