(Artikel opini ini ditulis oleh Pengajar di Universitas Yuppentek Indonesia dan Penulis Buku The Governance Game)
VIVA - Wacana reformasi sistem politik di awal 2026 yang berencana mengembalikan Pilkada ke tangan DPRD adalah sebuah loncatan mundur yang menghina akal sehat. Langkah ini diklaim sebagai solusi praktis atas mahalnya biaya demokrasi langsung, namun sebenarnya ia hanyalah upaya menyekap partisipasi rakyat kembali ke dalam ruang-ruang tertutup legislatif. Jika efisiensi adalah alasan utamanya, mengapa kita harus mundur ke cara lama yang transaksional? Mengapa kita tidak melompat lebih jauh menuju masa depan dengan mengganti ketukan palu birokrasi yang lamban dengan presisi kode komputer melalui Algocracy?
Kita sedang terjebak dalam krisis representasi yang memuakkan. Di saat hak suara rakyat hendak dikebiri, jabatan legislatif justru menjadi "primadona" baru bagi para pesohor dan dinasti politik yang lebih haus akan glamoritas kekuasaan ketimbang substansi pelayanan publik. Jika parlemen manusia kian sibuk bersandiwara, mungkinkah sudah saatnya kita mengganti kebisingan orasi politik dengan sistem pengambilan keputusan berbasis Big Data yang tidak memiliki ego?
Kegagalan akut sistem perwakilan kita berakar pada syahwat mengejar rente (rent-seeking) yang mendarah daging dalam desain insentif politik kita. Dalam kacamata Public Choice Theory dari James Buchanan, politisi bukanlah "malaikat publik" yang kebal godaan, melainkan aktor rasional yang sering kali menumbalkan kemaslahatan jangka panjang demi akumulasi modal elektoral jangka pendek. Popularitas jabatan legislatif saat ini patut dicurigai bukan karena gairah legislasi, melainkan karena besarnya otoritas untuk menentukan distribusi sumber daya negara yang rentan dibelokkan.
Di sisi lain, algoritma keputusan yang disuapi data makro dan mikro—mulai dari fluktuasi harga komoditas hingga indeks kemiskinan—dapat bekerja tanpa beban emosional atau kewajiban membalas budi kepada penyandang dana kampanye. Mengikuti logika Dataism Yuval Noah Harari, politik pada dasarnya hanyalah sistem pemrosesan data. Selama ini, parlemen manusia bertindak sebagai prosesor yang sangat lambat, penuh dengan "noise" atau gangguan berupa kepentingan pribadi, dan sarat bias subjektif. Dengan infrastruktur digital yang kian masif, aspirasi warga seharusnya bisa langsung ditransformasikan menjadi kebijakan melalui smart contract anggaran yang otomatis dan transparan, tanpa perlu melewati drama negosiasi di balik pintu tertutup yang rawan suap.
