Tiga Konfederasi Buruh Dukung Polri Tetap di Bawah Presiden

jpnn.com
5 jam lalu
Cover Berita

jpnn.com, JAKARTA - Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), dan Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi III DPR di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (18/2).

Hadir dalam rapat tersebut Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea, Presiden KSPI Said Iqbal, serta Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban. Mereka diterima langsung oleh Ketua Komisi III DPR Habiburokhman.

BACA JUGA: FPIR: Waspada Penunggang Gelap Dalam Agenda Reformasi Budaya Polri

Dalam kesempatan itu, Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea menyampaikan kegelisahan kalangan buruh terhadap situasi yang membuat Polri terus berada dalam sorotan dan tekanan.

"Kegelisahan kami pimpinan buruh, karena Polri begitu dipojokkan. Kami bukan mengatasnamakan rakyat walaupun secara faktual kami memiliki jutaan massa buruh. Namun sebagai bentuk dukungan, kami telah melakukan Ikrar Buruh di Tugu Proklamasi belum lama ini," kata Andi Gani.

BACA JUGA: PalmCo Gandeng TNI-Polri Gelar Aksi Tanggap Darurat Karhutla di Sejumlah Titik

Andi Gani menyebut bahwa terdapat empat poin dalam Ikrar Buruh tersebut.

Pertama, mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto hingga akhir masa jabatan. Kedua, mendukung Polri tetap berada di bawah Presiden sebagai amanah reformasi. Ketiga, mekanisme fit and proper test calon Kapolri tetap berada di DPR RI. Keempat, mendorong pembahasan RUU Ketenagakerjaan.

BACA JUGA: Ribuan Buruh Geruduk PTUN Bandung, Gugat Gubernur Jabar Soal UMSK 2026

Menurut Andi Gani, dukungan buruh terhadap Polri juga didasari langkah konkret institusi tersebut dalam membela kepentingan pekerja.

Dia menyoroti pembentukan desk ketenagakerjaan oleh Polri, yang disebutnya sebagai yang pertama di dunia.

"Baru Pak Kapolri Listyo Sigit menginisiasi desk ketenagakerjaan dan akhirnya desk ini berhasil menyelesaikan 144 kasus ketenagakerjaan di Indonesia, hampir semua 70 persen RJ. Desk ketenagakerjaan ini juga menjadi contoh bagaimana ada desk khusus yang mengawal kasus-kasus buruh," ungkapnya.

Untuk itu, Andi Gani meminta agar Polri harus tetap di bawah Presiden karena itu amanah reformasi yang tidak bisa ditekan oleh sekelompok orang.

"Saya berani nyatakan itu karena sekelompok orang itu mengatasnamakan siapa? Karena kami yang punya basis massa jutaan saja tidak berani mengatasnamakan rakyat, kami hanya berani atasnamakan diri kami sendiri," ucap dia.

Andi Gani memastikan kaum buruh akan tetap berada di belakang Komisi III DPR dan mengawal Polri tetap berada di bawah Presiden.

"Saya mohon ke Komisi III untuk tetap teguh, tegar, bertahan, apapun yang terjadi. Kami gerakan buruh, khususnya 3 konfederasi buruh terbesar, dan 34 federasi tingkat nasional, bersrama Komisi III mengawal Polri tetap berada di bawah Presiden," imbuhnya.

Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban juga menyatakan dukungan yang sama. Dia menilai Polri tidak bisa berada di bawah kendali kementerian.

Menurut Elly, Polri sebagai alat negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat harus tetap berdiri independen, serta profesional, sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

"Polri itu tidak boleh di bawah kendali kementerian, supaya jangan ada intervensi politik," tegas Elly.

Elly menilai, ada konsekuensi jika Polri di bawah kementerian. "Kami berpikir bahwa kalau di bawah kementerian, artinya, kalau ada apa-apa Polri ini harus diam-diam dulu, baru menunggu perintah dari kementerian," jelasnya.

Sekjen KSPI Ramidi juga menyatakan dukungan Polri tetap berada di bawah Presiden. Ramidi menegaskan, permintaan 3 konfederasi buruh ini demi kepentingan menjaga amanah reformasi bukan pesanan siapapun.

"Apa yang kami sampaikan hari ini semata-mata adalah kondisi yang real adanya. Bukan karena kondisi apapun, tapi kami punya kepentingan besar terhadap keberadaan Polri agar tetap berada di bawah Presiden RI," ucapnya.

Sementara, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengatakan, buruh sebagai salah satu elemen masyarakat yang bisa mengawal reformasi Polri agar tetap berada pada koridor yang baik.

"Teman-teman buruh ini, quality dan quantity-nya sangat signifikan. Dari segi jumlah sangat besar, dari segi kedudukan yang sangat strategis. Tentu akan berperan besar dalam mengawal percepatan reformasi Polri ini ya," ucapnya. (cuy/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Buruh Indonesia Desak Presiden Prabowo Pimpin BOP Gaza


Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 18 Februari 2026: Galeri24 dan UBS Kompak Turun, Cek Selengkapnya
• 13 jam lalukompas.tv
thumb
Prihatin Indeks Persepsi Korupsi Merosot, Istana: Itu  Pekerjaan Rumah Kita
• 2 jam laluidxchannel.com
thumb
Salat Tarawih Perdana di Masjid Jenderal Sudirman Surabaya Berlangsung Khidmat
• 23 jam lalusuarasurabaya.net
thumb
Trump Kembali Ancam Iran, Harga Minyak Dunia Naik Tipis 1% Jadi USD 64 per Barel
• 17 jam lalukumparan.com
thumb
IHSG Parkir di Zona Hijau tatkala Saham Energi HUMI hingga ELSA Kompak Melonjak
• 4 jam lalukatadata.co.id
Berhasil disimpan.