Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa meminta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai agar tidak mempersulit penyaluran bantuan yang dikirim diaspora Aceh dari Malaysia untuk warga terdampak bencana di Aceh.
Purbaya menegaskan, selama terdapat keterangan resmi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bahwa kiriman tersebut ditujukan bagi korban banjir dan longsor, maka pihak Bea Cukai akan segera melepas barang bantuan itu.
“Ya, selama ada keterangan dari BNPB ini lepas, bisa kita bebaskan. Jadi BNPB bilang ini barang untuk bantuan bencana, Bea Cukai akan melepaskan itu,” kata Purbaya dalam Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pasca Bencana Sumatera di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (18/2).
Purbaya merespons Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang mengungkapkan terdapat bantuan kemanusiaan dari banyak diaspora Aceh di Malaysia untuk mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera. Katanya, bantuan tersebut berasal dari sekitar 500.000 warga Aceh yang bekerja di Malaysia.
“Nah, ini yang kami mohon bantuan dan mohon dukungan dari pimpinan DPR, ada datanya kami sampaikan nanti setelah ini. Mereka sudah siap barangnya dikirim dari Port Klang di Kuala Lumpur, akan dikirim ke Pelabuhan di Lhokseumawe, Pelabuhan Krueng Geukueh namanya,” kata Tito dalam kesempatan yang sama.
Namun, ia menyatakan bantuan tersebut merupakan bantuan dalam bentuk keluarga dan masih tertahan oleh pihak Bea Cukai disana.
“Tapi sekarang masih tertahan karena dari Bea Cukai belum mengizinkan masuk. Nah, inilah bantuan dalam bentuk keluarga,” sebut Tito.
Tito menyampaikan bantuan tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Presiden Prabowo Subianto untuk diterima oleh pihak keluarga.
“Bapak Presiden menyampaikan silakan diterima sepanjang jangan sampai ada barang-barang terlarang seperti narkoba, senjata api, dan lain-lain,” lanjutnya.
