Kepemimpinan Xi Jinping dalam satu dekade terakhir telah membentuk wajah baru politik Tiongkok. Negara ini tampil semakin terpusat, terkoordinasi, dan tegas dalam menetapkan arah strategisnya.
Di balik stabilitas tersebut, muncul dinamika menarik: penguatan kembali peran loyalitas ideologis dan personal sebagai fondasi utama hubungan antara pemimpin, partai, dan militer.
Bagi Xi, kesatuan visi dianggap prasyarat bagi kebangkitan nasional. Ia berulang kali menekankan pentingnya disiplin, kepatuhan, dan keselarasan nilai sebagai penopang kekuatan negara. Dalam konteks ini, konsolidasi kekuasaan bukan semata dimaknai sebagai pemusatan otoritas, melainkan juga sebagai upaya memastikan bahwa seluruh instrumen negara bergerak dalam satu irama.
Namun, arah tersebut juga mengingatkan pada praktik historis yang pernah diterapkan oleh Mao Zedong—ketika kesetiaan kepada pemimpin menjadi ukuran utama keberterimaan politik. Perbandingan ini tidak berarti meniadakan perbedaan konteks, tetapi menunjukkan adanya kesinambungan tradisi politik tertentu dalam sejarah Tiongkok.
Loyalitas dan Disiplin sebagai PilarDalam beberapa tahun terakhir, sejumlah perwira tinggi militer disingkirkan dari posisinya. Sebagian dari mereka bahkan dikenal memiliki hubungan dekat dengan Xi. Langkah ini dipahami sebagai pesan bahwa standar loyalitas bersifat universal dan tidak mengenal pengecualian.
Dari sudut pandang Beijing, kebijakan tersebut dapat dilihat sebagai bentuk penguatan disiplin internal. Militer diposisikan sebagai institusi yang sepenuhnya berada di bawah kendali sipil dan partai, sehingga potensi fragmentasi kekuasaan dapat ditekan sejak awal.
Pendekatan ini memiliki sisi positif. Rantai komando menjadi lebih jelas, koordinasi politik–militer semakin terintegrasi, dan risiko munculnya faksi-faksi bersenjata relatif dapat diminimalkan. Dalam lingkungan internasional yang kompetitif, kesatuan komando sering dipandang sebagai modal strategis.
Di sisi lain, ketika loyalitas menjadi kriteria dominan, muncul kekhawatiran bahwa aspek profesionalisme dapat terpinggirkan. Tantangannya adalah menjaga agar tuntutan kesetiaan tetap berjalan seiring dengan penguatan kapasitas teknis dan strategis militer.
Sinyal dari Media GlobalSeperti ditulis The New York Times dalam artikel berjudul "In Xi’s Purge of the Military, a Search for Absolute Loyalty" karya Lily Kuo pada 16 Februari 2026, Xi disebut tengah menghidupkan kembali konsep “rektifikasi” ala Mao untuk memastikan kendali penuh atas partai dan militer.
Artikel tersebut menyoroti bahwa pembersihan tidak hanya menyasar musuh politik, tetapi juga figur-figur di lingkaran dalam kekuasaan sebagai sinyal bahwa keselarasan ideologis menjadi tolok ukur utama.
Analisis ini menguatkan pandangan bahwa kampanye antikorupsi dan penertiban internal juga berfungsi sebagai mekanisme konsolidasi. Tujuannya tidak semata menghukum pelanggaran, tetapi juga membentuk struktur kekuasaan yang lebih homogen dan mudah diarahkan.
Antara Stabilitas dan ProfesionalismeIlmuwan politik modern, Samuel P. Huntington, melalui teori political order and institutionalization menekankan pentingnya institusi yang kuat dan profesional sebagai fondasi stabilitas jangka panjang. Ketika institusi terlampau dipolitisasi, stabilitas yang tercipta bisa bersifat sementara.
Dalam konteks Tiongkok, kebijakan Xi berpotensi menciptakan stabilitas politik yang tinggi dalam jangka pendek. Elite cenderung berhati-hati, konflik terbuka dapat ditekan, dan arah kebijakan menjadi relatif konsisten.
Namun, dalam jangka panjang, keseimbangan antara loyalitas dan profesionalisme akan menjadi faktor penentu. Jika keduanya dapat dijaga, Tiongkok berpeluang mempertahankan efektivitas militernya sekaligus stabilitas politiknya. Jika tidak, risiko stagnasi institusional dapat muncul.
Kelebihan Xi dan Tiongkok Saat IniUntuk menjaga perspektif berimbang, perlu diakui bahwa di bawah Xi, Tiongkok mencapai sejumlah capaian penting. Pertumbuhan teknologi strategis, modernisasi infrastruktur, dan peningkatan kapasitas industri pertahanan berlangsung pesat. Di panggung global, Tiongkok tampil lebih percaya diri dan konsisten dalam memperjuangkan kepentingannya.
Xi juga berhasil menanamkan narasi kebangkitan nasional yang resonan di kalangan masyarakat. Rasa bangga kolektif terhadap pencapaian negara menjadi sumber legitimasi politik yang kuat.
Dari sudut pandang domestik, stabilitas sosial relatif terjaga. Bagi banyak warga, stabilitas ini dipandang lebih bernilai dibandingkan eksperimen politik yang berpotensi memicu ketidakpastian.
Implikasi ke DepanKe depan, arah politik Tiongkok tampaknya akan tetap berpusat pada figur Xi. Konsolidasi yang kuat memberi ruang bagi perencanaan jangka panjang, tetapi juga meningkatkan ketergantungan sistem pada satu kepemimpinan.
Bagi komunitas internasional, Tiongkok kemungkinan akan tampil sebagai aktor yang semakin terprediksi dalam tujuan strategisnya, meski tidak selalu mudah diajak berkompromi. Di dalam negeri, tantangan terbesar adalah memastikan bahwa penguatan loyalitas tidak mengorbankan kapasitas institusional.
Pelajaran penting dari dinamika ini adalah bahwa stabilitas modern memerlukan keseimbangan: antara disiplin dan inovasi, antara kesetiaan dan profesionalisme, serta antara kepemimpinan kuat dan institusi yang tangguh.
