Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memperkirakan jumlah anggaran dana desa yang dialokasikan ke Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang berasal bisa lebih tinggi dari yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 7/2026.
PMK 7/2026 telah mewajibkan 58% atau setara Rp34,57 triliun pagu Dana Desa 2026 dialokasikan untuk implementasi KDMP. Dengan total Dana Desa 2026 sebesar Rp60,57 triliun, sisa pagu reguler untuk program pembangunan desa lainnya menyusut menjadi sekitar Rp25 triliun.
Kendati demikian, Purbaya kaget mendengar angka tersebut. Menurutnya, alokasi Dana Desa 2026 untuk KDMP bahkan lebih tinggi lagi. "Hitungan saya lebih besar dari itu [58%]," ujar Purbaya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (18/2/2026).
Bendahara negara itu pun meminta waktu untuk memastikan lebih pasti terkait aturan baru struktur Dana Desa tahun ini. Dia mengaku akan mengecek angka itu lagi.
Adapun sebelumnya, penggunaan Dana Desa yang dirasa tidak efektif sudah disampaikan secara terbuka oleh Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Prabowo, inefisiensi dan indikasi penyaluran Dana Desa telah berjalan selama satu dekade terakhir. Dia menilai triliunan rupiah uang negara gaga bertransformasi menjadi kesejahteraan nyata di akar rumput.
Baca Juga
- Para Kades Ingin Temui Prabowo usai 58% Dana Desa untuk Kopdes Merah Putih
- Nasib Dana Desa, Disorot Prabowo, Mayoritas Dialokasikan ke Kopdes Merah Putih
- Kopdes Merah Putih diguyur Triliunan Rupiah, dari Dana Desa hingga Duit SAL
"Selama ini 10 tahun kita harus akui banyak dana tersebut tidak sampai ke rakyat. Ini dibuktikan dengan banyak sekali kepala desa yang terpaksa berhadapan dengan hukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan baik penggunaan dana tersebut," kata Prabowo dalam acara Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara, Jakarta Selatan, Jumat (13/2/2026).
Oleh sebab itu, kepala negara dan pemerintahan itu mengamanatkan pembentukan KDMP sebagai mesin ekonomi baru di tingkat desa yang diharapkan memiliki tata kelola yang lebih terukur dan akuntabel.
Pimpinan Desa ProtesAdapun, sejumlah organisasi pimpinan desa meminta bertemu Prabowo usai keputusan pemerintah yang mengalokasikan 58,03% pagu dana desa 2026 untuk program Koperasi Desa Merah Putih alias KDMP.
Tuntutan tersebut disampaikan langsung oleh pimpinan enam organisasi kepala desa (Kades) dan badan permusyawaratan desa (BPD) kepada Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto. Mereka melakukan pertemuan pada Senin (16/2/2026).
Ketua Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (DPP AKSI) Irawadi mengungkapkan pertemuan tersebut dilakukan menyusul keresahan para pimpinan desa atas pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyoroti inefektivitas penggunaan Dana Desa, sekaligus merespons terbitnya regulasi baru Kementerian Keuangan yang mewajibkan 58% Dana Desa untuk program KDMP.
Irawadi secara terang-terangan mengakui bahwa rentetan isu tersebut, terutama pernyataan Prabowo, telah mengusik situasi kebatinan para kepala desa di akar rumput.
"Pernyataan Presiden, ya jelas itu, jelas mengusik lah ya, membuat gelisah para teman-teman Kades dari arus bawah" ujarnya kepada Bisnis, Rabu (18/3/2026).
Dalam pertemuan, Irawadi menyampaikan Mendes PDT Yandri Susanto coba menenangkan para pimpinan desa. Menurut Yandri, sambungnya, pernyataan Prabowo hanya untuk memotivasi para perangkat desa agar bekerja lebih keras.
"Tapi bagaimana mau semangat, kalau Dana Desa-nya saja yang menjadi sarana untuk membangun desa sudah habis dipotong untuk dialihkan?" ujar Irawadi.
