FAJAR, GOWA – Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Lukman Baco Kady menegaskan akan terus memperjuangkan hak-hak rakyat, mulai dari perbaikan infrastruktur, kesehatan, hingga kesejahteraan.
Hal ini dia upayakan setelah menyerap aspirasi masyarakat dalam Reses Masa Persidangan II Tahun 2025/2026 di Desa Borongpalala, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa, Selasa, 16 Februari lalu.
Dalam pertemuan tersebut, masyarakat menyampaikan berbagai keluhan, mulai dari pembangunan infrastruktur jalan lingkungan, perbaikan drainase, peningkatan fasilitas pendidikan dan kesehatan, hingga dukungan bagi pelaku UMKM.
Reses tersebut, dihadiri oleh Kapolsubsektor Pattallassang Iptu Muh Naim, PJ Kepala Desa Borongpalala Isnawati, serta dihadiri oleh Mantan Kepala Desa Borongpalala Ramli Supriadi beserta tokoh masyarakat, Tokoh Agama, dan Tokoh Perempuan Desa Borongpalala.
Lukman B Kady berjanji akan memberikan bantuan secara pribadi berupa semen sebanyak 25 sak untuk pembangunan gedung kantor polisi sub sektor Pattallassang.
“Saya tentu berkewajiban mendengar berbagai keluhan masyarakat. Ternyata banyak infrastruktur jalan yang rusak, gedung sekolah yang perlu perbaikan, bantuan kesehatan gratis berupa KIS yang banyak non aktif hingga PKH yang kerap tidak tepat sasaran,” ujarnya.
Lebih lanjut Ketua Fraksi Golkar DPRD Sulsel itu menyampaikan, dirinya akan menyerap dan akan mencari solusi agar semua masalah yang disampaikan masyarakat bisa diselesaikan dengan baik.
“Tentu ini kewajiban bagi anggota DPRD untuk menyerap aspirasi masyarakat. Ini juga sekaligus sosialisasi program pemerintah daerah serta evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan yang telah berjalan,” lanjutnya.
Warga juga berharap, aspirasi yang disampaikan tidak hanya menjadi catatan, tetapi dapat direalisasikan secara bertahap. Masyarakat setempat mengapresiasi kegiatan reses tersebut karena dinilai mampu mempererat komunikasi antara wakil rakyat dan masyarakat.
“Dengan adanya reses, kami bisa menyampaikan langsung kebutuhan di lingkungan kami,” katanya.
Hasil reses selanjutnya akan dirangkum dalam laporan resmi untuk dibahas dalam sidang DPRD bersama pemerintah daerah, sehingga aspirasi masyarakat dapat diakomodasi dalam perencanaan pembangunan ke depan. (wid)
