Menjelang Muktamar NU ke-35, diskursus mengenai kepemimpinan masa depan organisasi Islam terbesar di dunia ini mulai menghangat. Di tengah tantangan zaman yang semakin kompleks-mulai dari pergeseran geopolitik global hingga transformasi digital-NU membutuhkan sosok pemimpin yang tidak hanya memiliki akar silsilah yang kuat, tetapi juga kecakapan manajerial yang mumpuni.
Drs. H. Saifullah Yusuf, atau yang akrab disapa Gus Ipul, muncul sebagai figur sentral yang dinilai banyak pihak memenuhi kriteria "Pemimpin Transformatif" bagi Jam'iyah Nahdlatul Ulama.
Kombinasi pengalaman di pemerintahan, perannya sebagai Sekjen PBNU, serta posisinya sebagai representasi kultural pesantren, menjadikan Gus Ipul memiliki kualifikasi unik untuk mengawal NU ke depan. Berikut adalah 10 alasan kuat mengapa Gus Ipul layak memimpin NU ke depan:
Pertama: Kemampuan manajerial dan pengalaman birokrasi. Berbeda dengan struktur organisasi tradisional, NU saat ini mengelola aset yang masif, mulai dari lembaga pendidikan hingga fasilitas kesehatan. Pengalaman Gus Ipul sebagai Menteri, Wakil Gubernur Jawa Timur dua periode, hingga Wali Kota Pasuruan, memberikan bekal tata kelola (governance) yang profesional. Ia tahu cara menggerakkan roda organisasi secara efisien dan akuntabel.
Kedua: Penjembatan antargenerasi (bridging the gap). Gus Ipul memiliki kemampuan unik untuk berkomunikasi dengan para Kiai Sepuh (Mustasyar) sekaligus merangkul kaum milenial dan Gen-Z di tubuh NU. Sebagai mantan Ketua Umum GP Ansor, ia memahami psikologi gerakan pemuda, namun tetap menjunjung tinggi nilai tawadhu' kepada para guru dan ulama.
Kekuatan kultural ini juga memungkinkannya menjembatani kiai-kiai di jajaran Syuriyah dengan pengurus struktural di Tanfidziyah, menciptakan harmoni yang diperlukan dalam pengambilan keputusan tertinggi.
Ketiga: Jaringan lintas sektoral yang luas. Kepemimpinan NU ke depan membutuhkan akses luas ke tingkat nasional maupun internasional. Gus Ipul memiliki kedekatan dengan berbagai elemen bangsa: pemerintah, pengusaha, hingga aktivis lintas agama. Jaringan ini krusial untuk memperkuat posisi tawar NU dalam kebijakan publik dan diplomasi kemanusiaan.
Keempat: Visi kemandirian ekonomi jam'iyah. Salah satu tantangan besar NU adalah kemandirian ekonomi. Gus Ipul sering menekankan pentingnya penguatan ekonomi warga (Nahdliyin). Dengan latar belakangnya, ia diprediksi mampu mengorkestrasi potensi ekonomi NU yang selama ini masih tercecer menjadi kekuatan korporasi sosial yang solid.
Kelima: Komitmen terhadap moderasi beragama (wasathiyah).Di tengah arus polarisasi ideologi, Gus Ipul adalah sosok yang konsisten mengawal moderasi beragama. Ia memahami betul bagaimana menerjemahkan konsep Islam Nusantara ke dalam aksi nyata yang dapat diterima oleh masyarakat luas tanpa menghilangkan substansi nilai-nilai Aswaja. NU tidak hanya butuh sosok yang alim secara keilmuan, tapi juga cekatan dalam pengabdian (khidmah) dan paham peta politik serta ekonomi global..
Keenam: Pengalaman panjang di struktur PBNU. Gus Ipul bukanlah "orang baru" atau penumpang gelap di NU. Dedikasinya dimulai dari tingkat bawah hingga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PBNU. Pemahaman mendalamnya terhadap AD/ART dan kultur internal organisasi memungkinkannya untuk melakukan reformasi birokrasi tanpa menimbulkan kegaduhan.
Ketujuh: Kepekaan sosial dan kedekatan dengan akar rumput. Meskipun sering berada di lingkaran kekuasaan, Gus Ipul dikenal sebagai pejabat yang low profile dan mudah ditemui oleh warga biasa. Gaya komunikasi yang egaliter ini sangat dibutuhkan untuk memastikan aspirasi dari pengurus tingkat Cabang (PCNU) hingga Ranting benar-benar terdengar di tingkat Pusat.
Kedelapan: Kemampuan mitigasi konflik. Dunia organisasi tidak lepas dari perbedaan pendapat. Gus Ipul dikenal sebagai sosok "komunikator ulung" yang mampu mendinginkan suasana. Kemampuannya melakukan lobi-lobi persuasif sangat penting untuk menjaga soliditas internal NU agar tidak mudah terpecah oleh kepentingan politik praktis.
Kesembilan: Adaptasi terhadap transformasi digital. Gus Ipul menyadari bahwa NU harus bertransformasi secara digital. Ia mendorong digitalisasi data keanggotaan dan pemanfaatan teknologi untuk dakwah serta pendidikan. Kepemimpinannya diharapkan mampu membawa NU menjadi organisasi yang relevan di era industri 4.0.
Kesepuluh: Akar kultural dan sanad keilmuan yang kuat. Gus Ipul bukanlah sosok yang "tiba-tiba" ada di NU. Ia lahir dan tumbuh dalam lingkungan pesantren yang kental, sebagai keponakan dari KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan dididik di Pondok Pesantren Mambaul Maarif, Denanyar, Jombang. Sanad keilmuan dan kultural ini penting dalam NU, karena pemimpin NU harus memahami tradisi Ahlussunnah Wal Jamaah (Aswaja) secara mendalam.
***
Muktamar ke-35 bukan sekadar ajang pergantian kursi kepemimpinan, melainkan momentum bagi NU untuk melakukan lompatan besar. Dengan rekam jejak sebagai aktivis organisasi, nasab (garis keturunan), sanad (keilmuan/organisasi), dan pengalaman profesional, politisi, birokrat, dan pengurus inti PBNU, Gus Ipul memiliki paket lengkap. Ia mampu mengombinasikan tradisi kultural pesantren dengan manajemen modern.
Di tengah tantangan zaman yang semakin kompleks, Gus Ipul layak memimpin NU untuk membawa organisasi ini semakin mandiri, moderat, dan berdampak positif bagi bangsa dan negara. Ia adalah jawaban atas kebutuhan NU akan pemimpin yang mampu menjaga tradisi sekaligus melakukan inovasi.
Maka, menyerahkan tonggak kepemimpinan kepada sosok yang "matang" dan memiliki rekam jejak pengabdian yang panjang adalah langkah strategis untuk membawa NU menuju satu abad kedua yang lebih gemilang. Wallahu'lam bishawab.
KH Imam Jazuli Lc. MA.
Penulis adalah Alumni Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri; Alumni Universitas Al-Azhar, Mesir, Dept. Theology and Philosophy; Alumni Universiti Kebangsaan Malaysia, Dept. Politic and Strategy; Alumni Universiti Malaya, Dept. International Strategic and Defence Studies; Pengasuh Pondok Pesantren Bina Insan Mulia, Cirebon; Wakil Ketua Pimpinan Pusat Rabithah Ma'ahid Islamiyah (Asosiasi Pondok Pesantren se-Indonesia); Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Periode 2010-2015.
(jbr/dhn)
