Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah disiplin mengawasi harga bahan pokok (bapok) agar daya beli masyarakat tetap terlindungi, terutama jelang Ramadan. Ia menyoroti gejolak harga yang mulai terlihat meski Ramadan belum dimulai.
"Belum juga masuk (Ramadan), harga sudah naik. Nah ini yang merupakan tantangan kita semua," tegasnya dalam keterangan tertulis, Rabu (18/2/2026).
Ia menekankan setiap kenaikan harga, sekecil apa pun, harus segera ditindaklanjuti serius karena bisa memicu lonjakan jika tidak direspons cepat melalui pengawasan yang memadai.
"Begitu ada kenaikan di atas harga eceran tertinggi tadi, segera dalami, kenapa naik," ujarnya.
Pernyataan tersebut ia sampaikan saat membuka Rakor Pengendalian Inflasi yang dirangkaikan dengan sosialisasi Jaminan Produk Halal serta evaluasi dukungan Pemda dalam Program 3 Juta Rumah di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta (18/2).
Selain itu, ia juga menyoroti anomali kenaikan harga di daerah produsen. Menurutnya, wilayah penghasil komoditas semestinya menjadi perhatian khusus agar tak ada penyimpangan dalam rantai pasok.
"Daerah-daerah penghasil cabai itu malah naik. Ini kan harus jelas nih, kenapa daerah penghasil cabai naik, padahal cabainya melimpah," katanya.
Untuk itu, Tomsi meminta Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), Satgas Pangan, serta pihak terkait meningkatkan pengawasan langsung di lapangan. Ia menegaskan pengendalian inflasi tidak boleh berhenti di ruang rapat, tetapi harus dibuktikan lewat pemantauan di pasar dan jalur distribusi.
Tomsi juga mengingatkan aparatur agar tak menilai kenaikan harga dari sudut pandang pribadi, melainkan dari kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan harian.
"Jangan ngukur pakai badan kita. Kalau ngukur pakai badan kita naiknya sedikit, tapi bagi masyarakat (itu) naiknya kerasa," tandasnya.
Ia berharap, dengan disiplin, kemauan keras, dan pengawasan berkelanjutan, pemerintah mampu menjaga harga pangan tetap stabil dan terjangkau sebagai wujud kehadiran negara dalam melindungi kesejahteraan rakyat.
(prf/ega)
