Arif Fathoni Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya meminta Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya menyiapkan teknis parkir non tunai sebelum mulai diberlakukan.
Menurutnya, parkir non tunai sudah semestinya diterapkan berkaca dari keluhan masyarakat di sosial media tentang parkir tidak transparan.
“Ini langkah yang bagus. Kita harus melihat parkir sebagai industri karena ada puluhan ribu titik parkir dan di situ terjadi perputaran uang yang besar. Selama ini pelaksanaannya dianggap tidak transparan dan memicu polemik,” katanya, Rabu (18/2/2026).
Namun, Arif bilang kebijakan baru itu harus didukung kesiapan teknis di lapangan. Setiap titik parkir punya rekening khusus penerimaan retribusi, hingga kesiapan petugas parkir.
“SDM di lapangan juga harus di-upgrade. Jangan sampai kebijakan sudah bagus, tapi gagal diimplementasikan karena petugas tidak siap,” tuturnya.
Dia optimistis, jika kebijakan itu berjalan dengan baik, pendapatan parkir tepi jalan yang selama ini rata-rata hanya sekitar Rp20 miliar per tahun bisa meningkat signifikan menjadi Rp50–60 miliar per tahun, sekaligus mengurangi potensi kebocoran retribusi.
“Awalnya pasti ada pro dan kontra, seperti dulu saat e-toll diberlakukan. Tapi, sekarang semua orang sudah terbiasa. Hampir tidak mungkin orang ke mana-mana tanpa membawa handphone,” ucapnya.
Lebih lanjut, Arif juga mengapresiasi pembentukan satgas antipreman yang akan mendukung implementasi parkir non tunai.
“Kalau sudah ditetapkan non tunai, lalu ada juru parkir yang menolak dan melakukan tindakan melawan hukum, di situlah peran Satgas Antipreman untuk melakukan penindakan. Ini penting sebagai efek kejut. Ini harus dikerjakan dari hulu ke hilir. Dishub di hulunya, lalu bagian pemerintahan dan Kesra menugaskan camat dan lurah untuk sosialisasi. Jangan sampai di lapangan masih terjadi debat karena masyarakat belum siap,” tandasnya. (lta/rid)
