Jakarta: Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) menggelar rapat koordinasi strategis bersama pimpinan DPR RI untuk mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana di Sumatra. TNI menegaskan perannya tidak hanya terbatas pada fase tanggap darurat, tetapi juga mengawal ketat seluruh proses pembangunan kembali infrastruktur dan pemulihan sosial-ekonomi masyarakat secara berkesinambungan.
“Keterlibatan TNI tidak bersifat temporer, melainkan berkesinambungan sebagai bagian dari pengabdian kepada masyarakat. Hingga saat ini TNI tetap terus mengerahkan personel dan alutsista untuk membantu penanganan berbagai bencana, termasuk banjir yang terjadi dalam waktu terakhir di sejumlah wilayah. Dukungan tersebut mencakup evakuasi masyarakat, distribusi bantuan logistik, serta pemulihan infrastruktur dasar guna mempercepat normalisasi kehidupan warga terdampak,” tegas Wakil Ketua 1 Satgas PRR yang juga Kepala Staf Umum (Kasum) TNI, Letjen TNI Richard Tampubolon, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 18 Februari 2026.
Baca Juga :
Rano Karno Memaklumi Jukir Liar di Tanah AbangRichard menjelaskan, TNI telah membentuk berbagai satuan tugas khusus untuk menangani kerusakan spesifik di lapangan. Mulai dari Satgas Jembatan untuk akses penghubung, Satgas Koala untuk normalisasi sungai, hingga tim khusus pembangunan Hunian Sementara (Huntara) dan Hunian Tetap (Huntap).
Fokus utama TNI adalah memastikan akses jalan dan fasilitas dasar bagi warga terdampak dapat berfungsi kembali dalam waktu singkat. Keterlibatan menyeluruh ini dipandang sebagai wujud nyata kehadiran negara melalui kemampuan mobilisasi cepat dan jaringan satuan TNI yang mampu menjangkau wilayah terpencil.
Dengan dukungan logistik yang kuat, TNI optimis program rehabilitasi di Sumatra dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.
Wakil Ketua 1 Satgas PRR yang juga Kepala Staf Umum (Kasum) TNI, Letjen TNI Richard Tampubolon. Foto: Dok. Istimewa.
Rapat koordinasi yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad ini diharapkan menjadi titik tolak penguatan kolaborasi nasional. Sinergi antara legislatif, pemerintah, dan TNI ditargetkan tidak hanya memulihkan fisik wilayah, tetapi juga membangun kembali ketahanan masyarakat Sumatra agar lebih tangguh dalam menghadapi potensi bencana di masa depan.
