Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan tidak akan mentoleransi aksi penyisiran atau sweeping rumah makan oleh organisasi kemasyarakatan selama bulan Ramadan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menekankan bahwa penertiban bukan kewenangan kelompok sipil dan harus dilakukan aparat resmi demi menjaga ketertiban serta kerukunan warga.
Pernyataan tersebut disampaikan Pramono usai meresmikan gedung Gereja Kerapatan Gereja Protestan Minahasa (KGPM) di kawasan Senen, Jakarta Pusat, Sabtu (14/2/2026). Ia menilai suasana menjelang Ramadan seharusnya diisi dengan sikap saling menghormati, bukan tindakan yang memicu keresahan.
“Saya ingin menegaskan bahwa menyambut Ramadan itu harus penuh kedamaian dan kerukunan,” ujar Pramono kepada wartawan.
Menurut Pramono, Jakarta saat ini masih berada dalam rangkaian perayaan Imlek hingga 17 Februari. Setelah itu, pemerintah daerah akan mengarahkan seluruh kesiapan kota untuk menyambut Ramadan dan Idul Fitri secara tertib dan kondusif.
Menjawab potensi sweeping rumah makan oleh ormas, Pramono menyatakan sikapnya secara tegas. “Saya sebagai gubernur bertanggung jawab untuk itu dan saya tidak mengizinkan untuk ada sweeping,” katanya.
Sikap serupa juga disampaikan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno. Ia meminta semua pihak menahan diri dan tidak mengambil langkah sepihak, mengingat mayoritas pelaku usaha kuliner telah memahami etika operasional selama Ramadan.
“Sebetulnya kalau larangan ormas itu dari tahun ke tahun tuh sudah menjadi arahan. Karena restoran atau warung sekarang juga sudah tahulah. Kalau memang dia buka pasti dia tutup, pakai tirai. Itu sudah umum,” ujar Rano di Kelurahan Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat, Rabu (18/2/2026).
Rano menambahkan, pemerintah daerah secara rutin mengingatkan jam operasional rumah makan selama Ramadan. Namun, ia mengakui masih ada sebagian kecil pihak yang mencoba melanggar aturan.
“Kadang-kadang suka ada juga yang jahil. ‘Ah, mungkin enggak diingetin nih,’” lanjutnya.
Meski demikian, Rano menegaskan bahwa penegakan aturan sepenuhnya menjadi kewenangan aparat, bukan masyarakat sipil atau ormas.
Baca Juga: Langkah Pramono Melarang Ormas Lakukan Sweeping Rumah Makan Selama Ramadan Didukung MUI
“Nanti kayak gitu Satpol PP yang turun. Kita tertibkan boleh, tapi kasih ruanglah,” ujarnya.
Pemprov DKI Jakarta memastikan pengawasan selama Ramadan akan dilakukan secara persuasif dan terukur, dengan mengedepankan toleransi antarumat beragama serta rasa aman bagi seluruh warga ibu kota.
