Bisnis.com, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyinggung soal masih adanya tindakan melanggar aturan di wilayah Parungpanjang, Bogor menghadapi momen ramadan tahun ini.
Dedi Mulyadi menyoroti hal ini saat memberikan ucapan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan yang sudah dimulai oleh warga Muhamadiyah pada Rabu (18/2/2026).
“Saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah shaum Ramadhan bagi saudara-saudara kita yang sudah melaksanakannya dimulai hari ini tanggal 18 Februari 2026, terutama yang sudah melaksanakan warga Muhammadiyah,” katanya.
Menurutnya, momen awal ramadan ini pihaknya mendapatkan kabar duka dari seorang warga Kabupaten Tanggerang yang terlindas oleh truk pengangkut material tambang di Parungpanjang.
“Berplat nomer W yang dimungkinkan ilegal di Parungpanjang,” katanya.
Kejadian ini dinilai KDM, panggilan akrabnya, bentuk pembangkangan atas upaya dan kebijakan pihaknya menutup aktifitas tambang dan larangan truk bertonase melintasi ruas jalan provinsi.
Baca Juga
- KDM: Bangun Infrastruktur Itu Mudah, Ini yang Bikin Berat..
- Dua Sisi Approval Rating KDM
- Approval Rating KDM Hampir 100 Persen, Pengamat: Hati-hati Kultus Politik
Jika hal ini terus terjadi, maka jumlah nyawa yang melayang akan bertambah.
“Apabila para pihak tidak mengindahkan apa yang saya tetapkan dan terus-menerus melakukan tindakan-tindakan yang ilegal dan kemudian menggunakan Parung Panjang sebagai sarana transportasi pengangkutan tambang, maka horor di Parung Panjang akan terjadi lagi dan nyawa akan berjatuhan dalam setiap waktu,” tutur KDM.
Di sisi lain, sebanyak 12.614 kepala keluarga (KK) secara bertahap telah menerima Rp3 juta dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sebagai kompensasi penutupan sementara tambang di kawasan Cigudeg, Rumpin dan Parungpanjang, Kabupaten Bogor.
Gelombang terakhir, sebanyak 5.517 KK yang tersisa dari hasil verifikasi faktual (Verfal), akan dikebut dan ditargetkan rampung pada akhir Februari 2026.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Jabar, Ade Afriandi menuturkan, total ada 18.231 KK yang lolos Verfal, dari sekitar 22 ribuan usulan yang diajukan.
Dari angka yang lolos tersebut, secara bertahap telah dirampungkan Pemprov Jawa Barat.
"Nah, yang sisanya 5.617 KK itu akan berproses ya di bulan puasa, menunggu selesainya penyediaan rekening dan buku tabungan di bjb," katanya.
Proses pemberian kompensasi penutupan tambang sementara ini terbilang panjang dan harus dilakukan secara bertahap, karena berkas administrasi yang masuk belum tertata rapi.
Belum lagi usulan dari perangkat desa mengenai data warga diakuinya memang berjalan lambat, sehingga memakan waktu, sampai ke proses akhir yakni penyiapan buku rekening tabungan Bank BJB.
"Jadi kemarin itu banyak yang mungkin mereka ingin cepat saja prosesnya, jadi antara file yang dikirim, Kartu Keluarga dengan KTP itu tidak disusun. Misalkan nama Agus nomor 1 di KK, nah diharapkan oleh kami itu nomor 1 Agus juga di KTP-nya, jadi kita gak sulit mencari. Nah, ini nomor 1 di dokumen KK Agus, di KTP-nya yang lain, jadi kan mencari dulu tuh. Jadi agak lama itu ya," ucapnya.
Pihaknya juga menargetkan proses yang panjang untuk sisa kepala keluarga penerima kompensasi, yakni 5.617 ini dapat selesai dalam waktu dekat.
"Ya justru kami targetkan di Februari ini selesai yang 5.617 itu. Nah sampai dengan kemarin, kan penyediaan buku ya tentu di BJB, penyediaan buku rekening ya, nah itu menunggu sedia ya. Nah mudah-mudahan di awal puasa itu sudah tersedia, dan nanti bjb akan melaporkan kesiapan penyalurannya," katanya.
1771408728_08aa730c-6201-4d5d-849a-ef3f3cc5ce8a.
