Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengakui proses pembersihan lumpur di wilayah terdampak bencana Sumatera masih menghadapi kesulitan besar.
Terutama, di daerah dataran rendah dan permukiman warga yang harus ditangani secara door-to-door.
“Kemudian tadi mengenai masalah cash for work, memang ada beberapa skema kalau kita melihat tantangan yang paling berat sekali masalah pembersihan lumpur. Memang ini masalah yang kami sampaikan tadi, terutama di low land, di daerah-daerah dataran rendah. Tamiang, Aceh Timur, dan lain-lain,” kata Tito dalam rapat koordinasi dengan Pimpinan DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/2).
Ia menjelaskan, pembersihan lumpur menjadi berat karena sudah masuk ke rumah-rumah warga dan membutuhkan banyak tenaga manusia.
“Dalam keadaan sekarang itu cukup berat. Artinya yang memerlukan pembersihan lumpur itu. Karena ini sudah masuk door-to-door dan memang perlu banyak orang menyelesaikannya,” ujarnya.
Tito menyebut pemerintah mengusulkan skema cash for work dengan memanfaatkan dana transfer ke daerah (TKD) agar pembersihan bisa dipercepat.
“Saran kami untuk cash for work ini tadi, itu yang kami kesulitan tadi, kalau TKD itu bisa diturunkan dengan cepat, kalau enggak semua provinsi, kabupaten-kota yang terdampak saja, 52,” katanya.
Menurut Tito, pelibatan masyarakat setempat dalam skema gotong royong dinilai lebih efektif karena bisa digerakkan langsung oleh pemerintah daerah.
“Kalau menggunakan masyarakat setempat, keuntungannya memang gotong royong, mereka bisa dikerahkan. Tapi diberikan kalau Menteri PU sudah memulainya itu Rp 100 ribu per orang per hari,” ucapnya.
Ia menambahkan, tambahan TKD untuk daerah prioritas dan super prioritas akan mempercepat penanganan di lapangan.
“Nah itulah kami tadi sampaikan, kalau TKD, tambah TKD untuk daerah-daerah yang berat, jadi prioritas, super prioritas, itu akan jauh lebih cepat karena para bupati bisa menggerakkan. Dan ini idenya sebetulnya banyak dari teman-teman Bupati juga sebetulnya,” jelasnya.
Selain masyarakat, pemerintah juga mengerahkan bantuan personel dari berbagai instansi dan sekolah kedinasan.
Meski demikian, Tito mengakui masih ada daerah yang lumpurnya belum tertangani sepenuhnya.
“Tamiang-nya sudah lumayan, tapi kita akui bahwa di Pidie Jaya, di Bireuen, Aceh Timur, memang lumpur-lumpurnya masih banyak. Dan ini sudah harus masuk door-to-door, rumah ke rumah,” ujarnya.
Untuk pembersihan jalan umum, Tito menyebut sebagian besar sudah ditangani oleh Kementerian PU bersama TNI dan Polri. Namun, pembersihan rumah warga tetap menjadi tantangan tersendiri.
“Untuk jalan umum, memang sudah banyak dikerjakan oleh PU, dan antara TNI, Polri. Nah yang untuk door-to-door ini perlu banyak orang. Karena alat besar pun kalau mau masuk ke dalam rumah-rumah enggak bisa,” kata Tito.
“Dikeluarkan ke jalan, setelah itu baru diangkut dengan dump truck, menggunakan alat berat, misalnya,” lanjutnya.
Sebagai solusi, Tito menyebut dua opsi yang bisa ditempuh pemerintah.
“Sehingga saran kami tadi satu lah, TKD. Atau yang kedua, mungkin bisa dengan tambahan anggaran, bisa dibebankan siapa, misalnya PU, atau diserahkan kepada kami, Satgas, kami siap juga untuk mengerjakan cash for work ini,” ujarnya.
“Artinya uang diberikan kepada masyarakat Rp 100 ribu per orang per hari, gotong royong. Kami yakin kalau menggerakkan masyarakat ini akan lebih cepat untuk pembersihan ini,” tutup Tito.
