Jakarta, tvOnenews.com - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) pascabencana Sumatera menggelar rapat koordinasi bersama DPR RI di Kompleks Parlemen, Rabu (18/2/2026). Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.
Dalam forum tersebut, Kepala Staf Umum (Kasum) TNI, Letjen Richard Tampubolon yang juga menjabat Wakil Ketua I Satgas PRR menegaskan keterlibatan TNI bukan sekadar respons sesaat.
“Keterlibatan TNI tidak bersifat temporer, melainkan berkesinambungan sebagai bagian dari pengabdian kepada masyarakat,” tegasnya.
Richard menyebut hingga kini TNI masih mengerahkan personel dan alat utama sistem senjata (alutsista) untuk membantu penanganan bencana, termasuk banjir yang terjadi belakangan di sejumlah wilayah.
“Hingga saat ini TNI tetap terus mengerahkan personel dan alutsista untuk membantu penanganan berbagai bencana, termasuk banjir yang terjadi dalam waktu terakhir di sejumlah wilayah. Dukungan tersebut mencakup evakuasi masyarakat, distribusi bantuan logistik, serta pemulihan infrastruktur dasar guna mempercepat normalisasi kehidupan warga terdampak,” jelasnya.
Tak hanya pada tahap tanggap darurat, menueutnya, TNI juga terlibat dalam berbagai satgas percepatan pemulihan.
Di antaranya Satgas Jembatan untuk pembangunan dan perbaikan akses penghubung, Satgas Koala untuk normalisasi sungai, hingga satuan tugas pembersihan lumpur, pembukaan akses jalan, pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap), serta dukungan pemulihan sosial dan ekonomi.
Menurut Richard, keterlibatan menyeluruh itu merupakan bentuk kehadiran negara melalui TNI.
“Dengan kemampuan mobilisasi cepat, dukungan logistik, serta jaringan satuan yang menjangkau hingga wilayah terpencil, TNI berupaya memastikan setiap program rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” ujarnya.
Rapat ini disebut menjadi momentum penting untuk menyelaraskan langkah DPR, pemerintah, dan TNI agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Sumatera tidak berlarut-larut.
DPR menekankan percepatan harus dibarengi pengawasan agar pemulihan benar-benar dirasakan warga terdampak, bukan sekadar laporan di atas kertas.(rpi/raa)
