JAKARTA, DISWAY.ID - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membantah jika kepala desa menolak kebijakan pengalokasian dana desa untuk program koperasi desa (Kopdes).
Pras menyebut semua kebijakan sudah disosialisasikan sejak awal.
BACA JUGA:Produksi Capai 1 Juta Unit, TVS Motor Company Kian Kokohkan Jejak Global dari Indonesia
BACA JUGA:Perayaan Tahun Kuda Api 2026 Penuh Makna Lewat Angpao Eksklusif Karya Kenji Chai
“Tidak ada yang menolak, Di mana yang menolak? Jadi semua sudah dibicarakan sejak awal. Bahkan sosialisasi juga sejak awal sudah dilakukan,” kata Pras saat ditemui di Kompleks Parlemen, Rabu, 18 Februari 2026.
Pras menjelaskan, kebijakan tersebut bukanlah pengurangan dana desa, melainkan menggeser alokasi dan akan tetap fokus pada kebutuhan desa.
"Ini kan menggeser peruntukannya, bukan mengurangi dan fokus lokasinya kan juga di desa juga," jelasnya.
Ia pun memastikan kebijakan pengalokasian dana desa untuk Kopdes tidak akan menghambat pembangunan yang sudah berjalan.
BACA JUGA:Muhammadiyah Tetapkan 1 Ramadan Mengacu Hilal yang Terlihat di Alaska, Ini Respons MUI hingga BRIN
BACA JUGA:Komisi III DPR RI Pertanyakan Persetujuan Jokowi atas Revisi UU KPK
“Tidak akan mengganggu proses pembangunan di desa. Tidak,” tegas Prasetyo.
Sebagai informasi, pemerintah mengalokasikan 58,03 persen anggaran Dana Desa 2026 untuk pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Kebijakan itu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 7 Tahun 2026 yang diteken oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan berlaku sejak diundangkan pada 12 Februari 2026.
“Penyesuaian alokasi sebagai akibat dari kebijakan Pemerintah dalam rangka mendukung implementasi KDMP dihitung sebesar 58,03 persen dari pagu Dana Desa setiap desa atau sebesar Rp34,57 triliun,” bunyi Pasal 15 ayat (3) PMK 7/2026, dikutip di Jakarta, Rabu.
BACA JUGA:Jelang Ramadan, Dompet Dhuafa Terus Suplai Bantuan Bagi Para Penyintas di Aceh Tengah
- 1
- 2
- »
