- KPF mengungkap massa terorganisir dan terorkestrasi dalam demonstrasi Agustus lalu, dipimpin mobil mewah.
- Massa suruhan dari Jabodetabek dan Jawa Barat diiming-imingi jarahan serta diminta menyiapkan bom molotov.
- KPF mendesak polisi menyelidiki dalang pergerakan massa yang diduga melakukan penjarahan anggota DPR RI.
Suara.com - Komisi Pencari Fakta (KPF) yang dibentuk oleh Koalisi Masyarakat Sipil untuk mengungkap temuan dalam demonstrasi bulan Agustus lalu, menemukan tentang adanya massa suruhan dalam aksi.
Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) M Isnur mengatakan, dalam rangkaian investigasi yang dilakukan oleh pihaknya, ditemukan massa suruhan yang teroganisir sangat rapih dalam aksi demonstrasi Agustus lalu.
“Kami justru menemukan dalam rangkaian investigasi kami terdapat massa suruhan, massa yang kemudian terorkestrasi bahkan dipimpin oleh ada mobil gitu ya Mercedes-Benz dan lain-lain,” kata Isnur, di Kantor ICW, Jakarta Selatan, Rabu (18/2/2026).
Massa tersebut, datang dari berbagai daerah, seperti Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Bandungm Cimahi, Cianjur, dan Sukabumi. Mereka mau melakukan aksi dalam rangkaian demo Agustus lalu, lantaran diming-imingi barang jarahan yang diorganisir.
Tak hanya itu, sejumlah dari massa yang tergabung itu juga diminta untuk menyiapkan molotov untuk mewarnai aksi mereka.
“Mereka datang dari Jakarta, dari Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Bandung, Cimahi, Cianjur, dan Sukabumi. Terdapat pula mereka yang nyiapin molotov,” kata Isnur.
Isnur menyampaikan, seharusnya pihak kepolisian melakukan investigasi terkait pergerakan yang mereka lalukan dan membongkar dalang yang menggerakan mereka.
“Justru mereka inilah yang harusnya diinvestigasi lebih lanjut siapa koordinatornya, siapa pelaksananya, siapa titik-titik simpulnya, bertemu di mana, menggunakan kendaraan bermotor sangat konvoi rapi ke sana ke mari,” ujarnya.
Kelompok ini juga disinyalir menjadi pelaku penjarahan di beberapa rumah para anggota DPR RI, mulai dari Sahroni, Uya Kuya, Eko, Nafal Urba sampai eks Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Baca Juga: Eko Patrio dan Keluarga 'Siap' Kembali ke Rumah, Pasca Penjarahan 6 Bulan Lalu
Isnur mengaku, jika pihak kepolisian memiliki niat untuk membongkar siapa dalang di balik aksi penjarahan tersebut maka bisa dilakukan dengan mudah. Sebab, wajah para pelaku sempat terekam dengan jelas.
“Itu sangat mudah ditelusuri gitu, gambar-gambarnya ada, videonya ada, orang-orangnya terekam dengan video. Harusnya mereka yang ditelusuri, dan bukan hanya pelaku lapangan,” ungkapnya
“Sekarang kan banyak tersangka pelaku lapangan belasan ya di tiap-tiap penjarahan tapi siapa yang memimpin mereka, siapa yang mengarahkan mereka itu harusnya dibawa ke ranah hukum agar terbukti bagaimana penjarahan terjadi,” imbuhnya menandaskan.
Diketahui bersama, Koalisi Pencari Fakta (KPF) Kerusuhan Agustus 2025 ini dibentuk oleh koalisi masyarakat sipil. Di dalamnya terdapat Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta sebagai penanggung jawab.
KPF melakukan penelusuran independen terhadap 115 berkas pemeriksaan kepolisian, ribuan data sumber terbuka, 63 informan, serta jejak peristiwa di 8 provinsi, 18 kota, dan 3 lokasi di luar negeri sejak September 2025 hingga Februari 2026.
Laporan ini menjawab empat mandat utama, yakni mencari penyebab demonstrasi dan eskalasi kekerasan, memetakan aksi dan respons para pihak, mengidentifikasi pola serta faktor pemicu dan akselerator, serta menelaah akuntabilitas atas peristiwa yang terjadi.
