Bisnis.com, SEMARANG - Penyusutan jumlah kelas menengah di Indonesia menjadi alarm yang perlu diperhatikan. Dalam laporan Mandiri Institute baru-baru ini, populasi penduduk kelas menengah tercatat mengalami penyusutan dari 47,9 juta jiwa pada 2024 menjadi 46,7 juta jiwa pada tahun ini.
Wisnu Setiadi Nugroho, Ekonom Universitas Gadjah Mada, menyebut laporan tersebut bukan sekedar temuan statistik semata. "Ketika jumlah mereka [kelas menengah] menyusut, yang sesungguhnya tergerus adalah rasa percaya bahwa kerja keras akan membawa kemajuan," ujarnya pada Rabu (18/2/2026).
Menurut Wisnu, rapuhnya fondasi kelas menengah disebabkan oleh konsentrasi masyarakat yang berada di ambang batas bawah (lower middle class). Kelompok ini sangat rentan terhadap guncangan ekonomi seperti Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau kenaikan biaya hidup yang progresif. Kondisi ini diperparah dengan ketersediaan lapangan kerja yang bersifat survival-based atau sekadar untuk bertahan hidup.
Pekerjaan di sektor ekonomi gig dan informal memang menyerap tenaga kerja, tetapi gagal menyediakan stabilitas pendapatan serta jaminan sosial. Akibatnya, terjadi fenomena income squeeze di mana upah riil stagnan sementara biaya esensial seperti perumahan dan pendidikan terus melambung tinggi. Tekanan senyap ini perlahan mengikis kemampuan menabung dan perencanaan masa depan keluarga.
Dalam laporan yang dibuat Mandiri Institute, penyusutan jumlah penduduk kelas menengah diikuti dengan membengkaknya populasi Aspiring Middle Class (ASC) atau kelompok calon kelas menengah. Kelompok ini bertambah 4,5 juta jiwa sejak 2024.
Wisnu menuturkan bahwa besarnya jumlah penduduk pada kelompok ASC tersebut ikut menyisakan masalah lain. Kelompok masyarakat ini sering berada di wilayah abu-abu di mana kapasitas ekonominya tidak cukup miskin untuk menerima bantuan sosial, tetapi juga tidak cukup kuat untuk menopang kebutuhannya secara mandiri.
"Risiko terbesar adalah aspiration without mobility. Artinya aspirasi masyarakat tinggi, anak ingin hidup lebih baik dari orang tuanya, tetapi tangga strukturalnya tidak tersedia. Jika AMC terus membesar tanpa jalur naik yang jelas, masyarakat berhadapan dengan jebakan mobilitas," jelas Wisnu.
Dalam jangka panjang, membengkaknya jumlah kelompok calon kelas menengah juga bakal berimbas pada kinerja konsumsi rumah tangga maupun basis pajak pemerintah. Kondisi tersebut, kata Wahyu, akan menjadi hambatan besar bagi Indonesia untuk bertransformasi menjadi negara maju.
“Pertumbuhan ekonomi penting, namun pertumbuhan tanpa kualitas pekerjaan adalah pertumbuhan yang rapuh. Produk Domestik Bruto (PDB) bisa naik, tetapi jika mobilitas macet, harapan sosial ikut membeku,” jelasnya.
Baca Juga
- Denyut Sektor Properti Melemah, Daya Beli Kelas Menengah Jatuh
- IMF Usul Pajak Gaji Naik demi APBN, Awas Jadi Beban Kelas Menengah!
- Populasi Kelas Menengah Susut, Bukti Ekonomi RI Belum Berkualitas?
