Indonesia mengusulkan fleksibilitas mekanisme penggantian visa jamaah yang batal berangkat agar kuota tidak hangus.
IDXChannel - Kementerian Haji dan Umrah RI menegaskan komitmennya untuk memperkuat integrasi sistem digital dengan Arab Saudi guna meningkatkan kualitas pelayanan haji dan umrah, sekaligus memastikan perlindungan jamaah yang jumlahnya mencapai jutaan setiap tahun.
“Integrasi sistem ini bukan sekadar modernisasi teknologi, tetapi tentang keselamatan dan kenyamanan jamaah. Semua proses mulai dari visa, akomodasi, layanan kesehatan, hingga kepulangan harus terpantau dan terlindungi secara menyeluruh,” kata Menhaj Moch. Irfan Yusuf dalam acara forum Saudi–Indonesian Umrah Co.Exchange di Ministry of Foreign Affairs seperti dikutip keterangan pers Rabu (18/02/2026).
Menurut dia, pelayanan haji dan umrah bagi jamaah Indonesia harus cepat, aman, dan nyaman, tanpa ada hambatan teknis maupun administratif.
Lebih lanjut Indonesia menyatakan dukungan penuh terhadap modernisasi layanan haji dan umrah sejalan dengan Saudi Vision 2030.
Salah satu fokus teknis utama adalah penguatan konektivitas data dengan sistem Saudi, termasuk optimalisasi platform Nusuk Masar untuk kontrak hotel dan manajemen layanan jamaah.
Selain itu, Indonesia mengusulkan fleksibilitas mekanisme penggantian visa jamaah yang batal berangkat agar kuota tidak hangus.
“Setiap kuota adalah hak umat. Kami berharap ada mekanisme fleksibel hingga mendekati hari keberangkatan, agar slot tidak terbuang sia-sia,” kata Menteri Irfan.
Indonesia juga meminta kejelasan teknis terkait pembayaran Dam (denda) tamattu melalui sistem digital, sehingga prosesnya lebih praktis dan tidak membingungkan jamaah.
Integrasi sistem ini diharapkan mempercepat proses administrasi, memperkuat pengawasan, dan meningkatkan respons terhadap kondisi darurat. Menurut pemerintah, langkah ini menjadi fondasi penting menuju tata kelola haji dan umrah yang lebih modern, transparan, dan berorientasi pada kenyamanan jamaah.
(kunthi fahmar sandy)
