REPUBLIKA.CO.ID, GUNUNGKIDUL -- Warga Padukuhan Jono, Kalurahan Tancep, Kapanewon Ngawen, Kabupaten Gunungkidul masih dihantui rasa cemas pascabanjir bandang dan tanah longsor yang menerjang wilayah mereka pada Selasa (17/2/2026) petang. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul meminta warga terdampak bisa mengungsi sementara waktu karena dikhawatirkan akan terjadi banjir dan longsor susulan mengingat hujan dengan intensitas tinggi diprediksi masih terjadi di wilayah DIY tak terkecuali Kabupaten Gunungkidul.
"(Mempertimbangkan) dari kondisinya jika intensitas hujan tinggi tidak menutup kemungkinan dari atas masih bisa terjadi longsor lagi," kata Bupati Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih, Rabu (18/2/2026).
Baca Juga
Banjir Bandang Terjang Gunungkidul Yogyakarta, Batu dan Gelondongan Kayu Rusak Belasan Rumah Warga
Tempat Hiburan Malam di Yogya Dibatasi Selama Ramadhan, Satpol PP Rutin Patroli di Street Coffee
Ikuti Muhammadiyah, Masjid Gedhe Kauman Yogyakarta Gelar Tarawih Malam Ini
Endah bersama jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), turun langsung meninjau lokasi bencana. Peninjauan dilakukan untuk memastikan kondisi terkini sekaligus menentukan langkah penanganan lanjutan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Koordinasi lintas sektoral juga digencarkan dengan OPD terkait, Panewu, serta Lurah guna mempercepat penanganan di lokasi terdampak. Seluruh bangunan rumah yang terdampak longsor tidak diperkenankan untuk ditinggali sampai kondisi benar-benar dinyatakan aman. Warga diminta mengungsi di lokasi yang disiapkan atau bisa ke rumah kerabat yang lebih aman. .rec-desc {padding: 7px !important;} Ia juga mengungkap, rumah paling atas di RT 06 Padukuhan Jono menjadi titik yang paling rawan. Bangunan berbentuk limasan tersebut berada tepat di lereng bukit dan saat ini sebagian masih tertutup material longsor berupa lumpur, bebatuan, serta pepohonan tumbang.
Rumah tersebut sudah 10 tahun terakhir masuk dalam daftar pantauan pemerintah dalam status rawan terdampak bencana. "Nanti kami koordinasi lagi dengan Lurah dan Panewu," ujarnya.
"Tetapi jika melihat dari kondisi di lapangan dan tingkat kerawanan lokasi, pemerintah tidak merekomendasikan bangunan rumah (terdampak) ditinggali ke depannya," kata Endah.
