DPR RI bersama pemerintah mengevaluasi kinerja mereka terkait pemulihan pascabencana di Sumatera. Dalam rapat tersebut, mereka menyepakati penambahan anggaran untuk mempercepat pemulihan pascabencana di sejumlah wilayah Sumatera.
Fokus utama diarahkan pada percepatan pembangunan hunian sementara (huntara), penyaluran bantuan, hingga pembersihan permukiman terdampak menjelang Ramadan dan Idul Fitri 2026.
Berikut rangkumannya.
DPR-Pemerintah Sepakat Tambah Anggaran Pemulihan Sumatera, Huntara DipercepatDPR RI dan pemerintah menyepakati penambahan anggaran untuk mempercepat pemulihan pascabencana di Sumatera, termasuk percepatan pembangunan hunian sementara (huntara) sebelum Idul Fitri 2026. Kesepakatan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi antara Satgas Pemulihan Pascabencana DPR dan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pemerintah.
“Dalam rangka menyambut bulan puasa Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 2026, Satuan Tugas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI mendorong Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam Sumatera Pemerintah untuk dapat memastikan kebutuhan masyarakat yang terdampak. Baik yang masih di pengungsian maupun di hunian sementara dan hunian tetap dapat terpenuhi,” ujar Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.
DPR mendorong tambahan anggaran transfer ke daerah, percepatan pencairan anggaran kesehatan, serta penggunaan Dana Tanggap Darurat untuk pemulihan infrastruktur, pendidikan, fasilitas kesehatan, dan tempat ibadah.
“Satuan Tugas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI mendorong tambahan anggaran transfer ke daerah atau TKD kepada tiga provinsi dan seluruh kabupaten/kota dalam rangka percepatan pemulihan pasca bencana Sumatera dapat segera direalisasikan,” kata Wakil Ketua DPR, Saan Mustopa.
DPR dan pemerintah juga sepakat mempercepat pembersihan permukiman melalui skema cash for work menjelang Lebaran.
DPR Soroti Bantuan Pakaian Rp 126 M Buat Aceh Tertahan di MalaysiaBantuan kemanusiaan dari diaspora Aceh di Malaysia berupa kebutuhan pokok, logistik, dan pakaian senilai total besar tertahan di Port Klang karena masalah izin Bea Cukai. DPR RI meminta pemerintah segera mengambil keputusan agar bantuan itu dapat dikirim ke lokasi bencana.
“Yang terakhir saya tangkap masalah bantuan dari warga Aceh yang di Malaysia, itu untuk memasukkan barang sekarang ini jadi kewenangannya siapa Pak Mendagri? Supaya cepat diputus di sini,” ujar Dasco.
Mendagri menjelaskan kendala terutama pada kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang harus memastikan komoditas layak masuk, termasuk adanya persyaratan surat dari kementerian teknis untuk beberapa item.
“Kewenangan dari Bea Cukai, Kementerian Keuangan ini dari diaspora mereka kumpul-kumpul warga Aceh di sana, kami sudah ketemu langsung dengan Presiden Datuk Mansyur datang ke sini,” kata Tito.
Bantuan yang tertahan terdiri dari berbagai kebutuhan pokok dan logistik, antara lain:
Minyak goreng 3.000 liter senilai Rp 1 miliar
Gula pasir sekitar Rp 50 juta
Air mineral senilai Rp 672 juta
Makanan siap saji 5.000 dus senilai Rp 1 miliar
Pakaian baru 3.000 karung senilai Rp 126 miliar
Al-Qur’an senilai Rp 1 miliar
Kloset toilet senilai Rp 4,8 miliar
Dasco meminta dispensasi satu kali pengiriman agar bantuan bisa masuk dan diawasi sebelum Ramadan dan Lebaran.
Menteri PKP Minta Data Penerima Bantuan Bencana Sumatera Dikasih Tenggat WaktuMenteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, meminta agar penetapan data penerima bantuan perumahan diberikan tenggat waktu jelas agar pembahasan data tidak berlarut dan penyaluran bantuan bisa cepat berjalan.
“Harapan saya soal data ini dikasih deadline aja. Kalau enggak, enggak ada ujungnya, rapat terus, sudah tiga bulan enggak ada ujungnya, ya. Datanya dikasih deadline supaya selesai, kemudian baru diputuskan kita mana yang dibangun,” kata Maruarar saat rapat koordinasi dengan Pimpinan DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/2).
Ia menekankan keputusan tegas soal data akan memperlancar program pembangunan rumah bagi masyarakat terdampak bencana.
“Jadi mohon tetapkan aja kalau boleh deadline-nya, soal kita udah rapat berkali-kali, soal data ini belum putus-putus juga. Tolong dikasih deadline supaya kita bisa jalan dengan cepat, dengan pasti,” ujarnya.
Satgas Galapana DPR: Lumpur & Tumpukan Kayu Ancam Bendungan Keureuto di AcehAnggota Satgas Pemulihan Pascabencana (Galapana) DPR RI, TA Khalid, menilai masalah lumpur dan tumpukan kayu di Bendungan Keureuto, Aceh Utara, menjadi ancaman serius yang perlu penanganan simultan dan lintas desa. Khalid menjelaskan lumpur yang menumpuk luas serta kayu yang bergerak bisa memicu banjir bila tidak segera diatasi.
“Menyangkut dengan pemeriksaan lingkungan. Ini nampaknya masih sangat berat ini. Karena lumpurnya luar biasa memang. Problemnya sangat luar biasa. Kalau kita optimalisasi dengan tenaga kerja yang ada juga terbatas,” jelas TA Khalid dalam rapat koordinasi dengan pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/2).
TA Khalid menjelaskan, lumpur yang menumpuk di hampir seluruh desa terdampak tidak bisa ditangani secara parsial. Menurutnya, jika penanganan hanya dilakukan di satu desa, maka lumpur berpotensi kembali turun ke desa lain saat hujan turun.
“Bagaimana skema cash for work, ini harus ada kesimpulan, Pak. Karena hampir semua desa. Kalau memang sebagian menyelesaikan Desa A, Desa B tidak kita selesaikan, begitu hujan, lumpur di Desa A turun lagi ke Desa B,” jelas dia.
“Jadi ini harus dikerjakan secara simultan. Jadi oleh karenanya, saya pikir ini harus ada skema apa yang kita kerja secara bareng-bareng sehingga bisa selesaikan secara cepat,” lanjutnya.
Mendagri Akui Kesulitan Bersihkan Lumpur di Daerah Terdampak Bencana SumateraMenteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengakui bahwa proses pembersihan lumpur di wilayah terdampak bencana di Sumatera menghadapi tantangan besar, terutama di dataran rendah dan permukiman warga yang memerlukan kerja door-to-door.
“Kemudian tadi mengenai masalah cash for work, memang ada beberapa skema kalau kita melihat tantangan yang paling berat sekali masalah pembersihan lumpur. Memang ini masalah yang kami sampaikan tadi, terutama di low land, di daerah-daerah dataran rendah. Tamiang, Aceh Timur, dan lain-lain,” kata Tito dalam rapat koordinasi dengan Pimpinan DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/2).
Ia menjelaskan, pembersihan lumpur menjadi berat karena sudah masuk ke rumah-rumah warga dan membutuhkan banyak tenaga manusia.
“Dalam keadaan sekarang itu cukup berat. Artinya yang memerlukan pembersihan lumpur itu. Karena ini sudah masuk door-to-door dan memang perlu banyak orang menyelesaikannya,” ujarnya.
Tito menyebut pemerintah mengusulkan skema cash for work dengan memanfaatkan dana transfer ke daerah (TKD) agar pembersihan bisa dipercepat.
“Saran kami untuk cash for work ini tadi, itu yang kami kesulitan tadi, kalau TKD itu bisa diturunkan dengan cepat, kalau enggak semua provinsi, kabupaten-kota yang terdampak saja, 52,” katanya.
