Jakarta, ERANASIONAL.COM – Menteri Perdagangan, Budi Susanto, menyampaikan bahwa pemerintah tengah menyiapkan strategi untuk mengurangi ketergantungan pasar terhadap minyak goreng rakyat atau Minyakita. Langkah tersebut diambil menyusul keterbatasan pasokan Minyakita yang dipengaruhi oleh mekanisme domestic market obligation (DMO) dalam industri minyak sawit.
Menurut Budi, ketersediaan Minyakita sangat bergantung pada volume ekspor crude palm oil (CPO). Dalam skema DMO, produsen diwajibkan memasok sebagian produksinya untuk kebutuhan dalam negeri sebagai syarat mendapatkan izin ekspor. Ketika volume ekspor menurun, kewajiban pasokan domestik pun ikut terbatas, sehingga distribusi Minyakita tidak selalu stabil.
“Nanti kita perbanyak yang second brand, jadi minyak pendamping Minyakita,” ujar Budi di Jakarta, Rabu (18/2/2026).
Ia menjelaskan bahwa sebelum program Minyakita diluncurkan, pangsa pasar minyak goreng merek alternatif atau second brand cukup besar, bahkan sempat mencapai sekitar 50 persen. Namun setelah Minyakita hadir dengan harga eceran tertinggi Rp15.700 per liter, konsumen cenderung beralih ke produk tersebut karena harganya lebih terjangkau. Dampaknya, produksi dan distribusi second brand menurun.
Kementerian Perdagangan kini mendorong produsen untuk kembali meningkatkan produksi minyak goreng alternatif agar pilihan di pasar semakin beragam. Pemerintah juga membuka opsi variasi ukuran kemasan, mulai dari 300 mililiter hingga 500 mililiter, agar masyarakat dapat membeli sesuai kebutuhan dan daya beli.
“Minyakita jumlahnya terbatas. Jadi jangan semua fokus ke Minyakita, tapi banyak pilihan minyak goreng lainnya dengan berbagai ukuran,” kata Budi.
Ia menambahkan bahwa pihaknya telah mengunjungi sejumlah produsen di Bekasi dan Palembang untuk memastikan kesiapan produksi. Pemerintah ingin memastikan bahwa produk second brand tetap memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) serta memiliki distribusi yang merata hingga ke pasar tradisional.
Sejak program Minyakita diperkenalkan sebagai bagian dari kebijakan stabilisasi harga, pemerintah berupaya menjaga keterjangkauan minyak goreng bagi masyarakat. Namun dinamika ekspor-impor CPO dan fluktuasi harga global tetap memengaruhi ketersediaan di dalam negeri.
Budi menegaskan bahwa pemerintah tidak mengurangi komitmen terhadap Minyakita, tetapi ingin memastikan struktur pasar lebih sehat dan tidak terpusat pada satu merek saja. Ia juga menyebut bahwa peningkatan produksi second brand dapat membantu menjaga stabilitas harga secara keseluruhan.
Di sisi lain, pelaku industri menyambut baik dorongan pemerintah tersebut. Perwakilan asosiasi produsen minyak goreng menyatakan kesiapan meningkatkan kapasitas produksi selama kepastian pasokan bahan baku terjamin. Mereka juga menilai variasi ukuran kemasan akan membantu penetrasi pasar, terutama di segmen rumah tangga kecil dan pedagang mikro.
Pemerintah berencana terus memantau distribusi di lapangan dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan tidak terjadi penimbunan maupun praktik curang. Budi memastikan bahwa pengawasan akan diperketat, termasuk melalui kerja sama dengan aparat penegak hukum jika ditemukan pelanggaran.
Dengan strategi ini, Kemendag berharap tekanan terhadap Minyakita dapat berkurang, sementara konsumen memiliki lebih banyak opsi produk dengan harga yang kompetitif. Diversifikasi merek dan ukuran kemasan diharapkan menjadi solusi jangka menengah untuk menjaga stabilitas pasar minyak goreng nasional.
Ke depan, pemerintah juga akan mengevaluasi efektivitas kebijakan DMO agar keseimbangan antara kepentingan ekspor dan kebutuhan domestik tetap terjaga. Dalam konteks industri sawit yang menjadi salah satu penopang ekspor nasional, pengelolaan pasokan dalam negeri menjadi tantangan yang memerlukan koordinasi lintas kementerian dan pelaku usaha.
Dengan memperluas pilihan minyak goreng di pasar, pemerintah berharap konsumen tidak lagi terfokus pada satu merek, sehingga distribusi lebih merata dan potensi kelangkaan dapat diminimalkan. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas harga sekaligus memastikan kebutuhan pokok masyarakat tetap terpenuhi.
