Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Lingkungan Hidup menyiapkan instrumen kebijakan dan implementasi High Integrity Biodiversity Credits untuk memperkuat kerangka pembiayaan keanekaragaman hayati nasional.
“Perlindungan keanekaragaman hayati adalah urgensi nasional yang tidak dapat ditunda. Indonesia, sebagai negara mega-biodiversitas terbesar kedua di dunia, memiliki tanggung jawab global untuk memastikan keberlanjutan sumber daya alamnya,” kata Hanif, dikutip dari siaran pers, Kamis (19/2/2026).
Komitmen tersebut turut disampaikan KLH dalam kegiatan Biodiversity Financing: Pathways through Biodiversity Valuation and Multilateral Benefit Sharing yang turut dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Inggris, mitra pembangunan, akademisi, lembaga keuangan, dan berbagai pemangku kepentingan.
Hanif mengemukakan bahwa keanekaragaman hayati bukan hanya aset ekologis, tetapi juga sumber daya alam bernilai tinggi yang harus dikelola secara berkelanjutan untuk mendukung ketahanan pangan, kesehatan, energi, dan pembangunan ekonomi nasional.
Penguatan perlindungan aset ini, paparnya, harus berjalan seiring dengan tata kelola yang adil, berkelanjutan, dan berbasis ilmu pengetahuan.
Instrumen biodiversity credits atau kredit biodiversitas dipandang sebagai mekanisme berbasis hasil yang dapat mendorong kontribusi sektor publik dan swasta secara transparan dan akuntabel terhadap upaya konservasi, restorasi ekosistem, serta perlindungan spesies dan habitat prioritas.
Baca Juga
- Panen Kopi Global Terancam Kenaikan Suhu Efek Perubahan Iklim
- Ada Pencabutan Izin yang Ditinjau, KLH Pastikan Gugatan ke Perusahaan Terkait Banjir Berlanjut
- Fenomena La Nina Diramal Melemah pada April, Ada Potensi El Nino?
Hanif berpandangan pengembangan instrumen ini harus berlandaskan pada prinsip kredibilitas ilmiah, inklusivitas sosial, tata kelola yang transparan, serta penerapan high integrity safeguards, termasuk sistem measurement, reporting and verification (MRV) yang kuat.
Adapun langkah strategis yang disiapkan KLH untuk implementasi kredit biodiversitas mencakup penyusunan draf kebijakan “nature positive” dan pemanfaatan instrumen biodiversity credits sebagai bagian dari transformasi nilai keanekaragaman hayati ke dalam kerangka ekonomi nasional.
KLH dan mitra juga akan mengembangkan potensi pilot project implementasi biodiversity credits di Indonesia, dengan mempertimbangkan kesiapan ekosistem dan manfaat sosial-ekonomi bagi masyarakat sekitar kawasan bernilai konservasi tinggi.
Selain itu, tim teknis kredit biodiversitas Indonesia juga dibentuk untuk mengembangkan kebijakan, standar, serta instrumen implementasi yang kredibel dan akuntabel.
Selain biodiversity credits, KLH bersama mitra juga memperkuat instrumen pembiayaan keanekaragaman hayati lainnya. Salah satunya adalah instrumen mekanisme Access and Benefit Sharing (ABS) sumber daya genetik untuk memastikan pembagian manfaat yang adil sesuai dengan Konvensi Keanekaragaman Hayati (Convention on Biological Diversity/CBD), Protokol Nagoya dan Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework.
