jpnn.com - JAKARTA – Anggota Komisi V DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie mendorong pengoperasian maksimal Pelabuhan Internasional Kijing di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat (Kalbar).
Legislator dari Daerah Pemilihan I Kalbar itu menilai bahwa pengoperasian maksimal Pelabuhan Internasional Kijing merupakan sebuah langkah strategis dalam upaya mengoptimalkan investasi negara yang mencapai triliunan rupiah.
BACA JUGA: Lewat Terminal Kijing, Pelindo Turut Membangun Kalimantan Barat
Menurut dia, pengoptimalan operasional Pelabuhan Internasional Kijing juga merupakan potensi besar bagi pertumbuhan ekonomi di Kalbar dan nasional.
“Rugi besar kalau (Pelabuhan Internasional Kijing) tidak dimaksimalkan. Kami di DPR, khususnya Komisi V (membidang infrastruktur dan perhubungan) terus mendorong pelabuhan ini benar-benar menjadi pelabuhan internasional yang berdaya saing,” katanya, Rabu (18/2).
BACA JUGA: Bangun Kantor di Pelabuhan Kijing, Bea Cukai Perkuat Koordinasi Pemda
Syarief menyampaikan itu merespons Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan yang meminta supaya Pelabuhan Internasional Kijing segera difungsikan maksimal, salah satunya sebagai pintu ekspor langsung dari Kalbar.
Syarief sejalan dengan pandangan Pemerintah Provinsi Kalbar bahwa pengoperasian maksimal Pelabuhan Intrenasional Kijing juga akan berdampak langsung terhadap peningkatan dana bagi hasil (DBH) ekspor bagi daerah.
BACA JUGA: Kanwil Bea Cukai Kalbagbar Hibahkan 5 Ton Beras Hasil Tegahan ke Pemprov Kalbar
Sebab, lanjut dia, selama ini komoditas unggulan Kalbar, seperti kelapa sawit, bauksit, dan lainnya diekspor melalui pelabuhan di luar provinsi, seperti Dumai, Riau, dan Jakarta, sehingga DBH lebih banyak tercatat di daerah lain.
“Kalau ekspor langsung dari Kalbar tentu DBH-nya kembali ke daerah. Nah, ini yang selama ini hilang. Maka dari itu, sudah seharusnya memaksimalkan Pelabuhan Internasional Kijing,” kata mantan anggota DPRD Provinsi Kalbar itu.
Dia juga menekankan soal posisi strategis Pelabuhan Internasional Kijing yang berada di jalur pelayaran internasional, bahkan relatif dekat dengan Singapura maupun rute menuju Timur Tengah serta Eropa melalui Laut Tiongkok Selatan.
“Jadi, secara geografis juga sangat strategis bahkan untuk beberapa rute bisa lebih efisien dibanding pelabuhan lain. Ini potensi nasional sekaligus potensi daerah,” ungkap ketua DPW Partai NasDem Kalimantan Barat, itu.
Oleh karena itu, dia mengatakan percepatan operasional Pelabuhan Internasional Kijing mendesak dilakukan meskipun masih terdapat sejumlah infrastruktur yang perlu dimaksimalkan, seperti fasilitas crane bongkar muat dan sarana pendukung lainnya.
“Ya, memang ada beberapa hal yang perlu dibenahi, tetapi itu bukan alasan untuk menunda terlalu lama,” kata politikus kelahiran Pontianak 14 Juni 1966 itu.
Selain fasilitas pelabuhan, Syarief yang sudah tiga periode menjabat anggota DPR RI ini juga menekankan pentingnya percepatan relokasi jalan akses menuju kawasan Pelabuhan Internasional Kijing.
Menurut Syarief, apabila seluruh aktivitas logistik terpusat di sana tanpa dukungan infrastruktur jalan memadai, maka potensi kemacetan di jalur lintas utara Kalbar tidak dapat dihindari.
“Relokasi jalan harus cepat selesai. Jangan sampai jalur lintas utara terganggu karena lonjakan angkutan barang,” katanya.
Syarief juga menyoroti kondisi Pelabuhan Dwikora Pontianak yang dinilainya sudah tidak lagi ideal untuk aktivitas bongkar muat skala besar.
Menurut dia, tingginya sedimentasi di Muara Jungkat akibat minimnya pengerukan juga menjadi salah satu penyebab.
“Muara sudah dangkal karena tidak pernah dikeruk maksimal,” tegasnya.
Menurut dia, kapal-kapal besar sudah seharusnya diarahkan ke Pelabuhan Internasional Kijing. Adapun Pelabuhan Dwikora Pontianak cukup melayani kapal berukuran kecil.
Syarief pun menepis anggapan bahwa pelaku usaha enggan memindahkan aktivitas ke Pelabuhan Internasional Kijing.
Menurut dia, para pengusaha justru dirugikan jika kapal mengalami keterlambatan sampai ke pelabuhan akibat dangkalnya alur sungai di Pontianak.
“Kalau dua hari saja terlambat karena muara dangkal, maka kerugiannya besar. Jadi, tidak benar kalau pengusaha tidak mau pindah. Yang penting fasilitas dan sistemnya siap,” katanya.
Menurut Syarief, apabila diperlukan maka pengerukan alur Sungai Kapuas itu dapat melibatkan pihak ketiga agar persoalan sedimentasi segera teratasi.
Dia menambahkan bahwa pengerukan alur Sungai Kapuas itu bukan hanya untuk kepentingan pelayaran, tetapi juga mengurangi risiko banjir di wilayah hulu Kalbar.
“Pendangkalan alur sungai memperlambat aliran air ke laut. Ini bisa berdampak pada banjir di daerah hulu, seperti yang pernah terjadi beberapa tahun lalu,” katanya.
Syarief juga memastikan akan membawa persoalan-persoalan ini dalam rapat bersama Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan mitra kerja terkait.
“Kami di DPR, khususnya Komisi V sudah beberapa kali meminta Pelindo agar lebih mengoptimalkan (Pelabuhan Internasional) Kijing,” kata Syarief Abdullah Alkadrie. (boy/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi
