Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) melaporkan, utang luar negeri (ULN) Indonesia meningkat dari 427,6 miliar dolar AS pada triwulan III 2025 menjadi 431,7 miliar dolar AS pada triwulan IV 2025, dengan rasio ULN terhadap PDB sebesar 29,9 persen.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis, memastikan bahwa struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.
Di samping rasionya yang tetap terjaga, BI mencatat bahwa ULN Indonesia didominasi oleh tenor jangka panjang dengan pangsa 85,7 persen dari total ULN.
Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, BI dan Pemerintah juga terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN.
“Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian,” kata Ramdan.
Secara lebih rinci, posisi ULN pemerintah pada triwulan IV 2025 tercatat sebesar 214,3 miliar dolar AS, lebih tinggi dibandingkan posisi triwulan III 2025 sebesar 210,1 miliar dolar AS.
Perkembangan ULN tersebut dipengaruhi oleh aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional seiring tetap baiknya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia di tengah meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global.
Sebagai salah satu instrumen dalam pembiayaan APBN, ULN pemerintah dikelola secara cermat, terukur, dan akuntabel dengan pemanfaatan yang terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan program-program prioritas guna menjaga keberlanjutan fiskal serta memperkuat perekonomian nasional.
Penggunaan ULN pemerintah difokuskan untuk mendukung sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (22,1 persen dari total ULN pemerintah), administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (19,8 persen), jasa pendidikan (16,2 persen), konstruksi (11,7 persen), serta transportasi dan pergudangan (8,6 persen).
Posisi ULN pemerintah tersebut didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,99 persen dari total ULN pemerintah.
Sementara itu, posisi ULN swasta tercatat sebesar 192,8 miliar dolar AS pada triwulan IV 2025, menurun dibandingkan dengan posisi triwulan III 2025 sebesar 194,5 miliar dolar AS.
Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh penurunan ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations).
Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari sektor industri pengolahan; jasa keuangan dan asuransi; pengadaan listrik dan gas; serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 79,9 persen terhadap total ULN swasta.
ULN swasta tetap didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,3 persen terhadap total ULN swasta.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis, memastikan bahwa struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.
Di samping rasionya yang tetap terjaga, BI mencatat bahwa ULN Indonesia didominasi oleh tenor jangka panjang dengan pangsa 85,7 persen dari total ULN.
Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, BI dan Pemerintah juga terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN.
“Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian,” kata Ramdan.
Secara lebih rinci, posisi ULN pemerintah pada triwulan IV 2025 tercatat sebesar 214,3 miliar dolar AS, lebih tinggi dibandingkan posisi triwulan III 2025 sebesar 210,1 miliar dolar AS.
Perkembangan ULN tersebut dipengaruhi oleh aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional seiring tetap baiknya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia di tengah meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global.
Sebagai salah satu instrumen dalam pembiayaan APBN, ULN pemerintah dikelola secara cermat, terukur, dan akuntabel dengan pemanfaatan yang terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan program-program prioritas guna menjaga keberlanjutan fiskal serta memperkuat perekonomian nasional.
Penggunaan ULN pemerintah difokuskan untuk mendukung sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (22,1 persen dari total ULN pemerintah), administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (19,8 persen), jasa pendidikan (16,2 persen), konstruksi (11,7 persen), serta transportasi dan pergudangan (8,6 persen).
Posisi ULN pemerintah tersebut didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,99 persen dari total ULN pemerintah.
Sementara itu, posisi ULN swasta tercatat sebesar 192,8 miliar dolar AS pada triwulan IV 2025, menurun dibandingkan dengan posisi triwulan III 2025 sebesar 194,5 miliar dolar AS.
Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh penurunan ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations).
Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari sektor industri pengolahan; jasa keuangan dan asuransi; pengadaan listrik dan gas; serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 79,9 persen terhadap total ULN swasta.
ULN swasta tetap didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,3 persen terhadap total ULN swasta.
