Penulis: Fityan
TVRINews-Washington DC
Komitmen perbaiki tata kelola demi amankan investasi AS senilai 53 miliar dolar.
Presiden Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan komitmen tegasnya untuk menghadapi tantangan struktural dalam birokrasi dan ekonomi Indonesia, termasuk praktik korupsi dan pengaruh kartel ilegal.
Pernyataan tersebut disampaikan di hadapan para pemimpin bisnis dalam acara Business Summit di US Chamber of Commerce, Washington DC, Rabu 18 Februari 2026.
Di tengah upaya Indonesia memacu pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen, Presiden Prabowo mengakui bahwa kebocoran anggaran dan tata kelola yang lemah masih menjadi hambatan utama.
Presiden menegaskan bahwa pemerintah tidak akan membiarkan kekayaan negara terus terkikis oleh aktivitas ekonomi ilegal.
"Saya lebih memilih untuk menghadapi masalah ini secara terbuka. Kita memiliki kelemahan pada kinerja institusi, tata kelola, dan praktik korupsi," ujar Presiden Prabowo di hadapan para delegasi.
Perang Melawan Eksploitasi Ilegal
Presiden menyoroti berbagai sektor yang menjadi titik merah kerugian negara, mulai dari penyelundupan, penangkapan ikan ilegal, hingga okupasi hutan lindung oleh korporasi perkebunan.
Masalah sistemik ini, menurutnya, telah merenggut pendapatan yang seharusnya menjadi hak rakyat.
Prabowo juga menekankan bahwa pemerintahannya sedang menghitung total kerugian negara akibat salah urus ekonomi tersebut.
Ia menyatakan tidak akan berkompromi dengan kekuatan luar hukum yang mengganggu kedaulatan ekonomi nasional.
"Saya tidak ingin menyerahkan kedaulatan pemerintah kepada kartel-kartel ilegal yang terus menyebabkan hilangnya pendapatan negara," tegasnya.
Stabilitas di Tengah Transformasi
Meskipun mengakui adanya tantangan internal, Presiden meyakinkan investor bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap tangguh.
Hal ini dibuktikan dengan tingkat inflasi yang rendah secara global dan stabilitas politik yang terjaga.
Hingga saat ini, investasi dari Amerika Serikat ke Indonesia tercatat telah mencapai angka US$ 53 miliar. Bagi Prabowo, angka ini bukan sekadar statistik, melainkan simbol kepercayaan internasional terhadap arah kebijakan Jakarta.
Langkah Nyata Efisiensi
Sebagai bukti awal dari upaya pembenahan tersebut, Presiden mengungkapkan bahwa pemerintah telah berhasil mengamankan penghematan sebesar US$ 18 miliar.
Dana tersebut diperoleh dari pemangkasan proyek-proyek yang dianggap tidak produktif serta penghapusan inefisiensi dalam anggaran negara.
Langkah ini diharapkan dapat menciptakan ruang fiskal yang lebih sehat untuk mendukung proyeksi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi pada tahun-tahun mendatang.
Editor: Redaktur TVRINews
