Puan Maharani Ketua DPR RI melihat dinamika global yang kian kompleks serta pentingnya menjaga arah politik luar negeri Indonesia tetap berlandaskan prinsip bebas aktif.
Hal ini disampaikan Puan saat memimpin Rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (19/2/2026).
Dalam pidatonya, Puan menegaskan bahwa DPR RI melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan telah merespons berbagai isu strategis nasional, mulai dari penguatan ekonomi, reformasi hukum, perlindungan sosial di bidang kesehatan, hingga pelaksanaan politik luar negeri.
“Situasi dunia saat ini ditandai oleh keterbukaan dan interkoneksi yang semakin intens. Tidak ada negara yang dapat berdiri sendiri. Semua saling terhubung dalam jejaring ekonomi, sosial, politik, dan budaya,” ujar Puan.
Dia menambahkan, pembangunan saat ini tidak cukup diukur dari pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga dari kualitas hidup manusia dan keadilan sosial yang dirasakan rakyat.
“Dalam konteks inilah, pembangunan tidak semata diukur dari pertumbuhan angka, tetapi dari kualitas kehidupan manusia dan keadilan sosial yang dirasakan rakyat,” tegasnya.
Puan juga menyinggung meningkatnya ketegangan global di awal 2026, baik akibat konflik bersenjata maupun eskalasi perang dagang yang berdampak pada rantai pasok dan perlambatan ekonomi dunia.
“Dalam dunia yang saling bergantung, tidak ada bangsa yang dapat berdiri dan aman sendirian. Stabilitas global hanya dapat dicapai melalui kerja sama. Karena itu, dinamika global hari ini menuntut diplomasi yang lebih efektif dan berorientasi pada solusi damai,” katanya.
Puan secara khusus juga memperhatikan posisi Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP), badan multilateral yang dibentuk pada 15 Januari 2026 untuk mengawasi pelaksanaan Rencana Perdamaian Gaza dan Resolusi 2803 Dewan Keamanan PBB.
Ia meminta pemerintah mengoptimalkan posisi strategis Indonesia, termasuk sebagai Presiden Dewan HAM PBB, untuk berkontribusi nyata dalam penyelesaian krisis kemanusiaan di Gaza dan mendorong kemerdekaan Palestina.
“Kepemimpinan Indonesia dalam Dewan HAM PBB dan keikutsertaan Indonesia di Dewan Perdamaian harus tetap berlandaskan politik luar negeri yang bebas dan aktif, menjunjung tinggi prinsip kesetaraan kedaulatan negara,” tegas Puan.
Menurutnya, prinsip tersebut sejalan dengan amanat Pembukaan UUD 1945 dan Piagam PBB yang menegaskan komitmen Indonesia dalam mewujudkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
“Prinsip ini memastikan bahwa diplomasi Indonesia bukan sekadar simbolik, melainkan berdiri teguh pada kedaulatan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hukum internasional,” ujarnya.
Selain isu global, Puan juga memaparkan capaian diplomasi parlemen selama masa sidang ini. DPR RI disebut aktif memperkuat hubungan bilateral melalui pertemuan dengan delegasi parlemen dari berbagai negara sahabat.
“Melalui fungsi diplomasi, DPR RI berperan aktif mendukung politik luar negeri Indonesia, membangun kepercayaan antarnegara, serta menginisiasi dialog atas berbagai isu global,” kata Puan.
Di bidang ekonomi, DPR memastikan akan terus mengawal kebijakan yang memperkuat kemandirian industri nasional, ketahanan pangan dan energi, serta penguatan UMKM dan perlindungan tenaga kerja.
Sementara di sektor sosial dan budaya, DPR menempatkan peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan kelompok rentan sebagai prioritas.
“Dengan agenda yang jelas dan terukur tersebut, DPR RI tidak hanya merespons dinamika global, tetapi juga memastikan bahwa keberadaan Indonesia dalam ekosistem global menjadi peluang untuk memperkuat kedaulatan, kesejahteraan, dan martabat bangsa,” pungkasnya.(faz/ipg)
