jpnn.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebutkan langkah pemulihan pascabencana menyentuh kepastian hunian bagi masyarakat, tidak sekadar menyasar normalisasi wilayah terdampak.
Hal demikian dikatakan Tito dalam Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatra di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/2) kemarin.
BACA JUGA: Ahmad Luthfi: Percepatan Penanganan Bencana di Purbalingga, Huntara dan Huntap Mulai Dipersiapkan
Menurut dia, progres pembangunan hunian sementara (huntara) telah mencapai sekitar 50 persen dari total usulan.
"Ini totalnya usulan huntara itu 16.688, yang sudah selesai dibangun 8.290 atau 50 persen," kata eks Kapolri itu seperti dikutip Kamis (19/2).
BACA JUGA: Pemerintah Klaim Sudah Bangun 4 Ribu Huntara untuk Korban Bencana Sumatera
Menurut Tito, pembangunan hunian tetap atau huntap yang perlu percepatan, karena usulan pemerintah daerah terdampak bencana mencapai 16.329.
"Huntap usulan dari semua Pemda 16.329, yang sedang dibangun 1.254. Ini yang perlu percepatan untuk huntap," kata Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra itu.
BACA JUGA: Kasatgaswil Aceh Perintahkan Tambah 111 Unit Rumah Huntara di Tamiang Hulu
Dia mengatakan secara terperinci di Aceh diusulkan 14.697 unit huntara, sementara usulan huntap sebanyak 9.246 unit, dengan 302 unit di antaranya sedang dibangun.
Kemudian, Sumatera Utara (Sumut) terdapat 993 usulan huntara dan 893 unit telah selesai dibangun serta huntap terdapat 3.462 usulan dan 297 unit dalam tahap pembangunan.
Adapun di Sumatera Barat (Sumbar) usulan huntara mencapai 728 dan 721 unit telah rampung. Sementara itu, huntap dari 3.611 usulan, sebanyak 655 unit sedang dibangun.
Pemerintah tetap menyalurkan bantuan dana tunggu hunian bagi warga yang memilih tidak tinggal di huntara, sebesar Rp1,8 juta untuk tiga bulan.
Tito menuturkan penyaluran bantuan telah mencapai 93,87 persen di Aceh, 99,47 persen di Sumut, dan 97,17 persen atau lebih kurang 96,48 persen di Sumbar.
"Ini semua ditransfer by name by address sesuai dengan data yang sudah divalidasi oleh BPS. Ya, di Aceh ada 1.000 unit, kemudian di Sumut ada 1.103 dan di Sumbar 500 huntap," kata eks Kepala BNPT itu.
Selain progres hunian, Tito mengungkapkan jumlah pengungsi bencana Sumatra mengalami penurunan sangat signifikan.
Pada Desember 2025, jumlah pengungsi sempat menembus lebih dari satu juta orang. Kini, tersisa 12.994 orang yang masih berada di tenda pengungsian.
"Pengungsi tadinya dua juta lebih sekarang menjadi lebih kurang 12.994 yang ada di tenda," kata Tito.
Dia mengatakan saat ini di Sumbar tidak ada lagi pengungsi yang tinggal di tenda, karena warga telah kembali ke rumah masing-masing.
Menurut dia, beberapa warga menempati huntara atau tinggal sementara bersama keluarga sambil menunggu pembangunan huntap.
"Jadi, alhamdulillah untuk Sumbar kami sudah melakukan pengecekan di 16 kabupaten atau kota yang terdampak, tidak terdapat pengungsi di tenda," ujarnya.
Sementara itu, di Sumatera Utara masih terdapat 850 orang di tenda pengungsian di Tapanuli Tengah.
Data Kemendagri menyatakan terdapat 12.144 warga di Aceh yang masih berada di tenda dengan angka terbanyak di Aceh Utara.
Pemerintah menegaskan komitmen untuk mempercepat pemulihan menyeluruh di wilayah Sumatra terdampak bencana.
Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengapresiasi langkah cepat pemerintah dalam pemulihan bencana yang dinilainya menunjukkan progres positif.
Menurut Trubus, capaian tersebut mencerminkan keberhasilan koordinasi dan orkestrasi antara pemerintah pusat dan daerah.
“Pak Tito mampu mengorkestrasi pemerintah daerah untuk melakukan percepatan dalam pelayanan bencana ini,” ujar Trubus kepada awak media dikutip Kamis.
Trubus menilai peran Tito sebagai Kasatgas, sekaligus Mendagri memperkuat komunikasi dan kolaborasi lintas sektor dalam fase rehabilitasi dan rekonstruksi.
"Saya lihat peran pemerintah pusat yang justru Kasatgas sekaligus Mendagri ini mampu mengkomunikasi, mengkoordinasi, maupun mengkolaborasi berbagai persoalan pasca bencana itu,” ujar dia.
Hanya saja, Trubus menekankan pentingnya optimalisasi teknologi informasi dalam pelayanan kebencanaan.
“Kalau yang paling mendasar itu perlunya teknologi, pemanfaatan teknologi IT. Jadi, misalnya untuk pelayanan bencana buat aplikasi. Nah, maksudnya bikin aplikasi-aplikasi yang mempercepat pelayanan,” kata dia. (ast/jpnn)
Redaktur : M. Adil Syarif
Reporter : Aristo Setiawan
