Penulis: Ridho Dwi Putranto
TVRINews, Jakarta
Kementerian Sosial (Kemensos) mulai menyalurkan Bantuan Sosial (Bansos) reguler untuk triwulan pertama 2026, yang mencakup Program Keluarga Harapan (PKH) dan sembako.
Bantuan ini diberikan kepada lebih dari 1,7 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di tiga provinsi yang terdampak bencana banjir, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), menyampaikan bahwa penyaluran bantuan sosial reguler telah dimulai sejak awal Februari 2026. Total anggaran yang dialokasikan untuk PKH dan sembako di tiga provinsi ini mencapai Rp1.832.738.125.000.
“Bansos reguler untuk tiga provinsi ini sudah kami salurkan sejak awal Februari kepada 1,7 juta lebih keluarga penerima manfaat,” kata Gus Ipul, dikutip dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 19 Februari 2026.
Selain bansos reguler, Kemensos juga menyalurkan bantuan pascabencana, termasuk dukungan logistik, dapur umum, serta bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi. Bantuan ini meliputi santunan, jaminan hidup, isian hunian, dan pemulihan ekonomi.
“Kami sudah mulai menyalurkan untuk ahli waris, isian hunian, serta jaminan hidup, dan sekarang akan disusul untuk pemulihan ekonomi dan sosial. Kami mengikuti penyaluran yang dilakukan BNPB, yang minggu lalu sudah disalurkan,” jelas Gus Ipul.
Mekanisme penyaluran bansos pascabencana didasarkan pada data dari BNPB yang menjadi rujukan awal. Selanjutnya, penetapan data "By Name By Address" (BNBA) dilakukan oleh kepala daerah, dalam hal ini Bupati/Walikota, yang juga ditandatangani oleh Kapolres, Kajari, dan Dandim.
Setelah melalui proses validasi dan persetujuan oleh Kementerian Dalam Negeri selaku Ketua Satgas, Kemensos kemudian menyalurkan bantuan sesuai dengan jenis dan skema yang telah ditetapkan.
Gus Ipul menambahkan, Kemensos bersama Pemerintah Daerah, penyalur, dan berbagai unsur pendamping akan melakukan asistensi penyaluran untuk memastikan verifikasi data, monitoring, dan pelaporan berjalan dengan baik.
“Bersama Pemda, penyalur, serta teman-teman dari Tagana, pendamping PKH, Karang Taruna, dan pilar-pilar sosial lainnya, kami melakukan verifikasi data, monitoring, dan pelaporan,” jelas Gus Ipul.
Lebih lanjut, Gus Ipul melaporkan bahwa hingga saat ini, 29 dari 53 kabupaten/kota yang terdampak bencana di Sumatera sudah tervalidasi oleh Kementerian Dalam Negeri dan siap untuk menerima bantuan.
“Anggaran yang dibutuhkan untuk seluruh penyaluran bansos ini diperkirakan mencapai lebih dari Rp2 triliun. Sebanyak Rp600 miliar lebih di antaranya sudah siap dengan menggunakan RO khusus dan Direktif Presiden,” ujarnya.
Editor: Redaktur TVRINews
