Presiden Trump mengumumkan bahwa negara-negara anggota akan menjanjikan total dana sebesar 5 miliar dolar AS untuk rekonstruksi dan bantuan Gaza pada pertemuan pertama kelompok tersebut, Kamis 19 Februari 2026.
Etindonesia. Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan memimpin pertemuan pertama Dewan Perdamaian di Washington pada 19 Februari, dengan peserta yang mewakili hampir 50 negara serta Uni Eropa, sebagai bagian dari upaya yang didukung Amerika Serikat untuk membangun kembali Jalur Gaza.
Pertemuan ini akan berlangsung di United States Institute of Peace yang baru saja berganti nama. Ini merupakan pertemuan resmi pertama setelah pejabat dari sekitar puluhan negara anggota pendiri tampil bersama Trump dalam Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss pada bulan lalu.
Board of Peace merupakan bagian dari upaya multi-arah, termasuk pembentukan komite teknokrat Palestina yang diprakarsai AS, untuk membangun kembali Jalur Gaza setelah gencatan senjata tahun lalu antara Israel dan kelompok Hamas, yang oleh AS ditetapkan sebagai organisasi teroris.
Dewan tersebut bertujuan mengawasi dan mengkoordinasikan sumber daya internasional selama masa transisi di Gaza, terutama saat wilayah itu dibangun kembali setelah bertahun-tahun serangan Israel yang menghancurkan gedung dan lingkungan permukiman.
Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan Jalur Gaza sedang menghadapi krisis kemanusiaan, dengan jutaan orang mengalami kelaparan dan kekurangan gizi. Pada Oktober 2025, PBB memperkirakan 81 persen bangunan di Gaza mengalami kerusakan.
Dewan eksekutif kelompok ini mencakup Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, wakil penasihat keamanan nasional Robert Gabriel, utusan AS Steve Witkoff dan Jared Kushner, mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, eksekutif investasi Marc Rowan, serta Presiden Grup Bank Dunia Ajay Banga.
Trump menjabat sebagai ketua dewan dan memiliki hak veto penuh atas semua keputusan dan keanggotaan.
Trump mengumumkan pada 15 Februari bahwa lebih dari 25 negara anggota Dewan Perdamaian telah berjanji menyediakan dana gabungan lebih dari 5 miliar dolar AS untuk bantuan kemanusiaan dan rekonstruksi Gaza, serta mengirim ribuan personel untuk membantu keamanan di wilayah tersebut. Ia mengatakan rincian lebih lanjut akan dibahas dalam pertemuan pertama.
Gedung Putih menyatakan pada 18 Februari bahwa lebih dari 40 negara dan Uni Eropa akan mengirim perwakilan ke pertemuan tersebut, termasuk beberapa negara yang menolak bergabung sebagai anggota penuh.
Negara-negara yang mengirim perwakilan meliputi Albania, Argentina, Armenia, Austria, Azerbaijan, Bahrain, Bulgaria, Kamboja, Kroasia, Siprus, Republik Ceko, Mesir, El Salvador, Uni Eropa, Finlandia, Jerman, Yunani, Hongaria, India, Indonesia, Israel, Italia, Jepang, Yordania, Kazakhstan, Kosovo, Kuwait, Meksiko, Mongolia, Maroko, Belanda, Norwegia, Oman, Pakistan, Paraguay, Polandia, Qatar, Rumania, Arab Saudi, Slovakia, Korea Selatan, Swiss, Thailand, Turki, Uni Emirat Arab, Inggris, Uzbekistan, dan Vietnam.
Trump, Rubio, Kushner, Blair, Witkoff, Duta Besar AS untuk PBB Mike Waltz, mantan utusan PBB untuk Timur Tengah sekaligus Direktur Jenderal Dewan Perdamaian Nickolay Mladenov, serta pejabat lainnya akan menyampaikan pidato dalam acara tersebut, menurut pejabat senior pemerintah kepada The Epoch Times.
“Sejak Presiden dan timnya mengakhiri perang antara Israel dan Hamas Oktober lalu, kami telah mempertahankan gencatan senjata, menyalurkan bantuan kemanusiaan dalam jumlah bersejarah, dan membebaskan semua sandera, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal. Dewan Perdamaian akan melanjutkan keberhasilan bersejarah ini dan membuktikan dirinya sebagai badan internasional paling berpengaruh dalam sejarah,” kata Wakil Sekretaris Pers Gedung Putih Anna Kelly dalam pernyataannya.
Namun, sejumlah negara, termasuk sekutu utama AS dan kekuatan besar dunia, menolak bergabung dalam Dewan Perdamaian Trump. Negara-negara tersebut antara lain Prancis, Jerman, Yunani, Italia, Norwegia, Slovenia, Swedia, Inggris, Polandia, Selandia Baru, Spanyol, Kroasia, Irlandia, Slovakia, dan Ukraina.
Sementara itu, Rusia, Tiongkok, Australia, dan beberapa negara lain belum memberikan tanggapan resmi atas undangan tersebut. Kanada bahkan dicabut undangannya oleh Trump terkait sikap negara itu mengenai Greenland.
Beberapa pemimpin dunia juga menyampaikan kekhawatiran mengenai struktur Dewan Perdamaian dan bagaimana lembaga tersebut akan berjalan berdampingan dengan Piagam PBB.
