Menggeliatkan Kembali Ekonomi Kerakyatan Sumatera

Pemerintah tengah berupaya menggeliatkan ekonomi kerakyatan pascabencana ekologis di Sumatera. Ratusan pasar rakyat mulai beroperasi, sawah direhabilitasi, serta usaha mikro, kecil, dan menengah diusulkan mendapat bantuan Presiden senilai Rp 3 juta per usaha.

Hal itu penting mengingat pertumbuhan ekonomi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) pada triwulan IV-2025 melambat akibat bencana ekologis yang terjadi pada akhir November 2025. Bahkan, pertumbuhan ekonomi Aceh juga terkontraksi.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, ekonomi Aceh pada triwulan IV-2025 tumbuh -1,61 persen secara tahunan. Tiga sektor lapangan usaha yang terkontraksi paling dalam adalah pertambangan dan penggalian (-17,79 persen); pengadaan listrik dan gas (-11,71 persen); dan pengadaan air (-8,61 persen).

Pada periode yang sama, ekonomi Sumbar hanya tumbuh 1,69 persen secara tahunan. Sektor lapangan usaha yang terkontraksi adalah transportasi dan pergudangan (-4,10 persen) serta konstruksi (-2,03 persen).

Ekonomi Aceh pada triwulan IV-2025 tumbuh -1,61 persen secara tahunan.

Dibandingkan kedua provinsi itu, ekonomi Sumut masih tumbuh lebih kuat. Pada triwulan IV-2025, pertumbuhannya mencapai 4,23 persen secara tahunan. Ada dua sektor lapangan usaha yang tumbuh paling lemah, yakni pertanian (0,71 psrsen) dan konstruksi (-0,91 persen).

Hal itu membuat pertumbuhan ekonomi Aceh, Sumbar, dan Sumut pada 2025 tumbuh lebih rendah dibandingkan 2024. Pada 2025, ekonomi Aceh, Sumbar, dan Sumut masing-masing tumbuh sebesar 2,97 persen, 3,37 persen, dan 4,53 persen. Adapun pada 2024, ekonomi Aceh tumbuh 4,66 persen, Sumbar 4,37 persen, dan Sumut 5,03 persen.

Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, hingga medio Februari 2026, ada 194 pasar rakyat dan 18.065 pedagang yang terdampak bencana banjir di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Dari jumlah itu, 95 pasar rusak ringan, 41 pasar rusak sedang, dan 58 pasar rusak berat.

"Hingga kini, sebanyak 178 pasar rakyat (91,75 persen) telah kembali beroperasi. Mayoritas pasar rakyat yang masih dalam pemulihan ada di wilayah Aceh," ujarnya dalam Rapat Koordinasi Dewan Perwakilan Rakyat dengan Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera yang digelar secara hibrida di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/2/2026).

Budi menjelaskan, pemulihan pasar rakyat itu dilakukan melalui program aksi bersih pasar dan pemberian 100 tenda darurat. Hal itu dilakukan Kementerian Perdagangan bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan pemerintah daerah.

"Kami bersama BNPB dan Kementerian Keuangan juga tengah mengusulkan anggaran pemulihan pasar rakyat yang terdampak bencana," kata Budi.

Dalam forum yang sama, Kementerian Pertanian (Kementan) menyebutkan telah menanam hampir separuh dari total hektar sawah yang rusak di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Kementan juga masih membutuhkan anggaran tambahan senilai total 4,7 triliun untuk merehabilitasi sawah di ketiga daerah itu pada 2026 dan 2027.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menuturkan, terdapat sekitar 94.000 hektar sawah yang rusak akibat bencana di tiga provinsi di Sumatera. Dari luasan itu, sekitar 39.000 hektar telah ditanami padi kembali dan disuplai bantuan sarana-prasarana pertanian.

“Ada kabar baik, tanah longsoran yang terbawa banjir yang berada di sawah-sawah yang rusak itu adalah humus dan cukup subur. Ini membuat kami tinggal memperbaiki irigasinya, kemudian langsung ditanami padi,” tuturnya.

Amran menambahkan, untuk mempercepat pemulihan sektor pertanian di Sumatera, Kementan telah menggeser anggaran reguler senilai Rp 1,49 triliun. Kementan juga telah mengalihkan sebagian anggaran reguler pada 2026.

“Namun, kami masih membutuhkan tambahan anggaran pada 2026 dan 2027 masing-masing Rp 2,1 triliun dan 1,1 triliun dan 4,7 triliun,” katanya.

Sebelumnya, pada 13 Januari 2026, Kementan mencatat, sawah yang terdampak bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar seluas 107.327 hektar. Dari total luasan itu, seluas 56.077 hektar rusak ringan, 22.152 hektar rusak sedang, dan 29.095 hektar rusak berat.

Kemudian, pada 13 Februari 2026, Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementan Hermanto menyatakan, intensitas hujan yang cukup besar di sejumlah daerah di Aceh, Sumut, dan Sumbar menjadi tantangan bagi program percepatan rehabilitasi sawah. Hujan telah memicu luapan sungai sehingga membuat sawah-sawah yang menjadi sasaran program rehabilitasi terkena endapan lumpur lagi (Kompas, 17/2/2026).

Sementara itu, di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pemerintah bakal merelaksasi utang para pelaku UMKM yang terdampak bencana. Pemerintah juga berencana menggulirkan bantuan presiden (banpres) rehabilitasi usaha mikro sebesar Rp 3 juta per UMKM.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengemukakan, per 17 Februari 2026, sebanyak 201.953 UMKM yang terdampak bencana di Sumatera memiliki tanggungan kredit usaha rakyat (KUR) senilai total Rp 12,19 triliun. Tanggungan KUR terbesar berada di Sumut, yakni sekitar 53.000 debitur dengan nilai total sekitar Rp 3 triliun.

Kementerian UMKM tengah mematangkan program Banpres Rehabilitasi Usaha Mikro bagi 200.000 UMKM. Setiap UMKM akan mendapatkan bantuan modal usaha senilai Rp 3 juta, sehingga total kebutuhan dananya mencapai Rp 600 miliar.

Mereka akan mendapat sejumlah keringanan agar dapat bangkit dan kembali menjalankan usaha hingga Desember 2027. Sejumlah keringanan itu diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR Pascabencana di Wilayah Provinsi Aceh, Sumut, dan Sumbar.

“Setidaknya sudah ada tujuh program, yakni relaksasi keringanan suku bunga, pemberian masa tenggang pembayaran kredit, pengaturan status kolektabilitas restrukturisasi, relaksasi agunan tambahan, kemudahan untuk akses KUR baru, dan usulan penghapusan kredit,” katanya.

Selain itu, Kementerian UMKM juga tengah mematangkan program Banpres Rehabilitasi Usaha Mikro bagi 200.000 UMKM. Setiap UMKM akan mendapatkan bantuan modal usaha senilai Rp 3 juta, sehingga total kebutuhan dananya mencapai Rp 600 miliar.

Maman menjelaskan, rencana kebijakan itu masih dalam proses penyampaian usulan Kementerian UMKM kepada Kementerian Keuangan, Kementerian Sekretariat Negara, dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Kebijakan itu menjadi perhatian khusus Kementerian UMKM karena banyak UMKM terdampak bencana yang tidak dapat mengakses pinjaman kredit perbankan.

“Hingga kini, kami masih memetakan, memonitor, mengevaluasi, dan mendampingi para UMKM tersebut,” kata Maman.