Hinaan Digital dan Krisis Etika di Konflik Korea–Asia Tenggara

Gelombang komentar bernada rasis yang muncul dari sebagian netizen Korea terhadap masyarakat Asia Tenggara beberapa waktu terakhir bukan sekadar keributan di dunia maya. Insiden ini menjadi penanda bahwa ruang digital kita sedang mengalami krisis etika yang tidak bisa lagi dipandang sepele. Interaksi yang seharusnya menjadi jembatan antarbudaya justru berubah menjadi medium penyebaran stereotip, penghinaan, dan rasa superioritas yang diwariskan dari masa ke masa.

Konflik ini membuka mata banyak pihak bahwa kemajuan teknologi tidak selalu beriringan dengan kedewasaan moral penggunanya. Asia Tenggara pun dihadapkan pada kenyataan pahit bahwa persepsi global tentang kesetaraan sosial masih jauh dari kata ideal. Apa yang terjadi bukan hanya persoalan salah paham atau candaan, tetapi refleksi dari ketimpangan etika yang sedang membusuk di balik layar.

Fenomena rasisme digital yang muncul dari konflik Korea–Asia Tenggara menunjukkan bagaimana etika publik dapat runtuh hanya karena keberanian maya yang diberikan platform digital. Sebagian netizen Korea merasa bebas melemparkan hinaan tanpa memikirkan dampak sosialnya seakan ruang digital adalah wilayah tanpa konsekuensi moral.

Dalam salah satu percakapan viral, seorang netizen Korea menuliskan komentar yang merendahkan fisik dan warna kulit warga Asia Tenggara dengan kalimat kasar seperti “kalian terlihat seperti pekerja murah yang datang untuk melayani.” Komentar lain yang sama buruknya menyebut negara-negara ASEAN sebagai “daerah tertinggal yang hanya tahu meniru.” Kutipan-kutipan semacam ini bukan sekadar komentar impulsif; ia adalah cerminan dari bias yang terinternalisasi dan keyakinan bahwa hinaan bisa dilegitimasi dengan alasan "humor" atau “frustrasi sesaat”.

Krisis etika mulai terlihat ketika sebagian netizen lain justru membela komentar semacam itu, menganggapnya sebagai “pendapat pribadi” atau “candaan yang tidak perlu dibesar-besarkan.” Padahal, setiap ujaran rasis tidak berdiri sendiri ia menormalisasi struktur hierarki budaya yang menganggap satu kelompok lebih unggul daripada kelompok lain. Ketika rasisme disikapi secara enteng, maka kita tengah menyaksikan bagaimana etika global retak dari dalam.

Lebih jauh lagi, komentar-komentar tersebut menunjukkan bahwa persepsi superioritas masih hidup di balik budaya populer. Ada keyakinan samar bahwa negara yang berhasil menglobal melalui musik, drama, dan teknologi otomatis memiliki legitimasi moral untuk menilai dan merendahkan kawasan lain. Inilah akar masalah etika global: ketimpangan yang dihidupi, bukan hanya diucapkan.

Di tengah derasnya komentar rasis yang beredar, muncul solidaritas yang menarik dari Asia Tenggara. Alih-alih terpancing untuk membalas dengan ujaran serupa, banyak warganet ASEAN memilih merespons secara kritis dan mengedepankan argumentasi tentang kesetaraan, martabat, dan rasa hormat antarbangsa. Mereka menyampaikan bahwa hinaan semacam ini bukan hanya melukai harga diri individu, tetapi juga mencederai hubungan sosial yang sedang dibangun di kawasan Asia.

Respons ini menunjukkan kematangan etika yang justru jauh lebih progresif. Solidaritas antarnegara Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam mengumandangkan pesan yang sama: rasisme tidak bisa dibiarkan hidup di ruang publik, baik offline maupun online. Gerakan kolektif ini menjadi bukti bahwa Asia Tenggara bukan sekadar objek dari arus budaya global, tetapi subjek dengan nilai moral yang kuat.

Solidaritas yang mengejutkan ini tidak hanya memperkuat citra kawasan di mata dunia, tetapi juga memperlihatkan bahwa etika global mestinya tumbuh dari bawah dari suara masyarakat yang menolak ketidakadilan dan memperjuangkan dignitas bersama.

Konflik ini memperlihatkan bahwa etika global di ruang digital masih rapuh dan bisa runtuh kapan saja jika tidak dijaga. Hinaan digital yang dilemparkan sebagian netizen Korea tidak hanya menyinggung masyarakat Asia Tenggara, tetapi juga menunjukkan bagaimana rasisme dapat berkembang subur di ruang tanpa regulasi moral yang jelas. Jika dibiarkan, standar komunikasi global akan terus menurun hingga kita terbiasa pada penghinaan yang seharusnya tidak punya tempat di peradaban modern.

Solusinya bukan hanya mengandalkan platform untuk menindak ujaran kebencian, tetapi juga memperkuat literasi etika sejak akar. Kita perlu membangun kesadaran bahwa ruang digital adalah perpanjangan dari ruang sosial dan segala bentuk penghinaan adalah ancaman terhadap martabat manusia. Dialog lintas budaya juga penting untuk membuka pemahaman bahwa tidak ada bangsa yang lebih tinggi daripada yang lain, dan tidak ada alasan apa pun yang dapat membenarkan rasisme.

Konflik ini mengingatkan kita bahwa teknologi hanya alat. Etika manusialah yang menentukan apakah alat itu akan digunakan untuk membangun jembatan atau menyalakan api. Asia Tenggara telah menunjukkan bahwa kehormatan dan solidaritas tetap bisa berdiri tegak di tengah badai digital sebuah pelajaran yang seharusnya dapat dipetik oleh siapa pun, di mana pun.