JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Al Muzzammil Yusuf menegaskan, wacana koalisi permanen yang digagas Partai Golkar harus mempersatukan keinginan elite politik dan aspirasi masyarakat.
Muzzammil mewanti-wanti agar jangan sampai ada anggapan elite politik memiliki jalan yang berbeda dengan rakyat.
"Iya, saya kira saya garis bawahi, koalisi permanen kita atas nama elite harus bersatu dengan atas nama rakyat. Di situ. Enggak bisa elite koalisi sendiri, rakyat koalisi sendiri, ini enggak," ujar Muzzammil di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Kamis (19/2/2026).
Baca juga: Ide Koalisi Permanen Dinilai untuk Mengunci Dukungan ke Prabowo di 2029
"Jadi saya kira koalisi permanen itu adalah mempertemukan antara kehendak rakyat dan keinginan elite itu bersatu. Itulah yang ada di tujuan berbangsa-bernegara kita di konstitusi," ujar dia.
Muzzammill melanjutkan, koalisi permanen harus dibentuk dalam rangka membangun bangsa supaya bisa lebih baik, bukan malah mempersempitnya.
Ia juga menekankan, jika koalisi permanen terbentuk, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto harus tetap mendengarkan masukan dari pihak luar.
Muzzammil menyebutkan, pemerintah yang tidak mendengar aspirasi publik dapat menyebabkan gelombang unjuk rasa yang berujung pada kerusuhan seperti yang pernah terjadi di Indonesia maupun negara lain.
Baca juga: Hasto: Koalisi Permanen PDI-P adalah dengan Rakyat
" Demo Agustus kemarin, demo di Nepal, demo di Bulgaria, saya kira kita belajar bahwa pemerintah di mana pun di negara di dunia ini harus memperhatikan aspirasi publik ya. Sehingga ada link and match antara keinginan elite dan keinginan publik itu dibangun bersama-sama. Di situlah koalisi rakyat dan penguasa," kata dia.
Maka dari itu, Muzzammil tidak ingin Indonesia mengalami apa yang dialami Nepal, di mana terjadi demo ricuh akibat keinginan rakyat bertolak dengan pemerintah.
Dia mengingatkan bahwa rakyat masa kini sudah sangat pandai dan kritis.
"Sekarang rakyat sudah sangat pandai, sangat kritis. Nepal bisa seperti itu, Bulgaria bisa seperti itu ya, kita juga mengalami di Agustus kemarin," ujar Muzzammil.
Baca juga: Golkar Buka Peluang Koalisi Permanen Lampaui 2029
Wacana koalisi permanenWacana membentuk koalisi permanen antara partai-partai politik pendukung pemerintahan Prabowo terus digaungkan oleh Partai Golkar.
Sekretaris Jenderal Partai Golkar Sarmuji mengatakan, Golkar siap mendorong pembentukan koalisi permanen sebagai bentuk penguatan dukungan terhadap pemerintah.
“Koalisi permanen bisa kita bicarakan jangka waktunya. Nanti kalau sudah sepakat tentang koalisi permanen, jangka waktunya bisa kita bicarakan, apakah lima tahun penuh ini atau berdimensi jangka panjang. Nah, itulah perlunya pembicaraan yang intensif,” ujar Sarmuji di sela-sela perayaan HUT Fraksi Golkar, Jumat (13/2/2026).
Menurut dia, koalisi yang kuat dibutuhkan untuk menjaga kesinambungan dukungan terhadap kebijakan pemerintah, termasuk ketika menghadapi keputusan yang tidak populer.
“Sebagai sebuah rentetan waktu jalan politik mulai sekarang sampai 2029 dan seterusnya itu pasti tidak mulus. Pasti ada kebijakan-kebijakan yang harus diambil yang kadang-kadang seperti sebuah dilema,” kata Ketua Fraksi Golkar DPR RI itu.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
