Puan: Politik Luar Negeri Indonesia Harus Tetap Bebas Aktif 

JAKARTA, KOMPAS — Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah mengoptimalkan posisi strategis Indonesia sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa sekaligus anggota Dewan Perdamaian. Indonesia mesti berkontribusi pada penyelesaian krisis kemanusiaan di Gaza serta mendorong kemerdekaan Palestina.

Puan menekankan kepemimpinan Indonesia harus tetap berlandaskan politik luar negeri bebas aktif. Landasan berikutnya yang harus dipakai adalah prinsip kesetaraan kedaulatan negara.

Dalam Rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (19/2/2026), Puan Maharani menyinggung sejumlah isu, termasuk posisi Indonesia dalam Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) yang dibentuk untuk mengawal stabilisasi dan rehabilitasi pascakonflik di Gaza.

Kepemimpinan Indonesia dalam Dewan HAM PBB dan keikutsertaan Indonesia di Dewan Perdamaian harus tetap berlandaskan politik luar negeri yang bebas dan aktif, menjunjung tinggi prinsip sovereign equality.

Pemerintah, menurut Puan, harus dapat mengoptimalkan posisi strategis Indonesia sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) maupun dalam Dewan Perdamaian untuk berkontribusi nyata terhadap penyelesaian krisis kemanusiaan di Gaza, serta mendorong terwujudnya kemerdekaan Palestina.

”Kepemimpinan Indonesia dalam Dewan HAM PBB dan keikutsertaan Indonesia di Dewan Perdamaian harus tetap berlandaskan politik luar negeri yang bebas dan aktif, menjunjung tinggi prinsip sovereign equality (kesetaraan kedaulatan negara),” ucap Puan.

Puan menuturkan, hal tersebut telah ditegaskan dalam Piagam PBB dan amanat Pembukaan UUD 1945 di mana Indonesia ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

”Prinsip ini memastikan bahwa diplomasi Indonesia bukan sekadar simbolik, melainkan berdiri teguh pada kedaulatan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hukum internasional,” ungkap Puan.

Puan menegaskan, tidak ada negara yang dapat maju tanpa kerja sama antarnegara. Tatanan kerja sama internasional saat ini dibangun di atas norma dan komitmen bersama.

Hal ini mulai dari standar ekonomi untuk mengukur daya saing dan keberlanjutan, nilai sosial yang menjunjung martabat manusia, hingga prinsip demokrasi dan hak asasi manusia sebagai fondasi politik yang berkeadaban.

”Karena kita hidup dalam dunia yang saling bergantung, Indonesia harus memperkuat daya tahan dan daya saing nasional agar memiliki posisi tawar yang baik dalam tatanan global,” tutur Puan.

Puan pun menjelaskan, awal tahun 2026 ditandai oleh meningkatnya ketegangan dalam hubungan internasional, baik dalam bentuk konflik bersenjata maupun eskalasi perang dagang yang mengganggu rantai pasok dan memperlambat pertumbuhan ekonomi global.

Dalam dunia yang saling bergantung, tidak ada bangsa yang dapat berdiri dan aman sendirian. ”Stabilitas global hanya dapat dicapai melalui kerja sama. Karena itu, dinamika global hari ini menuntut diplomasi yang lebih efektif dan berorientasi pada solusi yang damai,” ucapnya.

Dalam kerangka diplomasi parlemen, pada masa persidangan ini, kata Puan, DPR juga telah memperkuat hubungan bilateral melalui pertemuan dengan delegasi parlemen negara sahabat. Misalnya saja, Korea Selatan, Jepang, Sudan, Kuwait, Iran, Kuba, Albania, Afrika Selatan, Aljazair, dan Amerika Serikat.

”Melalui fungsi diplomasi, DPR berperan aktif mendukung politik luar negeri Indonesia, membangun kepercayaan antarnegara, serta menginisiasi dialog atas berbagai isu global. DPR berkomitmen mendorong terwujudnya tata dunia yang lebih adil, damai, dan sejahtera bagi seluruh umat manusia,” tutur Puan.

Presiden Prabowo yang berangkat ke AS dari Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta pada Senin (16/2/2026) pagi baru tiba di Pangkalan Militer Andrews, Washington DC, Selasa pukul 11.15 waktu setempat. Pertemuan dengan para pelaku usaha menjadi agenda pertama Prabowo dalam lawatannya di Amerika Serikat.

Selain memberikan komitmen pemerintah untuk menggelar karpet merah kepada pengusaha, Presiden juga menyaksikan penandatanganan 11 nota kesepahaman kerja sama antara pelaku usaha Indonesia dan AS dengan nilai total sebesar 38,4 miliar dolar AS atau setara Rp 650 triliun.

Acara Indonesia-US Business Summit yang diselenggarakan atas kerja sama Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), US Chamber of Commerce (USCC), US ASEAN Business Council (USABC), dan US Indonesia Society (Usindo) berlangsung di US Chamber of Commerce, Washington DC, Rabu (18/2/2026) sore waktu setempat.

Prabowo dalam pertemuan dengan para pelaku usaha menjelaskan, ini akan menjadi pertemuan resmi pertama anggota Dewan Perdamaian. Dalam pertemuan ini akan dibahas tujuan untuk menghentikan perang dan mendorong gencatan senjata di Gaza.