Penulis: Ketut Kusetyawan
TVRINews, Klungkung
Percepatan pembangunan infrastruktur di Nusa Penida menjadi perhatian serius pemerintah pusat dan daerah. Kawasan kepulauan yang berada di bawah administrasi Kabupaten Klungkung ini didorong untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur dasar sekaligus menerapkan konsep pulau hijau (green island) guna menjaga keberlanjutan lingkungan.
Dalam beberapa tahun terakhir, Nusa Penida berkembang pesat sebagai destinasi wisata unggulan di Bali. Daya tarik alam berupa tebing karst, pantai berpasir putih, hingga spot selam kelas dunia membuat kunjungan wisatawan terus meningkat, baik domestik maupun mancanegara.
Lonjakan ini berdampak pada meningkatnya kebutuhan infrastruktur, mulai dari akses jalan, ketersediaan air bersih, pengelolaan sampah, hingga penataan kawasan wisata.
Sejumlah akses jalan menuju destinasi populer masih membutuhkan peningkatan kualitas dan pelebaran demi menunjang keselamatan serta kenyamanan wisatawan.
Selain itu, persoalan air bersih menjadi tantangan utama di wilayah kepulauan. Pada musim kemarau, sebagian warga masih bergantung pada distribusi air menggunakan mobil tangki.
Saat melakukan peninjauan lapangan, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa potensi besar Nusa Penida harus diimbangi dengan perencanaan tata ruang dan pembangunan terintegrasi. Ia mengingatkan, pertumbuhan pariwisata yang tidak terkendali berisiko menekan daya dukung lingkungan.
Konsep green island yang didorong pemerintah menitikberatkan pada pembangunan berkelanjutan, seperti pemanfaatan energi terbarukan, pengelolaan sampah terpadu, efisiensi penggunaan air, serta pembatasan pembangunan di zona rawan kerusakan lingkungan.
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dinilai krusial untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian ekosistem pesisir serta laut.
"Semua destinasi wisata di sini memiliki potensi menjadi magnet luar biasa bagi wisatawan. Namun infrastrukturnya belum memadai. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Klungkung memastikan percepatan infrastruktur. Saya juga akan membantu mendampingi untuk mencari sumber pendanaan alternatif," ujar Bima Arya, dikutip Kamis, 19 Februari 2026.
Sementara itu, Bupati Klungkung I Made Satria menyampaikan bahwa pihaknya tengah mendorong percepatan pembangunan melalui program Instruksi Presiden (Inpres) untuk jalan daerah dan air minum.
Menurutnya, status Nusa Penida sebagai bagian dari Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) membutuhkan dukungan konkret dari pemerintah pusat.
"Secara geografis, Nusa Penida adalah wilayah kepulauan dengan tantangan logistik dan biaya distribusi material yang lebih tinggi dibandingkan daratan Bali. Karena itu, dukungan anggaran pusat sangat kami harapkan," jelas Satria.
Pemkab Klungkung juga berencana mengusulkan Nusa Penida kepada Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana agar masuk dalam program Destinasi Super Prioritas.
Jika terealisasi, status tersebut diharapkan mampu mempercepat pembangunan infrastruktur pendukung, promosi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia pariwisata.
Pemerintah menegaskan, pengembangan Nusa Penida tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi jangka pendek, tetapi juga harus menjaga kelestarian lingkungan.
Kolaborasi lintas sektor, mulai dari kementerian teknis, pemerintah daerah, hingga desa adat menjadi kunci agar pembangunan berjalan terarah dan berkelanjutan.
Dengan perencanaan matang, dukungan anggaran, dan komitmen menjaga lingkungan, Nusa Penida diharapkan menjadi contoh pengembangan destinasi kepulauan yang maju secara ekonomi, sekaligus lestari secara ekologis.
Editor: Redaksi TVRINews
