Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) buka suara mengenai kebutuhan listrik untuk proyek new aluminium smelter milik PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM) di Mempawah, Kalimantan Barat.
Kebutuhan listrik proyek tersebut diperkirakan mencapai 1,2 gigawatt (GW). Angka ini hampir dua kali lipat dari total kebutuhan listrik Provinsi Kalimantan Barat saat ini.
Skala tersebut mencerminkan besarnya daya yang dibutuhkan untuk menopang industri peleburan aluminium yang bersifat power intensive.
Keandalan pasokan menjadi faktor krusial. Industri pemurnian aluminium tidak bisa beroperasi secara naik-turun.
Pabrik harus berjalan stabil sepanjang waktu untuk mencapai target produksi 600 ribu ton aluminium per tahun pada 2029. Gangguan pasokan listrik berisiko mengganggu proses produksi dan menimbulkan kerugian besar.
Dalam fase groundbreakingproyek, BPI Danantara menyampaikan bersama MIND ID akan mengajukan Wilayah Usaha (Wilus) di luar PLN. Sementara itu, PT Bukit Asam (PTBA) dipersiapkan untuk menyuplai energi dari pembangkit yang akan dibangun.
Menanggapi hal tersebut, Koordinator Ketenagalistrikan Hilirisasi dan Kawasan Ekonomi Kementerian ESDM, Fadolly Ardin, menyatakan pemerintah tengah mempertimbangkan opsi tersebut bersama alternatif lain.
“Satu opsi adalah memberikan mereka Wilus tersendiri untuk membangun pembangkitnya, nanti mereka yang susun, mereka yang rencanakan, mereka yang bangun. Atau opsi berikutnya adalah kami sedang dalam proses untuk memberikan satu kebijakan baru yang namanya mekanisme fleksibilitas,” ujarnya dalam acara Dekarbonisasi Pembangkit Listrik Captive di Jakarta, Kamis (19/2/2026).
Terkait mekanisme fleksibilitas, Fadolly menjelaskan skema ini merupakan pembaruan dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL). Selama ini, jika ada kebutuhan proyek baru akibat munculnya permintaan listrik tambahan, maka seluruh dokumen RUPTL harus direvisi.
“Terakhir kali RUPTL diubah 2021–2030 ke 2025-2034, itu butuh waktu satu tahun lebih. Untuk mengubah satu buku itu,” katanya.
Menurutnya, proses tersebut dinilai kurang efektif di tengah percepatan proyek hilirisasi dan kebutuhan industri yang berkembang cepat. Karena itu, pemerintah membuka ruang fleksibilitas, meski saat ini baru berlaku untuk PLN.
“Jadi mereka bisa mengajukan proyek infrastruktur itu secara ketengan. ‘Kami mau bangun pembangkit untuk dukung smelter yang di Mempawah’, PLN masukin, hanya pembangkit itu saja. Nanti mekanismenya persetujuan Menteri,” tambahnya.
Dengan mekanisme ini, proyek yang diajukan dapat langsung menjadi bagian tidak terpisahkan dari RUPTL tanpa menunggu revisi menyeluruh. Persetujuan dilakukan oleh Menteri dan otomatis masuk dalam RUPTL perubahan.
Baca Juga: Kendalikan Harga Global, Menteri ESDM Pangkas Kuota Produksi Batu Bara 2026
Fadolly menegaskan, mekanisme fleksibilitas dibuka terutama untuk tiga kategori, yakni industri hilirisasi, proyek yang mendukung pertumbuhan ekonomi, serta Proyek Strategis Nasional (PSN).
“Nah itu yang kami dorong untuk dapat ke mekanisme fleksibilitas. Jadi ada dua opsi tadi. Bisa mengajukan Wilus atau PLN-nya mengajukan fleksibilitas. Itu bisa dibuka opsi itu, Mas. Silakan mana yang secara ekonomik atau secara pengeksekusian itu lebih visibel dilakukan oleh badan usaha yang memberi usulan,” tutupnya.
