Jakarta, tvOnenews.com - Sebuah fakta baru terkait eks Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro berhasil terungkap.
Tidak hanya ditetapkan sebagai tersangka kasus penyalahgunaan narkoba, AKBP Didik juga terbukti menerima suap dari bandar narkoba.
Bahkan yang lebih mencengangkan, mantan Kapolres Bima Kota tersebut juga melakukan kegiatan penyimpangan seksual.
Polri telah resmi memberikan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau pemecatan terhadap Kapolres Bima Kota nonaktif, AKBP Didik Putra Kuncoro dalam kasus penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, pada Kamis (19/2/2026).
- tvOnenews.com/Adinda Ratna Safira
Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, yang bersangkutan juga terbukti meminta dan menerima uang yang bersumber dari bandar narkoba.
“Pada proses hasil pemeriksaan sidang komisi, telah didapat suatu wujud perbuatan. Di mana terduga pelanggar telah meminta dan menerima uang melalui Kasat Resnarkoba Polres Bima Kota atas nama AKP M, atau yang kemarin disebutkan adalah inisial AKP ML, yang bersumber dari pelaku bandar narkotika di wilayah Bima Kota,” kata Trunoyudo, di Mabes Polri, Kamis (19/2/2026).
Selain itu, Trunoyudo menerangkan, yang bersangkutan juga melakukan kegiatan penyimpangan seksual.
“Melakukan penyalahgunaan narkotika dan melakukan kegiatan penyimpangan dalam kegiatan seksual asusila,” jelas Trunoyudo.
Meski begitu, Trunoyudo tidak menjelaskan kegiatan penyimpangan seksual seperti apa yang dilakukan AKBP Didik.
Atas perbuatannya tersebut, AKBP Didik dikenakan Pasal 13 Ayat 1 PP Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, Juncto Pasal 5 Ayat 1 Huruf b Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Selain itu AKBP Didik juga dikenakan Pasal 8 Huruf c Angka 1 Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri, Pasal 10 Ayat 1 Huruf d Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri, Pasal 10 Ayat 1 Huruf f Perpol Nomor 7 Tahun 2022, Pasal 13 Huruf d Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri, Pasal 13 Huruf e Perpol Nomor 7 Tahun 2022, dan Pasal 13 Huruf f Perpol Nomor 7 Tahun 2022.
