Jakarta, ERANASIONAL.COM – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan posisi utang pemerintah Indonesia hingga akhir 2025 tetap berada dalam batas aman, meskipun nominalnya meningkat. Hingga 31 Desember 2025, total utang pemerintah tercatat sebesar Rp9.637,90 triliun atau setara 40,46 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya usai Rapat Koordinasi dan Evaluasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera di Jakarta, Rabu (18/2/2026). Ia menegaskan bahwa indikator utama yang perlu diperhatikan bukan hanya nominal utang, melainkan rasio terhadap PDB serta kemampuan negara dalam mengelola pembiayaan.
“Dengan standar perbandingan kawasan, posisi kita masih aman,” ujarnya.
Purbaya membandingkan rasio utang Indonesia dengan sejumlah negara di Asia Tenggara. Malaysia tercatat memiliki rasio utang sekitar 64 persen terhadap PDB pada 2025. Thailand berada di kisaran 63,5 persen. Sementara Singapura memiliki rasio yang jauh lebih tinggi, sekitar 165–170 persen terhadap PDB.
Menurutnya, angka rasio utang Indonesia yang berada di level 40,46 persen menunjukkan kondisi fiskal masih dalam koridor kehati-hatian. Pemerintah juga memastikan defisit anggaran tetap dijaga di bawah ambang batas 3 persen terhadap PDB.
Sepanjang 2025, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tercatat Rp695,1 triliun atau 2,92 persen terhadap PDB masih di bawah batas maksimal yang diatur dalam undang-undang keuangan negara.
Purbaya menjelaskan, pemerintah sengaja memanfaatkan ruang defisit yang tersedia untuk mendorong pemulihan dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.
“Strategi kita adalah memaksimalkan defisit yang ada untuk memastikan ekonomi berbalik arah. Kita tidak melewati 3 persen, tapi tetap melakukan ekspansi fiskal untuk memberi stimulus,” katanya.
Pendekatan ini dinilai sebagai strategi counter-cyclical, yakni kebijakan fiskal ekspansif yang ditempuh saat ekonomi menghadapi tekanan global maupun domestik. Dengan belanja negara yang meningkat, pemerintah berharap konsumsi dan investasi tetap terjaga sehingga pertumbuhan ekonomi tidak melambat drastis.
Di sisi lain, Bank Indonesia mencatat posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia pada kuartal IV 2025 mencapai 431,7 miliar dolar AS, meningkat dibandingkan kuartal sebelumnya sebesar 427,6 miliar dolar AS.
Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, menyebut kenaikan tersebut terutama dipengaruhi oleh sektor publik.
ULN pemerintah pada kuartal IV 2025 tercatat sebesar 214,3 miliar dolar AS, naik dari 210,1 miliar dolar AS pada kuartal III 2025. Peningkatan ini dipicu oleh aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional, mencerminkan kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global.
“Kepercayaan investor tetap terjaga, sehingga pembiayaan melalui SBN internasional masih diminati,” jelas Denny dalam keterangan resmi.
BI menilai struktur ULN Indonesia tetap sehat. Rasio ULN terhadap PDB tercatat sebesar 29,9 persen pada kuartal IV 2025. Selain itu, dominasi utang jangka panjang mencapai 85,7 persen dari total ULN nasional.
Khusus ULN pemerintah, komposisi utang jangka panjang bahkan mencapai hampir seluruhnya, yakni 99,99 persen. Struktur ini dinilai lebih aman karena mengurangi risiko pembiayaan ulang (refinancing risk) dalam jangka pendek.
Dari sisi penggunaan, ULN pemerintah difokuskan untuk sektor-sektor prioritas, antara lain: Jasa kesehatan dan kegiatan sosial (22,1 persen), Administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (19,8 persen), Pendidikan (16,2 persen), Konstruksi (11,7 persen) dan Transportasi dan pergudangan (8,6 persen).
Pengalokasian tersebut menunjukkan utang diarahkan untuk pembiayaan produktif dan layanan publik, bukan sekadar menutup defisit rutin.
Berbeda dengan pemerintah, ULN swasta justru mengalami penurunan. Posisi ULN swasta pada kuartal IV 2025 tercatat sebesar 192,8 miliar dolar AS, turun dari 194,5 miliar dolar AS pada kuartal sebelumnya.
Penurunan ini dipengaruhi oleh berkurangnya pinjaman perusahaan non-lembaga keuangan. Meski demikian, ULN swasta tetap didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa 76,3 persen.
Sektor industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan menjadi kontributor terbesar ULN swasta dengan pangsa 79,9 persen.
Kondisi global yang masih dibayangi volatilitas pasar keuangan, tensi geopolitik, dan fluktuasi suku bunga internasional menjadi tantangan tersendiri bagi pengelolaan utang Indonesia.
Namun, pemerintah dan BI menegaskan koordinasi terus diperkuat untuk menjaga stabilitas makroekonomi. Kebijakan pembiayaan diarahkan agar tetap prudent, transparan, dan akuntabel.
Meski nominal utang pemerintah Indonesia telah menembus Rp9.637 triliun, pemerintah memastikan rasio terhadap PDB masih dalam batas aman, yakni 40,46 persen. Defisit juga dijaga di bawah 3 persen sebagai bentuk disiplin fiskal.
Struktur utang yang didominasi tenor panjang serta pemanfaatannya untuk sektor prioritas menjadi faktor utama yang menjaga keberlanjutan fiskal. Di tengah ketidakpastian global, pemerintah dan Bank Indonesia menegaskan komitmen untuk terus mengelola utang secara hati-hati demi menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional.
