VIVA – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan bahwa Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) suatu saat nanti, akan dapat mengawasi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) di masa depan.
Harapan itu disampaikan Trump dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) perdana Board of Peace di United States Institute of Peace, Washington, Kamis, 19 Februari 2026. Trump berharap PBB tetap ada dan semakin kuat.
"Suatu hari nanti, saya tidak akan berada di sini. Perserikatan Bangsa-Bangsa akan tetap ada dan saya pikir akan menjadi jauh lebih kuat," kata Trump dalam pertemuan perdana Board of Peace di United States Institute of Peace, Washington, Kamis, 19 Februari 2026
"Dan Dewan Perdamaian hampir akan mengawasi Perserikatan Bangsa-Bangsa dan memastikan organisasi itu berjalan dengan semestinya. Namun kami akan memperkuat Perserikatan Bangsa-Bangsa," ungkapnya
Trump mengatakan, PBB membutuhkan dukungan, baik dalam operasional fasilitas maupun pendanaan.
"Kami akan memastikan Perserikatan Bangsa-Bangsa tetap berjalan... Saya sudah mengatakannya selama bertahun-tahun, Perserikatan Bangsa-Bangsa memiliki potensi yang luar biasa," ujarnya.
Presiden AS itu meyakini organisasi tersebut pada akhirnya akan "memenuhi potensinya."
Pada Januari, Trump mengumumkan pembentukan Dewan Perdamaian dan mengundang sekitar 50 negara untuk bergabung.
Dalam KTT perdana Dewan Perdamaian Gaza di Washington DC hari ini, Presiden Prabowo hadir memenuhi undangan Presiden Trump. Selaku tuan rumah dan inisiator Board of Peace. Prabowo akan menyampaikan pernyataan nasional dalam pertemuan itu.
Beberapa pemimpin negara anggota lainnya juga turut hadir, antara lain dari Albania, Argentina, Armenia, Azerbaijan, Bahrain, Kazakhstan, Hungaria, Pakistan, Paraguay, Uzbekistan, Vietnam, dan Mesir.
Kemudian, ada juga perwakilan dari Belarusia, Jordania, Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Turki, dan Israel.
Susunan kegiatan acara tersebut meliputi pembukaan oleh Presiden Trump, pemaparan dari tokoh-tokoh kunci Dewan Perdamaian, pernyataan pemimpin negara anggota, kemudian diakhiri dengan pemungutan suara dan penetapan resolusi.
