Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mengapresiasi tekad Presiden Prabowo Subianto dalam mengangkat derajat masyarakat miskin melalui akses pendidikan, seperti rencana pembangunan 10 universitas baru.
Meskipun begitu, pria yang akrab disapa Fikri itu meminta agar tim pelaksana dari pemerintah mengkaji secara cermat rencana dan eksekusi pembangunan universitas baru itu agar tidak mengorbankan kualitas pendidikan tinggi yang akan didapatkan oleh generasi muda.
"Tentu kita senang bila Presiden juga memperhatikan sampai pendidikan tinggi. Hanya memang apabila Presiden ada rencana membuka 10 perguruan tinggi khusus, nampaknya tim pelaksana Presiden di lapangan harus benar-benar cermat dan berhati-hati dalam merealisasikannya," kata dia di Jakarta, Jumat.
Menurut dia, sebagai jalan keluar yang lebih realistis, pemerintah dapat mengkaji opsi akuisisi atau penggabungan (merger) kampus-kampus yang sudah ada terlebih dahulu dan menjadikan pendirian kampus baru sebagai opsi terakhir.
Baca juga: RI percepat transformasi kampus menuju "World Class University"
Sikap kehati-hatian itu, kata dia, didasarkan pada realitas pendidikan nasional yang memprihatinkan. Fikri mengungkapkan bahwa Indonesia saat ini mengalami surplus perguruan tinggi dengan jumlah kampus yang mencapai lebih dari 4.600 hingga 6.400 kampus.
Angka itu tiga kali lipat lebih banyak dibandingkan dengan jumlah universitas di China, padahal populasi penduduk negara tersebut lima kali lebih besar dari Indonesia.
Lebih lanjut, legislator dari daerah pemilihan (Dapil) Jawa Tengah IX yang meliputi Kota Tegal, Kabupaten Tegal dan Kabupaten Brebes itu menyoroti nasib mahasiswa yang kerap menjadi korban dari rendahnya mutu institusi pendidikan.
Dari ribuan kampus yang tersebar di seluruh Indonesia, Fikri mengatakan tercatat hanya sekitar 56 perguruan tinggi yang memiliki akreditasi unggul.
Baca juga: Stella soroti peran konselor perguruan tinggi dalam sistem pendidikan
Sebelumnya, pemerintah merencanakan pembangunan 10 universitas baru dan satu lembaga pendidikan administrasi pemerintahan pada tahun 2026 ini.
Langkah itu dirancang untuk mencetak sumber daya manusia (SDM) yang tangguh demi mewujudkan pemerintahan yang bersih dan adil.
Dalam rencananya, pemerintah juga akan melakukan pembaruan birokrasi besar-besaran, termasuk mengganti pejabat negara yang tidak memiliki kinerja baik demi menjamin kepastian hukum di masyarakat.
Menurut Fikri, Presiden Prabowo memiliki kepedulian yang sangat tinggi terhadap masa depan anak bangsa, khususnya dari keluarga berpenghasilan rendah.
Hal itu tecermin dari komitmen pemerintah yang menyiapkan skema Sekolah Rakyat untuk kelompok masyarakat desil satu hingga empat serta memfasilitasi anak-anak berprestasi melalui Sekolah Garuda agar mudah menembus perguruan tinggi kelas dunia.
Baca juga: Seskab terima Rektor UI bahas peningkatan daya saing perguruan tinggi
Meskipun begitu, pria yang akrab disapa Fikri itu meminta agar tim pelaksana dari pemerintah mengkaji secara cermat rencana dan eksekusi pembangunan universitas baru itu agar tidak mengorbankan kualitas pendidikan tinggi yang akan didapatkan oleh generasi muda.
"Tentu kita senang bila Presiden juga memperhatikan sampai pendidikan tinggi. Hanya memang apabila Presiden ada rencana membuka 10 perguruan tinggi khusus, nampaknya tim pelaksana Presiden di lapangan harus benar-benar cermat dan berhati-hati dalam merealisasikannya," kata dia di Jakarta, Jumat.
Menurut dia, sebagai jalan keluar yang lebih realistis, pemerintah dapat mengkaji opsi akuisisi atau penggabungan (merger) kampus-kampus yang sudah ada terlebih dahulu dan menjadikan pendirian kampus baru sebagai opsi terakhir.
Baca juga: RI percepat transformasi kampus menuju "World Class University"
Sikap kehati-hatian itu, kata dia, didasarkan pada realitas pendidikan nasional yang memprihatinkan. Fikri mengungkapkan bahwa Indonesia saat ini mengalami surplus perguruan tinggi dengan jumlah kampus yang mencapai lebih dari 4.600 hingga 6.400 kampus.
Angka itu tiga kali lipat lebih banyak dibandingkan dengan jumlah universitas di China, padahal populasi penduduk negara tersebut lima kali lebih besar dari Indonesia.
Lebih lanjut, legislator dari daerah pemilihan (Dapil) Jawa Tengah IX yang meliputi Kota Tegal, Kabupaten Tegal dan Kabupaten Brebes itu menyoroti nasib mahasiswa yang kerap menjadi korban dari rendahnya mutu institusi pendidikan.
Dari ribuan kampus yang tersebar di seluruh Indonesia, Fikri mengatakan tercatat hanya sekitar 56 perguruan tinggi yang memiliki akreditasi unggul.
Baca juga: Stella soroti peran konselor perguruan tinggi dalam sistem pendidikan
Sebelumnya, pemerintah merencanakan pembangunan 10 universitas baru dan satu lembaga pendidikan administrasi pemerintahan pada tahun 2026 ini.
Langkah itu dirancang untuk mencetak sumber daya manusia (SDM) yang tangguh demi mewujudkan pemerintahan yang bersih dan adil.
Dalam rencananya, pemerintah juga akan melakukan pembaruan birokrasi besar-besaran, termasuk mengganti pejabat negara yang tidak memiliki kinerja baik demi menjamin kepastian hukum di masyarakat.
Menurut Fikri, Presiden Prabowo memiliki kepedulian yang sangat tinggi terhadap masa depan anak bangsa, khususnya dari keluarga berpenghasilan rendah.
Hal itu tecermin dari komitmen pemerintah yang menyiapkan skema Sekolah Rakyat untuk kelompok masyarakat desil satu hingga empat serta memfasilitasi anak-anak berprestasi melalui Sekolah Garuda agar mudah menembus perguruan tinggi kelas dunia.
Baca juga: Seskab terima Rektor UI bahas peningkatan daya saing perguruan tinggi
