Di atas kertas, industri pengolahan atau manufaktur Indonesia menutup tahun 2025 dengan capaian meyakinkan. Sektor ini tumbuh 5,3 persen secara tahunan, lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang 4,43 persen. Bahkan, kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi menjadi yang tertinggi dalam empat tahun terakhir.
Namun, angka itu menyisakan pertanyaan. Mengapa kinerja yang tampak impresif itu belum sepenuhnya berbuah pada peningkatan nilai tambah dan produktivitas yang berkelanjutan?
Laporan terbaru Bank Dunia bertajuk Country Growth and Jobs Report: Indonesia yang dirilis akhir Januari 2026 menyebut, selama 15 tahun terakhir, rasio investasi Indonesia memang terjaga tinggi, yakni rata rata 30 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Namun, sayangnya, sekitar 70 persen aliran modal dalam lima tahun terakhir mengalir ke sektor manufaktur bernilai tambah rendah.
Investasi banyak terserap ke industri makanan olahan, logam dasar, serta layanan akomodasi dan makanan, seiring dengan dorongan siklus komoditas. Sementara itu, sektor berorientasi ekspor dan berteknologi lebih tinggi, seperti otomotif, elektronik, farmasi, serta teknologi informasi dan komunikasi tak lagi menjadi magnet utama.
Kondisi tersebut berbeda dengan situasi awal hingga pertengahan dekade 1990-an, saat reformasi perdagangan dan deregulasi mendorong ekspansi industri bernilai tinggi.
Bank Dunia mencatat, pembatasan pasar yang meningkat dalam beberapa tahun terakhir turut berkontribusi pada penurunan produktivitas manufaktur Indonesia sebesar 20 hingga 30 persen dibandingkan masa kejayaannya pada awal 1990-an.
Proteksi yang berlebihan itu dinilai melindungi pemain besar dan badan usaha milik negara dari persaingan sehingga aktivitas ekonomi terkonsentrasi pada sektor manufaktur dan jasa bernilai rendah.
Meski demikian, Bank Dunia tetap mengakui berbagai langkah perbaikan iklim dan kualitas serapan investasi yang telah ditempuh pemerintah Indonesia. Misalnya, Undang-Undang Cipta Kerja dan langkah reformasi regulasi bisnis lainnya.
Agar pertumbuhan industri manufaktur berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat, Bank Dunia merekomendasikan pemerintah Indonesia untuk menelurkan kebijakan penguatan persaingan usaha, perbaikan efisiensi alokasi sumber daya, pengembangan sektor jasa modern, serta percepatan digitalisasi untuk mendorong transformasi struktural.
Dari sisi pelaku usaha, gambaran kondisi lapangan tak sepenuhnya sesuai dengan optimisme data makro. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia memang relatif solid secara agregat, tetapi pemulihan belum merata.
Dari 16 subsektor manufaktur, sembilan di antaranya masih tumbuh di bawah rata-rata nasional sepanjang 2025. Industri tekstil, misalnya, hanya tumbuh sekitar 3,5 persen. Alas kaki hanya tumbuh 3,3 persen, furnitur hanya 1,6 persen. Industri kayu dan rotan bahkan terkontraksi 3,29 persen, sementara karet dan barang plastik minus 4,07 persen.
Menurut Shinta, angka makro belum sepenuhnya mencerminkan tantangan operasional yang dihadapi industri. Biaya logistik, energi, hingga suku bunga pinjaman dinilai masih lebih tinggi dibandingkan negara pesaing di kawasan.
”Selain itu, terdapat beban yang sulit diukur secara langsung seperti perizinan yang berbelit, regulasi yang tumpang tindih, serta inkonsistensi kebijakan antara pusat dan daerah,” ujar Shinta dalam Indonesia Economic Outlook 2026 di Hotel Kempinski, Jakarta, Selasa (10/2/2026).
Proses memulai usaha, misalnya, masih membutuhkan waktu sekitar 65 hari. Di sejumlah negara lain, proses serupa dapat diselesaikan hanya dalam satu hari. Perbedaan itu menjadi faktor yang menggerus daya saing.
Apindo pun mendorong deregulasi yang lebih efektif di tingkat implementasi, disertai penilaian dampak regulasi, konsultasi publik dengan pelaku usaha, serta konsistensi kebijakan lintas institusi. Tanpa pembenahan mendasar, pertumbuhan dikhawatirkan hanya bersifat jangka pendek dan tidak memperkuat struktur industri nasional.
Lonjakan investasi yang tercatat sepanjang 2025 membawa optimisme, tetapi di sisi lain juga menyisakan tanda tanya. Data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menunjukkan, realisasi penanaman modal mencapai Rp 1.931,2 triliun sepanjang tahun lalu.
Angka itu meningkat Rp 217 triliun atau 12,66 persen dibandingkan capaian 2024 yang sebesar Rp 1.714,2 triliun. Dari sisi nominal, ini menjadi lompatan yang signifikan. Akan tetapi, ketika dikaitkan dengan penciptaan lapangan kerja, gambaran yang muncul tidak sepenuhnya sejalan.
Sepanjang 2025, investasi dengan nilai tersebut menyerap 2.710.532 tenaga kerja. Jika dirata-ratakan, penciptaan lapangan kerja untuk satu orang membutuhkan investasi sekitar Rp 712,48 juta. Kebutuhan investasi itu jauh lebih tinggi dibandingkan 2024. Saat itu, investasi bisa menyerap 2.456.130 tenaga kerja, dengan kebutuhan investasi per orang sekitar Rp 698,1 juta.
Artinya, biaya investasi untuk menciptakan satu lapangan kerja meningkat sekitar Rp 13,8 juta dalam setahun. Dengan kata lain, rasio penyerapan tenaga kerja terhadap realisasi investasi menurun. Nilai investasi tumbuh positif, tetapi efektivitasnya dalam menyerap tenaga kerja relatif melemah.
Fenomena ini mencerminkan derasnya arus modal belum sepenuhnya sejalan dengan penguatan sektor padat karya. Di tengah kenaikan investasi dan pertumbuhan sektoral yang membaik, efektivitas penciptaan kerja dan arah transformasi ekonomi menjadi isu yang tak bisa diabaikan.
Tantangannya bukan hanya menjaga laju pertumbuhan, melainkan memastikan bahwa pertumbuhan itu berkualitas, menyerap tenaga kerja secara luas, serta mendorong pergeseran struktur ekonomi menuju sektor bernilai tambah lebih tinggi.
Peneliti di Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Ariyo DP Irhamna, menyoroti tren penurunan kontribusi nilai tambah manufaktur terhadap PDB, dari awalnya 22,1 persen pada 2011 menjadi 18,67 persen pada 2023.
Penurunan itu mencerminkan merosotnya produktivitas tenaga kerja di sektor manufaktur. Setiap pekerja menghasilkan nilai tambah yang relatif lebih kecil dibandingkan satu dekade lalu. Investasi yang masuk belum mengubah struktur industri sehingga tetap didominasi produk berbasis sumber daya alam yang juga diekspor banyak negara lain.
”Strategi industrialisasi ke depan perlu berfokus pada sektor yang telah memiliki basis penguasaan teknologi domestik. Dengan demikian, peningkatan produktivitas dapat didorong tanpa terlalu bergantung pada transfer teknologi asing,” ujarnya, dihubungi Kamis (19/2/2026).
Beberapa sektor yang dinilai potensial, antara lain, agroindustri berbasis bioteknologi yang didukung lembaga riset sawit, karet, dan kakao dalam negeri.
Selain itu, industri pertahanan dan kedirgantaraan yang dikembangkan oleh badan usaha milik negara seperti PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia, dan PT PAL Indonesia, dinilai memiliki efek limpahan luas ke sektor sipil sepanjang didukung pengadaan domestik yang konsisten.
Di bidang kesehatan, penguatan farmasi generik dan herbal terstandardisasi juga dipandang strategis. Badan usaha milik negara seperti Kimia Farma dan Indofarma telah memiliki kapasitas produksi generik yang dapat terus ditingkatkan skala dan inovasinya.
Ambisi pemerintahan Prabowo Subianto untuk membangkitkan industri nasional berhadapan dengan pekerjaan rumah yang tidak ringan. Tantangannya bukan semata menjaga laju pertumbuhan, melainkan memastikan pertumbuhan itu membawa transformasi struktural.
Di tengah kompetisi global yang kian ketat, Indonesia dituntut bergerak dari ketergantungan pada komoditas dan manufaktur berbiaya rendah menuju industri berbasis teknologi dan bernilai tambah tinggi. Tanpa pergeseran arah itu, pertumbuhan berisiko berhenti sebagai deret angka yang belum sepenuhnya menguatkan fondasi ekonomi jangka panjang.
