ETIndonesia. Belakangan ini, setelah Wakil Ketua Komisi Militer Pusat (CMC) Partai Komunis Tiongkok (PKT), Zhang Youxia, secara resmi diumumkan “jatuh” dari jabatan, inti kekuasaan militer PKT kembali bergejolak.
Pengamat menyoroti bahwa posisi Wakil Ketua CMC, yang secara lahiriah tampak sangat tinggi dan berkuasa, pada kenyataannya justru menjadi salah satu “jabatan berisiko tinggi” dalam sistem PKT. Jika menelusuri sejarah sejak PKT merebut kekuasaan, sejumlah jenderal yang pernah menduduki posisi tersebut tidak luput dari pembersihan politik, kehancuran reputasi, bahkan kematian tragis.
Mantan sekretaris Komisi Inspeksi Disiplin Pusat PKT, Wang Youqun—yang pernah menjadi sekretaris bagi mantan Kepala Komisi Disiplin Pusat Wei Jianxing—baru-baru ini menulis artikel yang merangkum perjalanan nasib delapan Wakil Ketua Komisi Militer Pusat PKT.
Pembersihan Era Mao: Peng Danhuai dan He Long
Peng Dehuai dan He Long adalah tokoh marsekal generasi awal PKT. Namun dalam pergulatan garis politik, keduanya menjadi korban pembersihan Mao Zedong.
Peng Dehuai, karena mengkritik kebijakan “Lompatan Jauh ke Depan”, dicap sebagai pemimpin “kelompok anti-partai”. Selama Revolusi Kebudayaan, ia mengalami penyiksaan berat dan akhirnya meninggal dunia dengan membawa ketidakadilan.
He Long dianggap Mao sebagai ancaman potensial. Kelompok Revolusi Kebudayaan Pusat merekayasa apa yang disebut sebagai “Insiden Pemberontakan Februari” dan menjatuhkannya dalam isolasi serta pemeriksaan. Dalam kondisi sakit parah, He Long dikabarkan dipaksa menerima suntikan glukosa dosis tinggi hingga meninggal dalam tahanan. Bahkan setelah wafat, ia masih dicemarkan dan dinyatakan bersalah.
Kasus Paling Ikonik: Lin Biao
Yang paling simbolis adalah Lin Biao. Ia pernah ditetapkan sebagai penerus Mao Zedong dan menjabat Wakil Ketua CMC. Namun dalam pertarungan kekuasaan, ia dengan cepat tersingkir. Pada peristiwa “9.13”, Lin Biao dilaporkan melarikan diri secara tergesa-gesa dan tewas dalam kecelakaan pesawat. Hingga kini, kasus tersebut masih menyisakan banyak tanda tanya dan menjadi salah satu episode paling mengejutkan dalam sejarah perebutan kekuasaan militer PKT.
Peristiwa 4 Juni dan Zhao Ziyang
Saat peristiwa 4 Juni 1989, Zhao Ziyang yang menjabat Wakil Ketua Pertama Komisi Militer Pusat, menentang penggunaan militer untuk menindas mahasiswa. Ia berselisih dengan Deng Xiaoping dan para sesepuh partai. Akibatnya, ia dicopot dari jabatan dan menjalani tahanan rumah selama 16 tahun hingga meninggal dunia.
Era Jiang dan Xi: Guo Boxiong, Xu Caihou, hingga He Weidong
Guo Boxiong dan Xu Caihou, yang berafiliasi dengan Jiang Zemin, memegang kendali CMC selama sepuluh tahun dan dianggap sebagai perpanjangan tangan Jiang dalam mengontrol militer setelah pensiun. Keduanya dituduh memperjualbelikan jabatan dan meraup keuntungan besar, menjadikan CMC sebagai pusat transaksi kekuasaan dan uang.
Dalam kampanye anti-korupsi Xi Jinping, mereka menjadi “macan besar” di tubuh militer. Xu Caihou meninggal dunia karena sakit saat menjalani proses hukum, sementara Guo Boxiong dijatuhi hukuman penjara seumur hidup.
He Weidong, yang dipromosikan secara luar biasa cepat oleh Xi Jinping dan disebut sebagai “orang kepercayaan nomor satu di militer”, juga tak luput dari kejatuhan. Ia dituduh melakukan korupsi serius dan dianggap tidak setia. Bahkan beredar kabar bahwa ia telah bunuh diri.
Kejatuhan Zhang Youxia dan Gejolak Baru
Kejatuhan Zhang Youxia baru-baru ini mengguncang lingkaran militer PKT. Ia dikenal sebagai salah satu jenderal senior yang memiliki pengalaman tempur nyata dan merupakan teman masa kecil Xi Jinping. Ia juga memainkan peran penting dalam konsolidasi kekuasaan Xi pada Kongres ke-20 PKT yang memungkinkan masa jabatan ketiga.
Namun, menjelang masa pensiun, ia tiba-tiba diselidiki. Detail sebenarnya masih menunggu pengungkapan lebih lanjut.
Analisis: Produk Sistem Satu Partai dan Politik Kekuasaan
Pengamat politik yang bermukim di Amerika Serikat, Chen Pokong, menyatakan bahwa kekacauan dalam kekuasaan militer PKT merupakan produk dari sistem satu partai dan pemerintahan berbasis kekuasaan personal.
Menurutnya, militer di Tiongkok bukanlah milik negara, melainkan milik partai dan bertugas menjaga kelangsungan rezim. Pemimpin tertinggi bahkan berupaya menjadikannya sebagai “tentara pribadi”.
Chen Pokong menyebut bahwa baik Mao Zedong maupun Xi Jinping memiliki kecenderungan tersebut, sehingga konflik dengan rekan-rekan di sekitarnya tak terhindarkan. Jika diringkas secara ringan disebut sebagai perbedaan garis atau ideologi, namun dalam kenyataannya merupakan perebutan kekuasaan.
Pada era Mao, militer ditarik ke dalam konflik internal Revolusi Kebudayaan. Pada era Deng Xiaoping, militer digunakan untuk menekan rakyat. Di era Xi Jinping, prinsip “partai memimpin senjata” berubah menjadi situasi di mana “senjata mengendalikan partai”, dan posisi Wakil Ketua CMC dijadikan alat untuk menyerang pemimpin lain. Semua ini mencerminkan karakter sistem itu sendiri.
Chen juga menilai bahwa pemimpin tertinggi bergantung pada militer untuk menjaga stabilitas, tetapi pada saat yang sama sangat takut kehilangan kendali atas militer. Struktur kekuasaan yang sangat tegang ini membuat risiko semakin besar bagi mereka yang berada di inti kekuasaan. Inilah sebabnya posisi Wakil Ketua CMC menjadi jabatan berisiko tinggi.
Ia mengibaratkan situasi tersebut sebagai “mendampingi raja ibarat mendampingi harimau”. Ketidakpercayaan mendalam membuat hubungan penuh bahaya—entah penguasa membunuh bawahannya, atau bawahan menggulingkan penguasa. Dalam sistem seperti itu, para pejabat tinggi bisa menjadi penerima manfaat sekaligus korban, bahkan pemimpin tertinggi pun bisa menjadi korban terakhir dari sistem yang sama.
Sementara itu, pakar hukum yang bermukim di Australia, Yuan Hongbing, menyatakan bahwa karena militer adalah milik partai, dan partai berada di bawah kendali figur seperti Stalin, Mao Zedong hingga Xi Jinping—yang ia sebut sebagai “kaisar komunis”—maka loyalitas absolut menjadi syarat utama.
Namun tuntutan loyalitas mutlak tersebut pada dasarnya mustahil dipenuhi. Karena itu, setiap posisi militer yang berpotensi menimbulkan ancaman akan menjadi target pembersihan. Bahkan jabatan setingkat anggota Komisi Militer Pusat pun dapat menjadi sasaran penindakan.
Nasib delapan Wakil Ketua CMC tersebut menggambarkan garis waktu politik yang berdarah sekaligus mencerminkan kegelisahan mendalam PKT terhadap kendali militer.
Yuan Hongbing menyebut sistem PKT sebagai “mesin penggiling daging”. Semakin sering pembersihan dilakukan, semakin rapuh sistem tersebut, dan pada akhirnya dapat mempercepat runtuhnya struktur otoritarian secara keseluruhan. (Jhon)
Sumber : NTDTV.com
