EtIndonesia. Di tengah perlambatan ekonomi Tiongkok yang terus berlanjut, kondisi operasional perusahaan milik negara (BUMN) juga semakin memburuk. Baru-baru ini terungkap bahwa Beijing Ruian Technology Co., Ltd., perusahaan yang berada di bawah naungan Kementerian Keamanan Publik Partai Komunis Tiongkok (PKT), diduga secara sengaja menunggak pembayaran gaji selama dua tahun. Lebih dari 300 karyawan yang berupaya menuntut hak mereka justru menghadapi ancaman penghentian pembayaran jaminan sosial.
Pada 14 Februari, akun publik WeChat bernama “Pekerja Migran Biasa yang Membela Hak” menerbitkan artikel berjudul “Bersekongkol dan Bertindak Tanpa Takut? Kejahatan Beijing Ruian Technology dan Salah Satu Lembaga di Bawah Kementerian Keamanan Publik”.
Artikel tersebut menuduh Beijing Ruian Technology berkolusi dengan salah satu lembaga di bawah Kementerian Keamanan Publik, melakukan penunggakan gaji secara sengaja, memindahkan aset, serta secara ilegal menekan dan mengancam karyawan yang memperjuangkan hak mereka.
Menurut artikel itu, dalam beberapa waktu terakhir karyawan Beijing Ruian Technology sering menerima ancaman. Mereka disebut diberi dua pilihan: “Patuh dan mengikuti pengaturan perusahaan, atau iuran jaminan sosial Anda akan dihentikan dan dibekukan, sehingga Anda akan kesulitan saat mencari pekerjaan baru maupun saat membutuhkan layanan kesehatan.”
Disebutkan bahwa perusahaan telah menunggak gaji selama 24 bulan, dengan total tunggakan mencapai lebih dari 80 juta yuan. Lebih dari 300 karyawan beserta keluarga mereka disebut berada dalam kondisi sulit, tidak mampu membayar cicilan rumah dan kendaraan. Bahkan ada karyawan yang telah mengeluarkan dana pribadi untuk kebutuhan proyek perusahaan, namun tidak mendapatkan penggantian.
Menghadapi tuntutan yang dinilai wajar dari para karyawan, manajemen Ruian Technology disebut di satu sisi menjanjikan bahwa “gaji pasti akan dibayarkan” dan mengklaim sebagai BUMN yang bertanggung jawab, namun di sisi lain justru memaksakan pemotongan gaji sebesar 30% hingga 50%, melakukan pemutusan hubungan kerja dalam skala besar, serta menolak membayar kompensasi.
Selain itu, perusahaan juga dituduh diam-diam memindahkan aset. Artikel tersebut menyebut bahwa “kode model besar (AI), kartu grafis, dan perangkat keras inti lainnya telah dipindahkan ke perusahaan pengendali yang terkait dengan salah satu lembaga Kementerian Keamanan Publik; informasi paten sedang didata untuk dialihkan.” Piutang yang jatuh tempo disebut dialihkan ke perusahaan afiliasi, bahkan ada dana yang ditransfer ke rekening pribadi.
Artikel itu juga mengungkap informasi internal yang menyebutkan bahwa kontrak proyek saat ini sebenarnya ditandatangani oleh salah satu lembaga Kementerian Keamanan Publik dengan pihak klien, sementara tenaga kerja yang menjalankan proyek adalah karyawan Ruian Technology.
Setelah pembayaran proyek diterima oleh lembaga tersebut, dana tersebut diduga masuk ke kantong pribadi sejumlah pejabat. Akibatnya, Ruian Technology tidak menerima dana, sehingga gaji dan jaminan sosial karyawan tidak dapat dipenuhi.
Untuk mencegah aksi tuntutan karyawan, perusahaan disebut menggunakan ancaman penghentian dan pembekuan jaminan sosial, memaksa karyawan menandatangani perjanjian yang tidak adil, serta meminta mereka melepaskan hak untuk menuntut.
Artikel tersebut menilai bahwa keberanian Ruian Technology bertindak demikian tidak lepas dari “persetujuan dan perlindungan diam-diam” dari pihak terkait di belakangnya. Diduga terdapat ikatan kepentingan yang membentuk semacam “payung perlindungan”.
Menurut data publik, Beijing Ruian Technology Co., Ltd. didirikan pada tahun 2003 dan dimiliki bersama oleh Institut Riset Ketiga Kementerian Keamanan Publik PKT serta Aerospace Development.
Perusahaan ini mengklaim sebagai penyedia solusi informatika big data, yang menyediakan produk, teknologi, dan solusi cerdas bagi berbagai instansi pemerintah dan lembaga, termasuk kepolisian, badan siber, lembaga kerahasiaan negara, kejaksaan, pengadilan, sektor kelistrikan, operator telekomunikasi, militer, dan lembaga penanggulangan darurat.
Berdasarkan informasi terkait, perusahaan tersebut terutama menyediakan layanan big data, keamanan siber, serta peralatan teknologi informasi bagi sistem keamanan publik Tiongkok, dan memiliki hubungan yang sangat erat dengan jaringan kepolisian di seluruh negeri. (Jhon)
Sumber ; NTDTV.com
