Setelah lebih dari setahun menghadapi pergolakan politik, mantan Presiden Korea Selatan, Yoon Suk-yeol, dinyatakan bersalah pada hari Kamis(19/2) setelah memimpin insurrection (aksi pemberontakan) pada Desember 2024 dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup.
Meskipun putusan Pengadilan Seoul telah mengakhiri kasus paling serius terhadap Yoon, para analis mengatakan butuh waktu lama bagi Korea Selatan untuk pulih dari krisisdan dampak jangka panjangnya.
Pada 3 Desember 2024, Yoon menyatakan darurat militer negara dengan mengklaim bahwa rival politiknya, Democratic Party (DPK) telah "berkolaborasi" dengan Korea Utara dan melakukan "aktivitas anti-negara."
Kemudian pada malam yang sama, pasukan dikerahkan menuju National Assembly (kantor parlemen Korsel), mencegah anggota parlemen memasuki gedung tersebut. Para legislator akhirnya berhasil berkumpul dan memilih untuk mencabut deklarasi yang berlangsung selama enam jam tersebut.
Adegan malam itu mengejutkan Korea Selatan dan menyebabkan polarisasi politik kaum pendukung dan penentang presiden.
Yoon pun segera dimakzulkan dan pada Januari 2025 ditahan setelah terjadi ketegangan antara pasukan pengamanan presiden dan aparat penegak hukum di luar kediaman presiden.
Selama persidangan, jaksa mengklaim bahwa ia memobilisasi angkatan bersenjata untuk menguasai Majelis Nasional dan menangkap politisi oposisi sebagai bagian dari kudeta pribadi.
Dalam pembelaannya, Yoon mengatakan bahwa ia bertindak untuk melawan "krisis nasional" yang disebabkan oleh oposisi sayap kiri, seraya menambahkan, "Ini adalah tindakan untuk melindungi kebebasan dan kedaulatan serta menyelamatkan tata kelola konstitusional."
Adanya putusan tidak berarti "segalanya selesai""Terlepas dari putusannya, tidak serta-merta 'segalanya selesai'," kata Hyobin Lee, profesor di Sogang University di Seoul, "Ini justru awalnya."
"Saya yakin keburukan yang mengakar di kalangan elite yang telah berdampak pada masyarakat Korea tidak bisa sepenuhnya dihapus," katanya.
"Dan masih ada para pendukung 'Yoon' yang bersorak untuknya dan percaya bahwa ia tidak melakukan kesalahan. Saya melihat ini sebagai lahan subur bagi munculnya Yoon Suk-yeol kedua atau ketiga," tambahnya.
Jajak pendapat terbaru di Korea Selatan menunjukkan sentimen publik bahwa Yoon harus membayar harga yang mahal.
Sebuah survei yang dirilis bulan ini menunjukkan bahwa 32% responden memperkirakan Yoon akan menerima hukuman mati (hukuman yang diajukan jaksa), sementara 43% lainnya memperkirakan hukuman penjara seumur hidup. Dalam jajak pendapat sebelumnya pada Januari, lebih dari 58% mengatakan permintaan hukuman mati oleh jaksa adalah "tepat."
Lee percaya bahwa demokrasi di Korea Selatan yang lahir setelah kediktatoran militer berakhir di tahun 1981, justru muncul lebih kuat setelah krisis ini.
"Pada hari darurat militer diumumkan, para prajurit muda yang seharusnya melaksanakan perintah tidak melakukannya. Tidak ada prajurit yang terluka atau tewas," katanya. "Meski para pemuda ini sering dianggap condong ke kanan dan sebagai kelompok yang mendukung pemerintahan Yoon."
"Korea kini telah menjadi negara di mana darurat militer tidak lagi 'berfungsi,' dan pemerintahan non-demokratis tidak lagi dapat dibayangkan. Saya pikir darurat militer menunjukkan hal ini dengan sangat jelas," ujar Lee.
Demokrasi Korea Selatan yang"tangguh" masih perlu perbaikanLeif-Eric Easley, profesor studi internasional di Ewha Womans University, mengatakan bahwa demokrasi Korea Selatan telah "menunjukkan ketangguhan, mampu memulihkan stabilitas domestik dan mengelola kebijakan luar negeri sesuai kepentingan nasional."
"Namun, tantangan terhadap demokrasi Korea Selatan datang dari kedua spektrum politik dan semua cabang pemerintahan," tambahnya.
Melindungi demokrasi ke depan akan membutuhkan perubahan mendasar, termasuk amandemen konstitusi terkait peran presiden, reformasi birokrasi, menjaga pengadilan dari kepentingan partisan dan korupsi, serta mewujudkan legislatif yang berfungsi dengan baik.
Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan "partai politik yang lebih baik," tambahnya.
Bagaimana partai Yoon merespon?Perhatian kini tak terelakkan akan beralih pada bagaimana People Power Party (PPP) yang dipimpin Yoon menanggapi vonis bersalah dan hukumannya.
Di tengah kekacauan, partai tersebut mensinyalkan perpisahan dengan mantan pemimpinnya dan berencana memilih pemimpin baru pada 1 Maret mendatang. Meski begitu, partai ini terdiri dari berbagai faksi, mereka yang masih mendukung Yoon dan mereka yang ingin melepaskan diri darinya dan melangkah maju.
Easley percaya bahwa "perubahan generasi" diperlukan bagi PPP, pemimpin baru yang tidak diasosiasikan dengan Yoon, serta mengambil waktu untuk menjadi partai oposisi yang efektif.
Di sisi lain, Partai Demokrat, yang menguasai mayoritas Majelis Nasional berisiko menjadi terlena dan gagal memenuhi kebutuhan publik. Kemudian, partai ini akan dinilai hanya mampu memerintah sebagai partai oposisi yang menentang Yoon.
"Pada akhirnya, rakyat Korea Selatan menginginkan dan layak memiliki demokrasi di mana para pemimpinnya tidak perlu dimakzulkan, disingkirkan, dituntut, dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup," kata Easley.
Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris
Diadaptasi oleh Sorta Caroline
Editor: Yuniman Farid
width="1" height="1" />
(ita/ita)
