jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea merespons pernyataan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai yang menyebut teror terhadap Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM UGM) Tiyo Ardianto bukan berasal dari pemerintah dan menilai isu tersebut sebagai upaya penggiringan opini. Menurut Marinus, pernyataan itu terkesan menormalisasi teror dan berpotensi melemahkan kepercayaan publik terhadap komitmen negara dalam menjunjung hak asasi manusia.
"Pernyataan pejabat publik yang terkesan menormalisasi teror justru berpotensi melemahkan kepercayaan rakyat terhadap komitmen negara dalam menjunjung hak asasi manusia," kata Marinus di Jakarta, Kamis (19/2).
BACA JUGA: KPK Panggil Dua Saksi Kasus Impor di Bea Cukai
Ia menambahkan, pernyataan Menteri HAM tersebut tidak mencerminkan semangat perlindungan HAM yang seharusnya menjadi mandat utama jabatannya. Sikap yang kurang sensitif terhadap ancaman nyata ini justru berisiko memperlemah kepercayaan publik dan memberi kesan pembiaran terhadap intimidasi.
Politikus PDI Perjuangan itu menekankan bahwa tugas utama pemerintah bukan sekadar menyangkal keterlibatan, melainkan aktif mengungkap pelaku demi menjamin keamanan warga negara.
BACA JUGA: Politikus PDIP Sebut Jokowi Jangan Lepas Tangan dari Proses Revisi UU KPK pada 2019
"Tugas utama pemerintah bukan sekadar menyangkal keterlibatan, melainkan aktif mengungkap pelaku, memutus rantai intimidasi digital, dan menjamin keselamatan korban," ucapnya.
Marinus juga menegaskan bahwa mahasiswa yang kritis bukanlah musuh negara. Ia menilai negara yang abai melindungi warganya dari teror merupakan pengkhianatan terhadap nilai-nilai demokrasi dan kemanusiaan.
BACA JUGA: KPK Buka Suara soal Keterlibatan Anggota Komisi V Lain di Kasus DJKA Sudewo
"Mahasiswa yang kritis bukan musuh negara. Justru negara yang abai melindungi warganya dari teror adalah pengkhianatan terhadap nilai-nilai demokrasi dan kemanusiaan. Pernyataan Menteri HAM harus menenangkan korban dan menjamin perlindungan, bukan justru menormalisasi teror terhadap suara kritis," pungkasnya.
Menurut Marinus, klarifikasi oleh Menteri Pigai semata tidak cukup untuk meredam kegelisahan publik. Diperlukan langkah konkret agar isu ini tidak berkembang liar.
"Jika pemerintah merasa tidak terlibat, buktikan dengan mengusut tuntas teror ini secara terbuka supaya masyarakat tahu sumber ancaman tersebut bukan dari pemerintah," tegasnya.
Sebelumnya, Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto dikabarkan menerima serangkaian ancaman dan intimidasi usai mengkritik proyek Makan Bergizi Gratis (MBG) serta menyampaikan protes terhadap kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terkait jaminan hak dasar anak.
Teror bermula dari pesan WhatsApp bernada ancaman penculikan dan tuduhan sebagai "agen asing" yang diterima beberapa hari setelah BEM UGM mengirim surat terbuka kepada UNICEF pada 6 Februari 2026. Puncaknya terjadi pada Sabtu malam, 14 Februari 2026, ketika ibu Tiyo menerima pesan berisi tuduhan penggelapan dana kampus disertai foto hasil editan dengan narasi fitnah.
Selain ancaman digital, Tiyo juga mengaku dikuntit oleh dua orang tak dikenal sehari setelah menerima pesan tersebut. Pihak rektorat UGM melalui Direktorat Kemahasiswaan telah berkomunikasi dan menawarkan pendampingan. Sejumlah akademisi, termasuk Dosen Hukum Tata Negara UGM, mengecam tindakan teror tersebut. Mereka menilai intimidasi terhadap mahasiswa yang menyampaikan kritik merupakan bentuk pembungkaman kebebasan berekspresi yang dijamin konstitusi. (tan/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Polemik Revisi UU KPK: Sudding PAN Sebut Jokowi Pembohong
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga
