UPAYA membangun sumber daya manusia (SDM) nasional yang berdaya saing tak akan pernah tuntas selama akses pendidikan anak usia dini (PAUD) masih timpang. Fakta bahwa sekitar 20.000 dari 82.000 desa di Indonesia belum memiliki layanan PAUD menjadi alarm keras bagi agenda pembangunan manusia Indonesia.
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menegaskan, pemenuhan PAUD hingga ke pelosok desa bukan lagi sekadar program pelengkap, melainkan kebutuhan mendesak.
“Stimulus pendidikan sejak dini sangat dibutuhkan untuk menanamkan fondasi belajar yang kuat bagi setiap anak bangsa agar mampu menjadi generasi penerus yang berdaya saing,” ujar Lestari dalam keterangan tertulisnya, Jumat (20/2).
Baca juga : Guru PAUD Penting dalam Pembentukan SDM Berkarakter Kuat
Data Center of Strategic and International Studies (CSIS) per Agustus 2025 menunjukkan masih lebarnya jurang akses tersebut. Ketika ribuan desa belum memiliki PAUD, kualitas layanan yang ada pun belum sepenuhnya optimal. Hasil akreditasi 2025 mencatat 73% Taman Kanak-Kanak (TK) terakreditasi B, sementara Kelompok Bermain 50% dan Tempat Penitipan Anak 67% juga berada di peringkat yang sama.
Artinya, mayoritas satuan PAUD belum mencapai akreditasi A. Ini menandakan masih ada pekerjaan rumah besar dalam meningkatkan mutu, bukan sekadar memperluas jangkauan.
CSIS juga menyoroti dua kelemahan mendasar penyelenggaraan PAUD di Indonesia: keterbatasan akses dan lemahnya kebijakan yang memastikan layanan ini hadir merata hingga tingkat desa. Tanpa intervensi kebijakan yang tegas dan terukur, ketimpangan ini berpotensi menciptakan jurang kualitas SDM yang semakin dalam di masa depan.
Baca juga : 59 Persen Pekerja Butuh Upskilling, Lestari Moerdijat Dorong Reformasi Pendidikan Adaptif
Lestari, akrab disapa Rerie, mengingatkan, keterbatasan akses PAUD bukan persoalan administratif semata, tetapi menyangkut masa depan generasi bangsa. Anak-anak yang mendapatkan stimulasi pendidikan sejak dini terbukti memiliki kesiapan belajar, kemampuan sosial-emosional, serta karakter yang lebih kuat dibandingkan mereka yang tidak mengakses PAUD.
“Kualitas anak dengan stimulasi pendidikan sejak dini akan jauh berbeda dengan anak yang tidak mendapat PAUD,” tegas anggota Komisi X DPR RI itu.
Fondasi belajar yang kuat sejak usia dini menjadi kunci pembentukan karakter, daya pikir kritis, serta daya saing di era kompetisi global. Tanpa fondasi itu, target Indonesia Emas dan bonus demografi berisiko berubah menjadi beban demografi.
Karena itu, Rerie mendorong langkah nyata dan terukur untuk mengatasi berbagai kendala penyelenggaraan PAUD. Dukungan penuh dari pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah, termasuk partisipasi aktif masyarakat, dinilai mutlak diperlukan agar layanan pendidikan berkualitas benar-benar hadir di setiap desa.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berharap pemerataan PAUD tidak berhenti pada komitmen di atas kertas. Penyediaan infrastruktur, peningkatan kualitas tenaga pendidik, penguatan regulasi, serta alokasi anggaran yang memadai harus berjalan seiring.
Tanpa keberpihakan nyata pada pendidikan anak usia dini, cita-cita melahirkan generasi penerus yang berdaya saing, adil, dan sejahtera hanya akan menjadi slogan. Pemerataan PAUD hingga ke desa-desa adalah fondasi paling awal, dan paling menentukan, bagi masa depan Indonesia. (Z-10)
